Jokowi Pertahankan Kabinet Gendut
Selasa, 16 September 2014, 08:04 WIB


Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA—Isu mengenai asumsi volume (BBM) bersubsidi pada RAPBN 2015 yang tidak berubah guna mengerem tingkat konsumsi menjadi sorotan utama berbagai media nasional hari ini, Selasa (16/9/2014) selain isu postur kabinet pemerintahan Jokowi mendatang dan imbauan kepada pemerintah agar model bisnis Garuda Indonesia diubah.

Berikut ini ringkasan berita-berita utama media Ibu Kota:

Rem Konsumsi BBM
Asumsi volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 berada pada rentang 46 juta kiloliter hingga 47 juta kiloliter. Asumsi volume yang nyaris tidak berubah ini agar pemerintah mengerem konsumsi BBM bersubsidi (KOMPAS).

Jokowi Pertahankan Kabinet Gendut
Presiden terpilih Joko Widodo akan membentuk kabinet 34 menteri dan berjanji di bidang ekonomi akan diisi oleh kalangan profesional seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Menteri Pertanian. Namun demikian Jokowi masih merahasiakan nama-nama menterinya(KONTAN).

Perubahan Model Bisnis Garuda Perlu Didukung
Pemerintah perlu mendukung Garuda Indonesia untuk mengubah model bisnis, menguikuti maskapai penerbangan besar dan sukses seperti Emirates, Etihad Airways, dan Qatar Airways. Ketiga maskapai Timur Tengah itu didukung pemerintah untuk mengelola bandara dan terminal yang memberikan profit hingga 30%. Sangat sulit bagi maskapai jika hanya mengandalkan margin tiket yang rata-rata cuma 2,46% (INVESTOR DAILY).
http://info.bisnis.com/read/20140916...kabinet-gendut


Gemuk atau Ramping, Jokowi Ingin Kabinet yang Kerja untuk Rakyat
22 Agustus 2014

Rimanews – Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 menegaskan akan membentuk pemerintahan yang profesional dan efisien tanpa mementingkan postur gemuk atau ramping.

“Yang paling penting bukan gemuk, gendut atau ramping. Yang paling penting kita bisa segera bekerja. Kementerian A ramping tapi kelengkapannya banyak juga sama saja. Yang penting kementerian bisa segera bekerja melayani rakyat,” ucap Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara eksklusif dengan sebuah televisi swasta nasional di Jakarta, Jumat (22/8) petang.

Ditanya ihwal mekanisme pemilihan para pembantunya dalam kabinet baru nanti, Wakil Jokowi, Jusuf Kalla (JK), mengaku ada pemantauan yang serius terhadap tokoh-tokoh profesional terbaik di seluruh Tanah Air.

“Di samping ada yang mengajukan, kami juga memantau siapa yang bagus dan terbaik di bidang ini dan itu. Saya dan Pak Jokowi sepakat mencari orang yang dia harus profesional, jujur dan mampu bekerja untuk rakyat,” kata JK.
Pernyataan JK dikuatkan oleh Jokowi yang akan memburu orang-orang terbaik untuk diangkat menjadi menteri-menteri di kabinet baru mendatang.

“Pak JK tadi betul. Jangan ngelamar ke kita. Kalau dia terbaik, di mana pun dia akan kami buru,” kata Jokowi.

Ekspektasi tinggi dari rakyat kepada pemerintahan baru untuk memberikan perubahan berarti bagi bangsa dan negara kini menanti Jokowi-JK sebagai penguasa RI-1 dan RI-2. Program-program yang hasilnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat diharapkan menjadi satu prioritas pasangan itu.
http://m.rimanews.com/nasional/read/...g-Kerja-untuk-


Jokowi: Kalau ada bagi-bagi kursi, bisa jadi kabinet 100 menteri
Senin, 26 Mei 2014 18:26

Merdeka.com - Capres Joko Widodo (Jokowi) sudah dipastikan bersanding dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres. Partai koalisi yang mendukungnya bisa dikatakan ramping, yakni PDIP, Partai NasDem, PKB dan PKPI. Jokowi menegaskan, dirinya dan Jusuf Kalla bukan ketua umum parpol.

