Guru besar ilmu pemerintahan UGM Prof Dr Purwo Santoso mengungkapkan, pengubahan nama dan gelar dalam sabdaraja oleh HB X merupakan masalah serius. Sebab, hal itu berimplikasi pada Undang-Undang Keistimewaan DIJ.
"Bermasalah serius karena ada UU di level nasional yang diterapkan di level lokal. Perubahan di level lokal itu pun mendiktekan perubahan di level atas. Itu sangat tidak lazim," jelasnya.
Menurut dia, penggantian nama Sultan dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono serta penghapusan gelar khalifatullah berimplikasi berat terhadap hukum. Sebab, nama saat ini tidak cocok dengan yang dicanangkan dalam UUK DIJ.

"Nama gelar yang dicanangkan dalam UU tidak cocok lagi. Sebab, disebutkan, yang berhak menjadi gubernur DIJ adalah sultan yang bertakhta dan bergelar seperti yang disebutkan dalam UU. Jika diubah sepihak, implikasi hukumnya, yang bertakhta saat ini tidak legitimate," tegasnya.

Mengenai kemungkinan adanya perubahan UUK, Purwo menyatakan hal itu bisa saja terjadi. Jika kemudian pemerintah dan DPR bisa didikte oleh perubahan di keraton, kata dia, bukan tidak mungkin UUK direvisi.

"Tetapi, kalau ternyata yang dilakukan tidak sama dengan yang dibayangkan pembuat undang-undang, tindakan itu menyulitkan implementasi UUK di lapangan," terangnya.

Sebab, lanjut dia, saat ini mulai ada yang mempermasalahkan legitimasi gubernur. Sebab, faktanya, gelarnya tidak cocok dengan yang dicanangkan dalam UU. Berdasar UU, yang berhak menjadi gubernur DIJ adalah bertakhta dan sesuai dengan gelar. "Jika gelarnya diubah, jelas memunculkan kontroversi," ujarnya.

Soal jabatan gubernur, jelas Purwo, menurut bahasa undang-undang, yang berhak menjadi gubernur adalah yang saat ini menyandang gelar. Apabila gelarnya diganti, secara hukum gubernur tidak lagi legitimate. "Sejumlah orang yang tidak sepakat mulai mempersoalkan legitimasi gubernur yang menjabat sekarang," ungkapnya.

Namun, penilaian para pangeran dan pengamat tersebut langsung direspons Raja Keraton Jogjakarta Sultan Hamengku Buwono X. Dia menegaskan, perubahan nama dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono dan ditanggalkannya gelar khalifatullah tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun.

Karena itu, tegas dia, tidak perlu ada kekhawatiran tidak cairnya dana keistimewaan (danais) karena perubahan gelar tersebut. "Tidak ada pengaruhnya pada dana keistimewaan," ujarnya.

Pernyataan Sultan tersebut merespons komentar adiknya, GBPH Yudhaningrat, saat menghadiri pemberian honorarium bagi para abdi dalem Kasunanan Surakarta di Pendapa Kabupaten Juru Kunci Pasareyan Agung Imogiri Bagian Surakarta, Rabu (6/5).

Di depan 71 abdi dalem kasunanan, Gusti Yudha mewanti-wanti agar mereka tidak lagi menerima danais jika dana tersebut diteken Sultan dengan gelar barunya. Sebab, perubahan gelar tersebut memiliki dampak hukum. Salah satunya terhadap danais.

Soal polemik pasca-sabdaraja yang kini meruncing di tengah masyarakat, Sultan menegaskan siap menjelaskan. "Sebenarnya (sabdaraja) tidak ada masalah. Saya tidak akan bicara itu. Saya minggu depan mengundang (rakyat) tersendiri. Tapi, mulai besok memang ada masyarakat yang ingin minta penjelasan," kata Sultan di sela kunjungan ke Resor Polisi Hutan (RPH) Gubug Rubuh, Playen, kemarin.

Dia menjelaskan konsep Manunggaling Kawula Gusti, atau menyatunya raja dengan rakyat, selama ini muncul karena figur Sultan merupakan wakil tuhan yang menjadi pemimpin di bumi. Konsep ini memunculkan keterikatan spiritual yang menyatukan antara rakyat dengan Raja. "Kalau hilang, kewibawaan raja hilang, dan Sultan sendiri yang mencopotnya," kata Heddy.

Karena itu, dia mengimbuhkan, perubahan gelar Sultan itu bisa memunculkan perubahan drastis di tradisi ageng atau bangunan budaya di Keraton Yogyakarta. Banyak ritual dan simbol kebudayaan keraton bisa ikut berubah. "Hubungan Sultan dengan Masjid Agung Kauman akan tidak memiliki landasan lagi," kata Heddy mencontohkan.

Makanya, Heddy berpendapat wacana penggantian gelar ini berpeluang memunculkan friksi idelogis dan nilai di internal Keraton Yogyakarta. Dia mengaku tidak bisa memprediksi bentuk friksi paling nyata akibat perdebatan soal nilai tradisi ini. Tapi, dia beranggapan, penggantian nama gelar Sultan akan menjadi fase perubahan penting dalam sejarah Kraton Yogyakarta.

Heddy menduga Sultan sedang mendorong adanya perubahan baru di tradisi Kraton dengan meninggalkan sebagian nilai-nilai tradisi Mataram Islam. Namun, menurut Heddy, implikasi dari perubahan ini sungguh rumit mengingat menyangkut perubahan bangunan keseluruhan budaya Kraton Yogyakarta dalam jangka panjang. "Bisa jadi, Sultan memang menganggap Kraton sudah waktunya berubah," kata dia.

Kalau ini memang benar menjadi pemicunya, Heddy menyimpulkan perubahan besar kali ini merupakan imbas dari pertentangan antara nilai-nilai modern sistem politik dan tradisi yang selama ini mempengaruhi perkembangan Keraton Yogyakarta

Rapat akan dilakukan di kediaman GBPH Prabukusumo, Rabu (6/5) malam. Rapat tersebut juga rencananya akan dihadiri oleh sepuluh adik Sultan.

"Ada sebelas, tapi satu tidak bisa hadir karena sakit, besok GBPH Hadisuryo akan operasi di Jakarta," katanya Prabukusumo pada wartawan usai ziarah di makam Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Rabu (6/5).
Dia menerangkan rapat keluarga tersebut nantinya akan berlangsung secara tertutup dan hasilnya akan disampaikan ke masyarakat keesokan harinya, Kamis (7/5). Selain menggelar rapat internal, mereka juga menerima sejumlah perwakilan rakyat Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasinya.
"Besok di rumah Mas Yudoningrat jam 10.00 WIB kita akan menerima perwakilan rakyat Yogyakarta, silakan datang kalau mau menyampaikan aspirasi," terangnya.

Rencananya hasil rapat dan aspirasi rakyat Yogyakarta tersebut nantinya akan diserahkan ke Sri Sultan Hamengku Buwono X. Meski demikian pihaknya masih akan mencari waktu yang tepat.

"Rencananya begitu, tapi lihat nanti saja," tandasnya.