Liputan6.com, Jakarta - Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS 2014 terus bergulir. Selain eksekutif, polisi mulai memeriksa legislatif.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai anggota dewan tidak mungkin korupsi kalau tidak ada yang mengajari. Prasetio justru menyebut eksekutif lah yang mengajari anggota dewan korupsi.

"Nggak akan mungkin DPRD bisa korupsi kalau eksekutif nggak ajarin," ujar Prasetio di gedung DPRD, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Menurut politisi PDIP itu, dewan tidak tahu isi APBD sampai satuan 3 atau rincian kegiatan. Pemegang uang untuk melakukan pengadaan barang juga ada di tangan eksekutif.

"Yang punya uang itu gubernur, dia mau belanja apa saja. Kita nggak tahu. Fungsi kita pengawasan, budgeting, legislatif," imbuh dia.

Prasetio menambahkan, sampai saat ini anggota dewan yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi. Jangan sampai ada fitnah yang berkembang dengan adanya pemeriksaan ini dewan secara otomatis terlibat.

"Kita praduga tak bersalah. Jangan difitnah. ‎Lebih banyak yang terseret dari eksekutif daripada legislatif," tambah dia.

Kini, yang bisa dilakukannya hanya memberi dukungan moril pada anggota dewan yang diperiksa. Paling tidak, support mental diberikan.

"Kita kan teman sejawat. Minimal supporting mentalnya dia. Tapi kita ikuti dulu prosesnya," tutup Prasetio. (Ali)‎

EMBERE :
http://news.liputan6.com/read/222739...nggak-diajarin

itu menurut dia lho