Sahkan Kubu Agung, Yusril Sebut Menkumham Tak Paham Putusan MPG
10 Mar 2015

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum Partai Golkar hasil
Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Menteri
Hukum dan HAM, Yasona Laoly tak paham dengan
putusan Mahkamah Partai Golkar.

"Saya kira Menkumham kalau sahkan AL, jelas-jelas dia
tidak paham putusan Mahkamah Partai. MP tidak
dapat membuat keputusan. Oleh karena itu, kami
sedang mengajukan gugatan dan itu sedang berjalan,"
kata Yusril di Jakarta, Selasa (10/3).

Kata Yusril, sebenarnya belum ada putusan, hanya
mengatakan agar Agung Laksono mengirim susunan
pengurus. "Apakah mau ditetapkan atau tidak, saya
juga tak mengerti maksud Yasono," kata dia

Surat yang dikeluarkan Menkumham adalah surat biasa,
bukan keputusan. "Dan itu terlihat dari suratnya, bukan
surat keputusan, hanya surat biasa," ujar dia.

Dengan keluarnya surat tersebut, pemerintah dinilai
sangat kacau.

"Saya anggap dia main kekuasaan dan sangat buruk
pemerintah ini karena memecah partai, seperti PPP,
Golkar," pungkas Yusril.
http://m.aktual.co/politik/sahkan-kubu-agung-yusril-sebut-menkumham-tak-paham-putusan-mpg


Bamsoet: Surat Menkumham Bukan SK Tapi Penjelasan
10 Mar 2015

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar
Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan surat yang
dibacakan oleh Menkumham terkait dualisme Partai
Golkar, bukan surat keputusan

"Surat Kemenkumhan No: M.HH.AH.03-26 ternyata
bukan keputusan tapi penjelasan," ujar Bambang di
Jakarta, Selasa (10/3).

Kuasa hukum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Yusril
Ihza Mahendra menegaskan apabila dalam waktu dekat
Kementerian Hukum dan HAM tetap mengesahkan
kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol, pihaknya tidak
akan tinggal diam.

DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dipastikan
menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
dan meminta SK tersebut dicabut.

"Kalau dalam waktu dekat ini Menkumham sudah
terbitkan SK pengesahan DPP Golkar yang diajukan
Agung, ARB akan layangkan gugatan ke PTUN Jakarta
minta agar SK tersebut dibatalkan karena bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik," kata Yusril.

Dia mengatakan isyarat Menkumham Yasonna
Hamongan Laoly untuk mengesahkan kepengurusan
Agung Laksono makin kuat setelah hari ini

Menkumham menyurati DPP Golkar hasil Munas Ancol.
Dalam surat itu Menkumham meminta kubu Agung
segera membentuk kepengurusan secara selektif
dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai
Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria
prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
http://m.aktual.co/politik/bamsoet-surat-menkumham-bukan-sk-tapi-penjelasan

---------------------

Setelah KPK lumpuh, PPP pro-Jokowi "dimenangkan" dan kini giliran Golkar pro-Jokowi dimenangkan Menhukham (yang adalah kader PDIP itu) ... tinggallah tak lama lagi partai Demokrat yg belum "dijinakkan". Siapa tahu ada yg akan inisiatif bikin "Demokrat Perjuangan" (misal kubu Anas Urbaningrum) nantinya bila ada yg tak puas hasil kongres Demokrat karena tetap memilih SBY sebagai ketua umumnya. Selanjutnya, prosesnya sama persis dgn kejadian PPP dan Golkar kemarin itu.