Kaskus

News

hhpurnomoAvatar border
TS
hhpurnomo
Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakan 40 Kapal
Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakan 40 Kapal

By Fiki Ariyanti
on 20 Mei 2015 at 14:49 WIB


Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakan 40 Kapal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan, peledakkan 40 kapal yang terbukti mencuri ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) telah diputuskan dalam pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Rencananya kapal itu akan dibumihanguskan pada hari ini (20/5/2015).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengungkapkan, sebanyak 40 kapal pencuri ikan tersebut ditangkap tim pengawas wilayah laut Indonesia sejak Desember tahun lalu.

"Kapal itu disita dari Desember lalu. Baru sekarang diledakkan karena semuanya harus inkracht dulu. Sekarang aturannya sudah keluar di pengadilan," ucap dia usai IPA Exhibition & Relation di JCC, Rabu (20/5/2015).

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Asep Burhanudin mengungkapkan, sebanyak 19 kapal akan diledakkan oleh KKP, sedangkan 21 kapal dilakukan oleh TNI AL. Jumlah 40 kapal ikan asing tersebut berasal dari empat negara, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina.

"Kapasitas bervariasi, antara 80 hingga 150 Gross Ton (GT). Peledakkan kapalnya dilakukan di beberapa tempat. KKP sendiri akan melakukan di Aceh 1 kapal, Medan 1 kapal, 6 kapal di Pontianak dan 11 di Bitung. Sedangkan TNI akan melakukannya di Ranai, Tanjung Balai sebanyak 20-an kapal," papar dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa penenggelaman menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah sehingga kondisi kapal masih cukup utuh dan bisa beralih fungsi menjadi rumpon di lokasi penenggalaman. "Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perikanan tersebut,"ujarnya.

Penenggalaman kapal pelaku ilegal fishing dilaksanakan mengacu pasal 69 UU No 45/2009 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu dalam melaksanakan fungsi yang dimaksud ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti cukup.

Penenggelaman juga mengacu Pasal 76A UU No 45/2009 yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan negeri. (Fik/GdnP

sumur

Pasal 69 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perikanan
(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

UU No, 9 Tahun 2009

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (“SIPI”) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (“SIKPI”), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan.
Dasar Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan


JALESVEVA JAYAMAHE!!!
emoticon-I Love Indonesia
Diubah oleh hhpurnomo 21-05-2015 00:57
0
2.3K
20
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan