JAKARTA, KOMPAS.com — Harga daging yang tinggi menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mempunyai cara untuk mengakali harga daging sehingga bisa turun hanya Rp 50.000 per kilogramnya.

Cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menjalin kerja sama ekonomi dengan pemerintah provinsi lain di Indonesia. Beberapa daerah yang masuk ke dalam daftar yakni Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Jokowi mengungkapkan, kerja sama itu dilakukan agar DKI Jakarta dapat mempertahankan stok pangan dalam waktu yang lama.

"Saya pernah ngobrol sama Gubernur NTT. Di sana, padang rumputnya itu sangat luas. Saya berpikir, kenapa enggak kita taruh saja sapi di sana, yang pelihara di sana, nanti kalau sudah besar kita bawa ke Jakarta untuk dipotong dan dijual,"ujar Jokowi, saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan dengan tajuk "Kedaulatan Pangan serta Martabat Bangsa" di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sabtu (21/12/2013) siang.

Yang selama ini terjadi, peredaran daging sapi di Jakarta adalah sapi impor dari Australia. Hal tersebut, kata Jokowi, disayangkan. Hal ini mengingat Indonesia tidak kekurangan dalam hal bahan pangan.

Jokowi telah berhitung, jika skema kerja sama antardaerah itu dilakukan, harga daging sapi di Jakarta yang saat ini menembus harga Rp 80.000 hingga Rp 100.000 per kilogram dapat turun mencapai Rp 50.000 per kilogramnya. Asalkan, kata Jokowi, pemerintah pusat bisa menjamin lancarnya distribusi.

Sementara di dua wilayah lainnya, yakni Sumatera Selatan serta Sulawesi Selatan, Jokowi menyasar komoditas pertanian, seperti sayur mayur dan beras. Di masa depan, stok sayur mayur dan beras di DKI Jakarta akan didatangkan dari dua daerah tersebut.

"Pasar Induk Beras Cipinang itu stoknya 30.000 ton. Namun, kebutuhan di Jakarta itu 3.000 ton per hari. Berarti kan hanya cukup 10 hari. Ini sangat berbahaya buat warga," ujar Jokowi.

"Hal inilah yang menurut saya, spekulan itu masuk, importir tahu, dimainkan oleh mereka sehingga harga menjadi mahal," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi mengaku kerja sama tak bisa dilakukan dengan cepat karena harus melalui mekanisme. Kini, ia fokus ke pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurus pangan, yakni PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Tjipinang Food Station, supaya mampu mengelola kerja sama dengan baik.
sumber

Jokowi pernah mengatakan pada saya satu pagi soal permasalahan sapi ini, stok daging dan segalanya, dia paham adanya permainan besar mafia-mafia alur perdagangan daging sapi, tapi dia juga menyadari soal gudang-gudang daging.

Pada akhir tahun 2013 Jokowi menyatakan akan memerangi segala bentuk mafia daging sapi dengan jalur distribusi, tapi jujur saja ada kekuatan besar yang menghalangi setiap gerak pembongkaran mafia daging.

Jadi memang faktanya Jokowi diberikan jabatan Presiden untuk membongkar segala bentuk kejahatan distribusi pangan. Dan saya juga bilang pada Pak Jokowi bahwa mafia pangan sudah terbentuk sejak tahun 1970-an, kartelnya hanya dipegang beberapa orang saja, kartel ini kemudian berkembang pesat dan menguasai jalur perdagangan ,Suharto saja sampai membuat Bulog untuk menghajar kartel itu, tapi kemudian Bulog dilemahkan karena dianggap sarang korupsi.

Kita berada dalam persimpangan jalan, bila kawan-kawan ingin urun rembug masalah ini silahkan diskusikan saja pada kolom komentar. Kita akan membangun politik demokrasi partisipatif, suara rakyat didengar dan jadi kekuatan publik yang baik.

-Anton DH Nugrahanto-.