TEMPO.CO, Sidoarjo - Seluruh warga korban lumpur Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan keputusan ihwal pembayaran ganti rugi yang belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya. (Baca: 3 Dalih Pemerintah Jokowi Talangi Utang Lapindo)

"Kami berasal dari empat desa yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo, mengucapkan terima kasih," kata koordinator penggerak korban lumpur Lapindo, Djuwito, saat ditemui di titik 42, Desa Renokenongo, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca: Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu)

Warga mendengar kesediaan Presiden Jokowi membayar ganti rugi pada Kamis malam, 18 Desember 2014, dari rekan-rekan mereka di Jakarta. Mengetahui Jokowi akan membayar ganti rugi, sebagian korban lumpur Lapindo langsung sujud syukur. "Karena kami yakin pembayaran ganti rugi pada kali ini akan terealisasi," kata Djuwito. (Baca: Jebolan Ditutup, Lumpur Lapindo Masih Ancam 2 Desa)

Namun demikian, dia menyarankan, alangkah baiknya apabila Jokowi mengeluarkan peraturan presiden yang isinya mengatur pembayaran ganti rugi, mulai dari tahapan proses pembayarannya hingga waktu terakhir pembayaran. "Payung hukum inilah yang sangat kami butuhkan. Kami khawatir hanya janji tanpa realisasinya," kata Djuwito. (Baca: Soal Lapindo, Ruhut: Ical Bisa Ditertawakan Kodok)

Ganti rugi tersebut, Djuwito berujar, sangat dibutuhkan oleh korban lumpur Lapindo yang sudah delapan tahun lebih melarat karena tak punya rumah untuk menetap. "Masih banyak yang kos maupun kontrak," kata dia. (Baca: JK Klaim Pemerintah Untung Sita Aset Lapindo)

Sulastri, seorang korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak sudah delapan tahun mengungsi di Balai Desa Gempolsari. "Alhamdulillah, akhirnya Presiden memenuhi janjinya untuk membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo, ini sebagai bukti bahwa negara sudah bisa hadir," katanya. (Baca juga: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical)

SURABAYA— Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hari Kamis (29/5) berjanji menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo serta persoalan kemiskinan lainnya.

Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat serta Jaringan Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dikatakan oleh Leni, dari Jaringan Rakyat Miskin Indonesia, Kontrak Politik ini ingin meminta kepastian komitmen Jokowi bila nanti terpilih sebagai Presiden, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan dan kemiskinan, termasuk menyelesaikan persoalan korban lumpur Lapindo.

“Jika nanti Bapak Calon Presiden kita, Jokowi terpilih, harapan kami itu dia bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyat miskin khususnya, dan seperti kesehatan, pendidikan itu yang layak, dan juga permukiman rakyat miskin jangan digusur tetapi digeser dan ditata. Begitu pun dengan penyediaan lapangan kerja, dan terkhususnya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dan segera menuntut, dengan cara baik itu hukum, sosial dan lingkungan. Dan terlebih lagi meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan ganti rugi kepada para korban Lapindo,” kata Leni.

Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lumpur karya seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo. Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.

Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang kedaulatan rakyat.

Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”

Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.

“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi) sebelum Pemilihan Presiden digelar. Didukung pak Jokowi, Calon Presiden RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.

Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari, didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana, yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di pinggir-pinggir jalan raya.

“Kami kenapa kok ke pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi mamang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan pak Jokowi insya Allah saya optimis,” ujar Supari.