Rabu, 20/05/2015 08:26 WIB
PKS Minta Pemerintah RI Tekan Mesir Agar Hentikan Hukuman Mati untuk Mursi
Ferdinan - detikNews


Jakarta - Mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi dijatuhi vonis mati oleh pengadilan negeri piramida itu. Selain Mursi, ratusan pendukungnya juga ikut divonis mati. Apa yang terjadi pada Mursi dinilai Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan. FPKS meminta pemerintah Indonesia menekan Mesir.

“Konstitusi kita memberikan amanat untuk turut serta menjaga perdamaian dunia dengan mempromosikan demokrasi bermartabat dan hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab,” Ketua FPKS DPR Jazuli Juwaini, Rabu (20/5/2015).

Menurut dia, Fraksi PKS yang turut mempromosikan kehidupan demokrasi yang bermartabat, menurut Jazuli, memberikan perhatian serius terhadap peristiwa di Negeri Piramida tersebut.

“Vonis mati terhadap Mursi dan pendukungnya harus dimaknai sebagai tragedi demokrasi paling memilukan sepanjang abad moderen ini. Hal ini sekaligus menohok rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dikampanyekan oleh negara-negara moderen,” kata politisi PKS asal Banten ini.

Ketua DPP PKS ini juga mendesak negara-negara lain untuk bersama-sama menekan Mesir atas peristiwa ini dengan memberikan penilaian yang objektif dan tidak standar ganda.

“Negara-negara dunia, terutama negara Barat, tidak boleh lagi menutup mata atas tragedi demokrasi dan hak asasi ini. Jika itu terjadi, semakin nyata bukti standar ganda mereka terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Nyatanya mereka berteriak keras hanya jika kepentingannya terusik, bukan murni atas nama demokrasi dan hak asasi itu sendiri,” ujar Jazuli.

Jazuli memaparkan, sejak vonis mati terhadap Mursi dan pendukungnya dijatuhkan oleh pengadilan Mesir (17/5) lalu, kecaman dunia internasional terus mengalir. Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon menilai, hukuman mati itu merusak tatanan hukum yang baik dan berpotensi mengganggu stabilitas Mesir. Lembaga pemantau HAM Amnesty International juga mengutuk vonis itu dan mengatakan, hukuman mati telah menjadi alat kegemaran pemerintah Mesir untuk membersihkan oposisi politik.

Selain itu, lanjut Jazuli, Uni Eropa (UE) turut mengecam hukuman mati itu dengan menekankan bahwa vonis yang dihasilkan oleh proses pengadilan dinilai cacat hukum. Keputusan pengadilan untuk memberikan hukuman mati, dilakukan dalam pengadilan massal dan itu tidak sesuai dengan kewajiban Mesir dalam hukum internasional. Hukuman mati itu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Sementara Amerika Serikat melalui Pejabat Departemen Luar Negera yang tidak menyebut nama menyatakan "sangat prihatin" tentang keputusan pengadilan Mesir pada mantan Presiden Muhammad Mursi.