"Di kami Jokowi-JK, saya bukan ketua partai dan Pak JK bukan ketua partai dan ini harus mendapatkan apresiasi karena bahwa PDIP tidak mencalonkan Megawati dan Surya Paloh (Ketum Nasdem), Muhaimin (Ketum PKB), Wiranto (Ketum Hanura), Sutiyoso (Ketum PKPI) tidak mencalonkan sebagai cawapres dan justru mencalonkan Pak JK. Itu dalam rangka itu tadi, bahwa mendahulukan kepentingan rakyat," ujarnya.

"Yang lain yang angkat ketuanya ya nggak masalah. Kita hargai."

Maka dari itu, kata Jokowi, bila pihaknya melakukan bagi-bagi kursi menteri maka di pemerintahannya nanti akan memiliki ratusan menteri.

"Kalau misalnya mau bagi menteri, ini menteri 6, 8, 11,12 mungkin ke kita semuanya. Tokoh-tokohnya menteri. Mungkin pendukung makin banyak. Tapi sekali lagi itu bisa menjadi kabinet 100 menteri seperti lalu," terangnya.

Jokowi pun mengutip kata-kata Anies Baswedan, juru bicara tim pemenangannya, yang menyebutkan harus menawarkan sesuatu yang baru ke depannya. "Ke depan pun kalau ulangi seperti ini akan seperti ini terus, Anies Baswedan menyampaikan tidak ada kebaruan. Harus ada keberanian keluar dari kotak yang ada untuk menawarkan yang baru," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/politik/jokow...0-menteri.html


Jokowi Seleksi 100 Nama Calon Menteri
23 Agustus 2014 05:20 WIB

JAKARTA – Rakyat kini menunggu-nunggu nama menteri yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk membantu tugasnya memimpin pemerintahan hingga 2019. Dari nama yang dipilih dan struktur kabinet yang ditetapkan itulah rakyat bisa menilai apakah Jokowi berkomitmen dengan janji-janjinya selama kampanye atau tidak.

Sadar atas harapan tersebut, Jokowi menyatakan sedang menyeleksi sekitar seratus orang sebagai calon menteri dalam pemerintahannya. Jokowi yang masih menjadi gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, sebuah lembaga rekrutmen profesional (head-hunter) swasta telah memberikan masukan kepada dirinya untuk memilih calon-calon menteri.

’’Head-hunter itu sudah memberikan input kepada kami berupa nama-nama. Jumlahnya masih ratusan. Tapi, masih harus dikerucutkan,’’ katanya di balai kota, Jumat (22/8).

Menurut Jokowi, setelah diseleksi, nama-nama tersebut dikembalikan kepada lembaga head-hunter itu untuk didalami. Dia mengungkapkan, masukan dari lembaga head-hunter tersebut berupa nama, pendidikan, riwayat pekerjaan, rekam jejak, dan foto. ’’Saya lihat satu-satu. Dari situ bisa terlihat catatannya. Ditulisi lulusan sini, track record-nya apa, jago manajemen atau tidak,’’ ungkapnya.

Jokowi menuturkan, orang-orang yang diseleksi berasal dari banyak kalangan. Misalnya, akademisi, praktisi, hingga tokoh parpol. ’’Latar belakangnya gado-gado,’’ katanya.

Mengenai siapa saja yang tergabung dalam tim head-hunter tersebut, mantan wali kota Solo itu enggan mengungkapkan. Dia hanya menyebutkan bahwa tim itu berasal dari lembaga swasta. ’’Swasta. Enggak saya sebut,’’ ujarnya.

Jokowi juga menetapkan kriteria. Antara lain, memiliki integritas, kemampuan manajemen yang baik, leadership yang kuat, rekam jejak yang baik, dan bersih. Dia menuturkan, nama-nama dalam kabinet baru dibahas pada September mendatang. ’’Nama-namanya (yang sudah diseleksi) akan kembali lagi kepada saya awal Oktober, sebelum saya dan Pak JK dilantik,’’ jelasnya.

