Sejarah perjalanan rakyat Papua selama ini lebih lekat dengan sejarah kegetiran. Tanah Papua yang melimpah dengan kekayaan alam tak cukup mampu mengangkat harkat kehidupan sebagian besar masyarakat di ujung timur Nusantara itu.

Ingatan yang terpelihara di benak masyarakat Papua yang kembali ke pangkuan NKRI lebih dari setengah abad lalu itu lebih didominasi ingatan kepedihan. Serangkaian peristiwa kekerasan yang terus terjadi dan diturunkan terus-menerus pada generasi berikutnya membuat cara pandang mereka terhadap negara sangat sinis.

Kondisi tersebut makin akut ketika sejumlah elite di pemerintahan, baik daerah maupun pusat, terkesan memelihara hubungan yang timpang itu. Dalam pengucuran dana otonomi khusus, misalnya, Papua dan Papua Barat telah menerima kucuran dana sangat besar.

Sejak 2001 hingga 2014, tercatat ada sekitar Rp57,7 triliun dana yang diterima Papua dan Papua Barat. Ironisnya, kucuran dana tersebut tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. IPM Papua dan Papua Barat masih merayap di urutan terakhir se-Indonesia.

Tiga tahun lalu, skor IPM Papua 65,86. Itu menjadikan Papua sebagai provinsi yang IPM-nya terendah secara nasional yang rata-rata 73,29.

Wajar belaka bila kondisi tersebut memicu ketidakpuasan di Papua dengan le­vel dari yang ri­ngan hingga yang ekspo­nensial. Celaka­nya, selama ini pendekatan keamanan yang cenderung represif dipilih pemerintah setiap ada yang bersuara lantang. Dialog secara serius, pemenuhan atas janji-janji politik, dan keinginan memberdayakan Papua masih jauh panggang dari api.

Karena itulah, kita sa­ngat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang bertekad menggunakan pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan mengedepan­kan kesejahteraan untuk Papua. Hal-hal seperti itulah yang sangat dirindukan masyarakat Papua, tetapi selama ini hampir selalu menjadi teriakan kosong tak bersambut.

Saat berkunjung ke Papua, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan Papua dan Papua Barat. Presiden mengatakan grasi itu merupakan upaya sepenuh hati pemerintah untuk menghentikan stigma politik yang selama ini ada di Papua dan Papua Barat.

"Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai negeri yang damai. Jadi, jangan dipanas-panasi lagi," kata Kepala Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura, Jayapura, Papua.

Dari kelima tapol yang dibebaskan itu, ada yang divonis seumur hidup dan divonis 20 tahun penjara. Presiden bahkan menyebutkan kelima tapol yang dibebaskan merupakan titik awal dari pembebasan tapol berikutnya.

Bukan cuma itu, pemerintah juga mengucurkan anggaran Rp6 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Dana itu digunakan untuk membangun jembatan dan jalan trans-Papua, irigasi, sanitasi dan air minum, serta perumahan. Jokowi juga mengunjungi Pasar Prahaa, Sentani, Jayapura, yang saat ini dijadikan contoh pasar terintegrasi dengan terminal. Pembangunan pasar akan selesai akhir tahun ini sehingga sudah diresmikan awal tahun depan.

Langkah tersebut mengingatkan kita pada cara negara menyelesaikan konflik di Aceh satu dasawarsa lalu. Itu menandakan pendekatan dialog, kemanusiaan, dan kesejahte­raan merupakan solusi yang benar untuk merekat­kan bangsa. Negeri ini tentu tidak menginginkan anyaman bangsa yang sepertinya indah dan warna-warni di permukaan, tetapi sejatinya di dalamnya penuh dengan kekarut-marutan akibat pendekatan represif yang menakutkan.