Apresiasi tinggi layak diberikan kepada Presiden Joko Widodo atas keputusannya membentuk tim panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seluruhnya diisi oleh kaum hawa. Keputusan Jokowi ini dinilai merupakan sejarah baru untuk perempuan Indonesia.

"Ini menarik dan merupakan hal baru dalam tradisi politik kita. Jokowi menunjukkan keseriusan dalam bentuk tindakan nyata mewujudkan penghargaan dan penghormatan pada posisi politik perempuan," Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).

Dengan langkahnya tersebut, kata dia, Jokowi bukan hanya menjawab soal sensitifitas gender atau isu keterwakilan perempuan, tapi justru langsung mempercayakan seluruh anggota pansel kepada perempuan.

"Ini momentum yang tepat untuk menunjukkan kepada publik bahwa perempuan mampu mengemban amanah maha penting dalam perang melawan korupsi yang masuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime," imbuh Ridwan.

Ridwan berharap dari srikandi pansel KPK bisa lahir pimpinan lembaga anti rasuah yang tanggguh, berintegritas dan bukan para pencari kerja belaka. Komisioner yang terpilih haruslah orang memiliki rekam jejak kerja-kerja pemberantasan korupsi, tidak kenal kompromi, dan tidak berafiliasi dengan parpol tertentu dan kekuasaan.

Namun demikian Ridwan mengingatkan perlu ada kesepahaman bersama bahwa KPK tidak didorong kedepannya hanya sebagai lembaga yang fokus pada pencegahan korupsi semata. Fungsi KPK melakukan penegakkan hukum pemberantasan korupsi jangan diminimalkan.

"Ini penting karena publik masih belum yakin terhadap performa penegak hukum lain, semisal polri dan kejagung," demikian Ridwan.


SUMBER