Rimanews - Desakan reshuflle menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terus digulirkan oleh sejumlah kalangan. Namun, di lain pihak, reshuffle dianggap tidak perlu dilakukan.
Politisi Gerindra Desmond J Mahesa menilai tidak perlu ada pergantian menteri. Secara luas, Desmond menganggap alasan permasalahan ekonomi dan hukum yang terjadi seharusnya dipertanggungjawabkan oleh kepala negara sendiri.

"Gerindra tidak melihat perlu (reshuffle), ini kita tidak melihat adanya manajemen nasional yang baik, eknomi tidak berjalan dengan baik, penegakkan hukum sekarang yang jadi tontonan, ini salah menterinya atau presidennya," kata Desmond kepada Rimanews.com, Jakarta, (12/5)

Salah satunya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang dianggap perlu di reshuffle, menurut Desmond, adalah menteri yang baik. Dia menilai Yasonna paham hukum, di luar keputusannya yang dinilai memperkeruh suasana dan merugikan sebagian pihak itu karena menjalankan perintah atasannya.

"Proses sekarang hukum Ical (Golkar) dan Djan Faridz (PPP), katanya karena Yasona ini kan, ya Yasona kenapa mau dicopot? Ini kan kezaliman orang, atas perintah orang, bukan (kemauan) dia," katanya

Maka dari itu, Desmond mengatakan, sebaiknya yang perlu dievaluasi adalah Jokowi. "presidennya sendiri harus dievaluasi, harus kita ingatkan, kasih ruang agar berpikiran jernih, ini baru 7 bulan, ini persoalan di menteri atau presiden sendiri, atau persoalan negara terlalu berat, Gerindra tidak melihat perlu ganti menteri-menteri," pungkasnya