Tujuh bulan yang lalu kami, rakyat Indonesia, menyerahkan mandat kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sampai tahun 2019 mendatang. Dalam tujuh bulan ini, kami tidak melihat adanya komitmen yang besar dari Sang Pemegang tampuk kekuasaan untuk mewujudkan janji-janji surga itu yang tertuang dalam Nawacita. Hal tersebut ditunjukan dari berbagai masalah yang terjadi di republik ini selama duet Jokowi-JK memimpin negeri ini.
Isu-isu mengenai pelemahan agenda pemberantasan korupsi, supremasi hukum, penghapusan subsidi BBM, BPJS, harga kebutuhan pokok, dan isu-isu kerakyatan lainnya menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu kami mahasiswa, sebagai anak kandung dari rakyat, mengambil sikap sebagai mitra kritis pemerintah dalam membangun negeri ini. Kami mengajukan 10 tuntutan yang didasarkan pada kajian kami mengenai evaluasi satu semester pemerintah Jokowi-JK dalam empat sektor, yaitu hukum-pemberantasan korupsi, ekonomi, kesehatan, dan energi.

Sepuluh tuntutan tersebut antara lain (penjabaran lengkap dapat diakses di bit.ly/Evaluasi1SemesterJkw dan bit.ly/SepuluhCita):
1. Menegakan hukum dengan seadil-adilnya dan melakukan penguatan agenda pemberantasan korupsi dengan menghentikan kriminalisasi institusi pemberantasan korupsi
2. Menggunakan merit system sebagai paradigma pengisian jabatan publik dengan langkah awal mengganti Jaksa Agung dari kalangan partai politik
3. Mencopot Budi Gunawan sebagai Wakapolri karena alasan rekam jejak dan integritas yang buruk dan mengganti dengan calon lain yang memiliki rekam jejak dan integritas yang baik
4. Mempercepat restrukturisasi kementerian
5. Melakukan transparansi mekanisme penetapan harga BBM dan pengalihan subsidi BBM serta menetapkan kebijakan afirmasi harga BBM jika harga minyak dunia terlalu tinggi
6. Merealisasikan peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan
7. Melakukan restrukturisasi institusi BPJS
8. Memperjelas peraturan teknis dan pelaksanaan BPJS
9. Melakukan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
10. Membatalkan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Freeport

Secara umum, Presiden tidak menanggapi tuntutan tersebut dengan jawaban yang baik. Presiden justru hanya menjelaskan masalah mulai dari banyaknya mafia di berbagai bidang, masalah perbaikan sistem di pemerintahan yang berkaitan dengan pembersihan dari korupsi, dan revolusi mental yang dianggap jokowi memang hanya disasar untuk peserta didik di tingkat sekolah mengingat masa tersebut adalah masa yang tepat untuk perubahan mental. Namun tidak disertai dengan solusi yang akan diselesaikan presiden. Terlepas dari ketidakjelasan jawaban, ada beberapa catatan yang dapat dipastikan dari jawaban Presiden

Menanggapi soal subsidi BBM, Presiden berjanji untuk memberikan transparansi pengalihan subsidi BBM dalam dua minggu ke depan. Kemudian, Presiden juga akan menetapkan kebijakan afirmasi harga BBM berupa penetapan harga batas atas BBM. Jika BBM mencapai harga tertinggi yang ditetapkan, maka pemerintah akan mengeluarkan subsidi. Presiden memperkirakan kebijakan penetapan harga atas BBM berkisar pada harga Rp 9.500,- sampai Rp 10.000,-. Namun, hal tersebut masih berdasarkan asumsi dari Presiden dan belum ada pembahasan dengan stakeholder terkait. Tetapi secara umum, Presiden berkomitmen untuk tidak akan mensubsidi BBM kembali. Sementara untuk kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden memohon mahasiswa untuk bersabar karena anggaran untuk kebijakan tersebut yang berasal dari alihan subsidi baru cair pada bulan Mei.