Dia berencana mengumumkan kabinetnya dua hari setelah dilantik sebagai presiden sehingga pemerintahannya bisa langsung bekerja. Saat ini Jokowi menyatakan masih menunggu hasil kajian tim transisi terkait dengan arsitektur kabinet yang diyakini mampu mencapai target. Kajian tentang bidang kementerian yang dibutuhkan, jumlah menteri yang ideal, serta lembaga negara nonkementerian yang dibutuhkan ditargetkan selesai pertengahan September mendatang. Jokowi menginginkan jumlah menteri yang tidak terlalu besar agar terjadi penghematan uang negara.

Sementara itu, ada pendapat lain. Yakni, tidak perlu mengubah nomenklatur dan jumlah kementerian agar pemerintahan bisa langsung bekerja tanpa membuang waktu setahun hingga dua setengah tahun untuk reorganisasi kementerian. ’’Jumlah menterinya butuh 30, 34, atau 20 (orang), belum diputuskan. Ramping atau gemuk, belum ngerti. Saya masih terima masukan,’’ terangnya.

Untuk perampingan kabinet tersebut, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berbeda pandangan dengan Jokowi. Jika Jokowi menginginkan adanya perampingan dan penggabungan kementerian dalam pemerintahannya ke depan, Kalla malah lebih nyaman jika jumlah kementerian tetap. ’’Perubahan yang kecil-kecil saja. Toh, bisa jalan,’’ katanya di kediamannya, Jalan Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Kamis malam (21/8).

Dia menjelaskan, perampingan kementerian bakal memakan waktu yang cukup lama lantaran harus menyesuaikan kinerja. Di sisi lain, dirinya dan Jokowi ingin langsung bekerja mewujudkan janji dan menyelesaikan masalah berat yang diemban negara. ’’Kalau sistem dirombak lagi, kami akan menyusun siapa Dirjen-nya dan di mana kantornya. Kapan kerjanya?’’ ungkapnya.

Sebetulnya, keinginan Jokowi itu berasal dari tim transisi Jokowi-JK. Tim yang men-support informasi dan bahan pertimbangan ke Jokowi itu menawarkan perampingan kementerian, yakni dari 34 menjadi 27 kementerian. Tujuannya, menghemat APBN hingga Rp 3,8 triliun.

Menurut JK, penggabungan kementerian juga tidak bakal menghemat anggaran lantaran tidak ada istilah pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintahan. Di sisi lain, penggabungan akan sulit diawasi lantaran jumlah pegawai semakin banyak dalam satu institusi kementerian. ’’Saya dulu menteri perindustrian dan perdagangan dengan pegawai lebih dari 7 ribu. Itu susah diawasi,’’ ucapnya.
http://www.jawapos.com/baca/artikel/...-Calon-Menteri


Indonesia Pernah Miliki 132 Menteri Kabinet
Rabu, 27 Agustus 2014 | 9:50

[JAKARTA] Pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana memberikan penghargaan kepada Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), karena telah menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia pernah memiliki kabinet 100 menteri.

Bahkan Jaya pun mengatakan ini bukan hanya rekor Indonesia, tetapi juga rekor dunia. Kabinet 100 menteri ini hanya bertahan 32 hari.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa beberapa waktu lalu mengatakan, Indonesia pernah memiliki kabinet dengan 132 menteri. Itu terjadi pada masa Kabinet Dwikora II.

“Kita pernah memiliki 132 menteri pada Kabinet Dwikora II, yang memulai awal kerja pada 24 Februari 1966 – 28 Maret 1966. Pimpinan kabinetnya Ir Soekarno,” kata Agun saat bedah buku berjudul “19 Kementerian Negara, Sebuah Pemikiran” di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam buku yang ditulis Agun Gunanjar itu dijelaskan tentang sejarah perkembangan kabinet. Kabinet pertama diberi nama Kabinet Presidensial yang dilantik pada 5 September 1945 oleh Presiden Soekarno.

