JAKARTA - Para mahasiswa yang tergabung
dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah
Papua se-Indonesia (AMPTPI) menuding
pemerintah gagal mengimplementasikan Undang
Undang Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, tidak
ada perubahan terhadap hak hidup orang asli
Papua sejak pemberlakuan UU itu pada 2001
silam.
Hal itu pula yang menjadi salah satu kesimpulan
kongres DPP AMPTPI di Bogor beberapa waktu
lalu. "Lonceng kematian rakyat yang didalamnya
ada suku Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan
dan pasti rakyat Papua ada dalam ancaman
kepunahan," kata Sekjen AMPTPI Januarius
Lagoan saat konferensi pers di Cikini, Jakarta,
Senin (25/5).
Menurutnya, tidak ada yang berubah dari
kemauan politik pemerintah untuk membangun
Papua sejak integrasi 1 Mei 1963. Buktinya,
pengerukan kekayaan alam Papua dan
pelanggaran hak asasi terhadap warga asli masih
terus terjadi.
AMPTPI bahkan menuding Presiden Joko Widodo
yang banyak menebar janji kepada warga Papua
di masa kampanye Pilpres 2014 lalu juga telah
mengecewakan. Pendekatan kesejahteraan yang
getol disuarakan Jokowi sebagai janji kampanye,
kata Januarius, sampai sekarang tak kunjung
dirasakan warga Papua.
"Itu hanya lips service saja. Kenyataannya masih
terjadi kekerasan dan penembakan di Papua,"
tegasnya.

Petinggi AMPTPI lainnya Markus Haluk
mengatakan, 'lips service' Jokowi terlihat jelas
soal kasus penembakan di Paniai pada 6
Desember 2014 lalu. Pasca-insiden itu, kata
Markus, Presiden Jokowi datang ke Papua dan
mengatakan di depan rakyat agar kasus Paniai
segera diselesaikan.
"Tapi sampai kunjungannya beberapa minggu
lalu, masalah Papua tidak selesai. Rencana dialog
untuk selesaikan masalah di Papua pun tidak
terjadi. Hasilnya nol," ungkapnya.
Padahal, lanjut Markus, Jokowi harusnya dapat
dengan mudah memerintahkan Polri dan TNI
untuk membereskan masalah. "Kebebasan
berekspresi di Indonesia ini seperti kata-kata
Jokowi, hanya dari Aceh sampai di Ambon, seperti
Sumpah Pemuda," tutupnya.
sumur