Metrotvnews.com, Jakarta: Akademisi Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis disebut masuk dalam susunan panitia seleksi Pimpinan KPK. Namun masuknya pakar hukum tata negara itu mendapat penolakan sejumlah pihak.

Salah satu yang menolak adalah ICW. Margarito enggan menanggapi soal namanya yang disebut terdaftar dalam susunan pansel. Namun dia menyatakan keberatan ada penolakan terhadap dirinya.

"Bagi saya tidak penting, yang terpenting adalah argumen kalau bekas saksi ahli dipermasalahkan, itu hal yang konyol. Hukum kita memungkinkan orang menjadi saksi ahli, itu halal," kata Margarito dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Rabu (20/5/2015).

Margarito mengaku akan menolak jika nantinya diajukan menjadi anggota pansel pimpinan KPK. Dia pun tidak setuju dengan nama-nama yang muncul sebagai calon anggota pansel KPK.

"Tidaklah, cara berpikirnya sudah salah kalau nama-nama itu yang muncul, jangan semuanya dari sarjana hukum," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah nama muncul ke permukaan sebagai calon anggota tim pansel pimpinan KPK. Mereka adalah Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Jimly Asshidiqie, Tumpak Panggabean, Refly Harun, Erry Riana Hardjapamekas, Oegroseno, Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, Chairul Huda, Imam Prasodjo, dan Abdullah Hehamahua.

Namun, ICW menolak Margarito dan Romli Antasasmita masuk dalam pansel. Alasannya, dua pakar hukum itu pernah jadi ahli di sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan dengan termohon KPK. Romli dan Margarito jadi ahli yang diajukan kubu Budi Gunawan. Status tersangka gratifikasi yang disematkan pada Calon Kapolri diputuskan tidak sah oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memimpin tersebut.

Koordinator ICW Adnan Topan menyebut pansel KPK sebaiknya beranggotakan orang yang memiliki integritas dan semangat pemberantasan korupsi. Mereka yang masuk dalam pansel harus bebas dari kepentingan. Karena, KPK merupakan lembaga yang masih dipercaya publik untuk memberantas korupsi.
KRI

SUMBER

Mending Jadi Pengamat TVOON aja, ga ada loe ga rame to