Menteri Agraria dan Tata ruang membuat kebija kan "Menghapus PBB mulai dari RP.100.000. Ke bawah ", rakyat bertanya kok Pak Menteri tidak ada keberanian menghapus PBB seluruhnya ? Alasannya Pemda akan kehilangan pendapatan dae rah. Dari satu obyek pajak berupa Tanah Pemerintah tak tanggu ng tanggung menarik Pajak sampai 4 macam yaitu : PBB, BPHTB, PPH, PPN belum Iuran Desa, biaya IMB, Sertipikat . Pajak itu " Capital Games " artinya bila dijual kena PPH, jadi yang namanya PBB,BPHTB, PPN tidak termasuk obyek pajak " bagaimana kalau terjadi " Capital Lost ", akibat bencana alam, kebakaran, hama penyakit, Pemda tanggung jawab ? Di kota tanah sawah habis dijadikan pemukiman banjir datang karena tak ada tempat serapan air. Berpikir jauh ke depan kewajiban Pemerintah, bukan berpikir sesaat hanya un tuk kepentingan pendapatan semata. Rakyat ja ngan terus di obok obok, diJadikan Sapi per ah, Pemda bisa saja buat taktik merubah SPPT PBB untuk menaikan PBB dibawah RP. 100.000 Ja di seratus ribu ke atas apalagi PBB dipungut tiap tahun. Rakyat membisu seribu basa, harapan rakyat tinggal diperjuangkan oleh Wakilnya di DPR dan DPRD untuk memperjuangkannya. Ingat Rakyat bukan Es puter yang senang diputer puter, Rakyat adalah potensi bangsa yang harus dipelihara, sebab tak ada Pemerin tah kalau tak ada Rakyat nya.