JAKARTA - Kabar bakal ada aksi besar-besaran bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, hari ini (20/5), ditanggapi dingin pihak istana. Meski berhembus isu kalau salah satu agenda aksi adalah upaya penggulingan pemerintahan, Presiden Joko Widodo tidak terganggu karenanya.



Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan, presiden akan tetap ada di ibukota hari ini. "Presiden di sini, di Jakarta," tegasnya, di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (19/5).

Presiden, menurut dia, bukan hanya tetap tenang meski ada isu upaya pelengseran yang mungkin diusung sejumlah elemen dalam agenda aksi. Dia mengungkapkan, presiden bahkan dimungkinkan menemui para demonstran yang turun ke jalan.

"Kalau presiden berkenan dan segala sesuatunya dimungkinkan, saya rasa tidak ada masalah (menemui demonstran)," tandas Andi.

Terkait pengamanan, Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno menegaskan kalau aparat sudah siap melakukan pengamanan. Dia menambahkan, sebagaimana prosedur baku yang ada, pendekatan persuasif akan dikedepankan. "Saya berharap mahasiswa tidak mengganggu ketertiban, apalagi merusak fasilitas umum," kata Tedjo.

Soal isu penggulingan pemerintahan, Tedjo yakin aksi hari ini tidak akan berkembang ke arah tersebut. Apalagi, lanjut dia, sudah lebih dulu terlaksana pertemuan presiden dengan pimpinan BEM sejumlah perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5) lalu. "Suasana masih kondusif," tegas mantan KSAL itu.

Puluhan ribu massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan 20 Mei salah satunya berencana akan mendatangi Gedung Dewan Rerwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Dalam aksi tersebut, massa akan menuntut turun Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla. Mereka menilai, pemerintahan Jokowi-JK telah gagal membawa perubahan.

"Sudah pasti, setidaknya ada 10 ribu orang akan datang ke DPR besok. Tidak hanya dari Jakarta, tapi dari beberapa daerah," ujar Erham Ali, anggota Aliansi Gerakan 20 Mei, di Jakarta kemarin (19/5).

Sepuluh ribu massa itu terdiri dari 12 organisasi mahasiswa dan 10 organisasi masyarakat. Selain menuntut Jokowi-JK mundur, ada dua tuntutan lainnya. Yakni, menuntut turunnya harga sembako dan merevitalisasi nilai-nilai pancasila, serta UUD 45 dalam perilaku bernegara.

Menurut Erham, kacaunya situasi politik dan naiknya harga kebutuhan pokok dalam enam bulan terakhir sudah menjadi bukti pemerintahan Jokowi-JK gagal. "Besok kita akan perlihatkan 20 kesalahan yang dilakukan rezim Jokowi-JK," tandasnya.

Lebih lanjut lagi, Erham memastikan tidak ada pesanan kepentingan elite tertentu. Dia menegaskan jika Gerakan 20 Mei murni aksi yang dilandasi kegelisahan mahasiswa dan masyarakat. "Kalau ada yang mengaku menunggangi, itu hanya klaim mereka saja," ungkap kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.

Ketika disinggung mengenai adanya lobby yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap beberapa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di Istana Negara Senin Malam, Erham enggan berkomentar banyak. Menurutnya, itu hak setiap organisasi.

Sebelumnya, puluhan pimpinan BEM dari UI, UNJ, UIN, Trisaksi, ITB, Unpad, Unpas, UGM dan ITS datang memenuhi undangan Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan beberapa perwakilan mahasiswa berdiolog dan tukar pikiran terkait berbagai persoalan kebangsaan.

Terpisah, Ketua BEM UI Andi Aulia Rahman menolak untuk ikut tergabung dalam gerakan 20 mei. BEM UI akan tetatp turun ke Jalan pada 21 Mei, hanya saja ia menyangkal jika aksi itu untuk menurunkan presiden.