Kabinet ini berjumlah 19 menteri yang efektif bekerja hanya sekitar tiga bulan, mulai 2 September 1945 sampai 14 November 1945.

Kabinet Presidensial diganti dengan Kabinet Sjahrir yang berlangsung selama tiga tahap. Tahap pertama, mulai 14 November – 12 Maret 1946 dengan 17 menteri.

Tahap kedua, 12 Maret 1946-2 Oktober 1946 dengan 25 menteri. Tahap ketiga, pada 2 Oktober 194603 Juli 1947 dengan 31 menteri.

Kabinet Sjahrir diganti dengan Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II, lalu kabinet Hatta I dan II.

Pada masa demokrasi parlementer mulai 1950-1959, ada tujuh kabinet yang dibentuk yakni Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan Kabinet Djuanda (1957-1959).

Pada era demokrasi terpimpin mulai 1959-1966, ada 9 kabinet dengan pimpinan kabinet adalah Ir Soekarno yang saat itu menjabat Presiden RI.

Pertama, Kabinet Kerja I mulai 10 Juli 1959-18 Februari 1960 dengan jumlah 33 menteri.

Kedua, Kabinet Kerja II pada 18 Februari 1960-6 Maret 1962 dengan 40 menteri.

Ketiga, Kabinet Kerja III mulai 6 Maret 1962-13 Desember 1963 dengan 60 menteri.

Keempat, Kabinet Kerja IV mulai 13 November 1963-27 Agustus 1964 dengan 66 menteri.

Kelima, Kabinet Dwikora I mulai 27 Agustus 1964- 22 Februari 1966 dengan 110 menteri.

Keenam, Kabinet Dwikora II mulai 24 Februari 1966 – 28 Maret 1966 dengan 132 menteri.

Ketujuh, Kabinet Dwikora III mulai 28 Maret 1966-25 Juli 1966 dengan 79 menteri.

Kedelapan, Kabinet Ampera I mulai 25 Juli 1966-17 Oktober 1967 dengan 31 menteri.

Kesembilan, Kabinet Ampera II mulai 17 Oktober 1967-6 Juni 1968 dengan 24 menteri.

Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan I-VII dengan jumlah menteri mulai 24 sampai 44 menteri.

Hal-Hal Keliru

Soal Kabinet 100 menteri, Jaya Suprana mengatakan, penyadaran ini penting agar kita dapat memperbaiki hal-hal yang keliru dan salah.

PDBI, lanjutnya telah menunjukkan kekeliruan dalam sejarah Indonesia sehingga menunjukkan adanya 100 menteri kabinet dalam pemerintahan.

“PDBI telah mengingatkan kita bahwa dalam sejarah kita pernah memiliki 100 menteri kabinet, yakni pada pemerintahan Soekarno. Kabinet 100 menteri bukan hanya rekor Indonesia, tetapi juga rekor dunia,” tuturnya.

Jaya mengungkapkan bahwa kabinet 100 menteri ini hanya bertahan 32 hari.

Menurutnya, PDBI tentunya mengingatkan bangsa Indonesia supaya tidak keliru lagi membangun kabinet hingga sampai 100 menteri.

Piagam penghargaan dari MURI ini langsung diterima oleh pendiri dan ketua PDBI Christianto Wibisono.

Dalam acara ini, Christianto memaparkan hasil kajian PDBI terkait kabinet Jokowi-JK. Menurut PDBI, kabinet Jokowi-JK cukup memiliki 17 kementerian
http://www.suarapembaruan.com/home/i...-kabinet/63072

-----------------------------

Sekiranya ada 100 pos Kementerian yang dibuka Jokowi, tetap aja para fans dan relawannya dulu saat Pilpres, banyak yang kecewa berat dan sakit hati akibat tidak masuk dalam struktur kekuasaan kabinet itu. Buktikan sajalah nanti!