REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut
Tahrir Indonesia menilai Panglima
Jenderal TNI Moeldoko tidak memiliki
pendirian lantaran meralat pemakaian
jilbab oleh prajurit Wanita TNI. Hal itu
sangat disayangkan umat Islam dan
perlu kembali mendukung untuk
meyakinkan bahwa himbauan itu
tidak perlu diralat.
"Patut kita sayangkan. Padahal
sebelumnya berbagai pihak dari
kalangan umat Islam telah
mengapresiasi ungkapan beliau yang
memperbolehkan Wan TNI memakai
jilbab,"kata Juru Bicara HTI Ismail
Yusanto kepada ROL, Selasa (26/5)
malam.
Ismail mengatakan, ungkapan
panglima TNI sudah dihujani banyak
pujian dari berbagai lapisan
masyarakat. Sehingga, perlu ada
peninjauan kembali atas ralatnya.
"Padahal polwan sudah boleh, apa
bedanya polwan dan Wan TNI.
Mereka-kan sama-sama perempuan
Muslimah,"ujarnya.
Ismail mengungkapkan, langkah
Panglima TNI telah sesuai dan
sejalan dengan pasal 29 ayat 1 dan
2 UUD 1945. Dasar negara
menyatakan bahwa negara berdasar
atas Ketuhanan yang Maha Esa serta
negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya.
Menurut dia, mestinya panglima
harus memiliki pendirian atas apa
yang diucapkan. Walaupun ada pihak
yang tidak setuju panglima tetap atas
pendiriannya. "Apa mungkin ada
pihak yang tidak setuju dibelakang
panglima, Ini mau berbuat baik malah
berbalik, seperti itulah jika panglima
tidak punya pendirian,"ucap Ismail.
Ismail berharap diralatnya maksud
tujuan berjilbab bagi Wan TNI perlu
menjadi bagian pokok bahasan umat
Islam. Hal itu untuk menyampaikan
aspirasi Wan TNI untuk memakai
jilbab seraya meyakinkan panglima
bahwa hmbauannya tersebut tidak
perlu diralat.
Ismail menambahkan, bila telah
diterapkan oleh TNI maka hal
teraebut akan menjadi amal zariah
pangloma kelak di akhirat.
"Pahalanya sudah sangat luar biasa.
Ini malah diralat. Mau dapat rejeki
nomplok malah enggak jadi,"katanya.
Sebelumnya, Kepala Pusat
Penerangan Tentara Nasional
Indonesia (Kapuspen TNI) Mayor
Jenderal M. Fuad Basya membantah
wacana yang membolehkan anggota
perempuan TNI berjilbab dalam
pakaian dinas. Fuad mengklarifikasi
pernyataan Panglima Jenderal
Moeldoko sebelumnya yang
mengisyaratkan prajurit wanita boleh mengenakan jilbab.
Lebih jelasnya, pemakaian jilbab TNI
hanya untuk aktivitas sehari-hari dan
tidak dalam kondisi dinas. Kalaupun
ingin tetap memakai jilbab, prajurit
Wan TNI yang bersangkutan akan
ditempatkan di Aceh.

http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/26/noyk2z-tni-ralat-soal-jilbab-hti-panglima-tak-punya-pendirian

gagal crot juga