Di Depan CEO Perusahaan Asing, JK Cerita Soal Ekonomi dan Macet Jakarta

Jakarta -Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2015 hanya mencapai 4,7% atau di bawah target pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan penjelasan soal kondisi ekonomi Indonesia.

Ini dilakukan JK saat membuka seminar ekonomi oleh Institute of International Finance, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (7/5/2015). Acara ini dihadiri oleh sejumlah CEO perusahaan asing, seperti dari JPMorgan, Bank Mitsubishi, DBS, dan CIMB.

"Angka pertumbuhan ekonomi kita 4,7%. Ada berita baik dan buruk. Buruknya di bawah target kita. Baiknya, kita masih lebih baik dari negara lain di kawasan. Kita tentunya ingin tumbuh lebih baik. Tak ada yang harapkan pertumbuhan ekonomi rendah," jelas JK.

Dia mengakui, dalam era globalisasi saat ini tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri dalam membangun ekonominya. Setiap negara bergantung kepada negara yang lain. JK mengakui situasi ekonomi di Eropa dan Asia pasti mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Soal lesunya ekonomi di awal tahun, JK mengatakan, anjloknya harga komoditas termasuk tambang ikut berpengaruh. Belum lagi, ekspor bahan mentah memang dilarang dengan tujuan mengembangkan industri hilir tambang dalam negeri. Ini menekan ekspor dan membuat ekonomi melambat.

Dalam acara itu, JK sempat menyinggung soal kemacetan Jakarta yang sering jadi bahan omongan.

"Bila Anda mengajak orang luar, itu mereka akan komentar lalu lintas di Jakarta, karena banyak kemacetan. Tapi itu ada berita baiknya artinya ekonomi sangat kuat dan bertumbuh pesat. Karena semua orang punya mobil di Jakarta. Kemudian kami perlu ada perbaikan infrastruktur dan pastinya membutuhkan banyak dana untuk membangunnya," papar JK.

JK mengatakan, pemerintah punya dua dilema di sektor ekonomi, yaitu pertanian dan industri manufaktur.

"Dua dilema jika pertumbuhan ekonomi meningkat, kami butuh banyak mesin untuk mengelola hasil pertanian. Bila gunakan banyak, maka buruh yang terserap akan terganggu. Bila mengurangi tenaga kerja, maka akan berpengaruh terhadap kinerja industri. Maka harus tumbuh bersama, antar pertanian dan industri manufaktur," kata JK.

Jokowi Ingin Ekonomi Tumbuh di Atas 5%? Begini Caranya

Jakarta -Pada kuartal I-2015 ekonomi Indonesia tumbuh 4,7%, lebih lambat dibanding periode yang sama tahun lalu. Pemerintah harus mempercepat realisasi anggaran proyek pembangunan infrastruktur.

Deputi bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Leonard VH. Tampubolon mengatakan‎ Percepatan realisasi anggaran tersebut dapat secara nyata menggerakkan roda perekonomian‎ sehingga pertumbuhan ekomomi di kuartal II-2015 bisa kembali bergairah.

"Kalau pemerintah melakukan realisasi belanja, proyek jalan, kontraktor dibayar, pegawai dan tenaga kerja mendapat gaji lalu mereka melakukan belanja dan seterusnya, di situ roda ekonomi bergerak lagi. Karena duit itu kan berputar," jelas dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (6/5/2015).

Untuk itu, lanjut dia, Bappenas mendorong kementerian-kementerian teknis bisa mempercepat pekerjaan proyek sehingga semakin banyak anggaran yang terserap dan mendorong pergerakan roda perekonomian.

"Percepatnya kegiatan proyeknya. Yang tadinya dikerjakan sehari, bikin jadi sehari semalam. Yang tadinya biasa, dibikin lebih cepat. Semakin cepat proyek dikerjakan, semakin banyak anggaran terserap semakin cepat roda perekonomian berputar," kata dia.

Kondisi ini, lanjut dia, juga akan memberi stimulus ke pasar keuangan terutama industri-industri yang di awal tahun menahan kegiatan produksinya untuk kembali beroperasi penuh di kuartal II ini.

"Industri-industri juga karena mendapat sinyal positif, yang tadinya mereka menahan spendingnya sekarang mulai bergerak lagi," tutur dia.

Dengan demikian, target Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menargetkan pertumbuhan di atas 5% pada kuartal II-2015 bukan lah hal yang mustahil.

Sebelumnya, JK mengatakan, pada kuartal II-2015, pemerintah menargetkan ekonomi bisa tumbuh di atas 5%.

Hal ini disampaikan JK, terkait hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kemarin.