Selasa, 5 Mei 2015 14:10



Merdeka.com - Dari data yang dihimpun merdeka.com, ada sekitar 20,5 persen penduduk Indonesia belum memiliki tempat tinggal atau rumah. Pemerintah mengklaim memiliki strategi agar rakyat bisa memiliki rumah. Kemudahan diperlukan mengingat daya beli masyarakat saat ini tengah turun seiring melambatnya kondisi perekonomian nasional.

"Kalau itu (daya beli masyarakat rendah) ada policy-nya yang uang muka dan subsidi bunga, dan sebagainya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Ada dua kebijakan yang disiapkan. Pertama, pemerintah menyiapkan uang kontan Rp 4 juta untuk modal masyarakat yang hendak memiliki rumah.

"Ini enggak main-main karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tutur Basuki.

Kebijakan kedua berupa skema uang muka hanya 1 persen. Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono menambahkan, kebijakan ini untuk mempermudah rakyat memiliki rumah.

"Jadi dengan adanya policy program pemerintah, uang muka rumah 1 persen ini akan tingkatkan daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat akan punya dorongan untuk beli rumah ini. Uang muka 1 persen dan Rp 4 juta cash," ujar Maryono.

Untuk cicilannya, lanjut Maryono, masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya akan dikenakan bunga 5 persen. "Bunga tidak flat. Tapi adalah pagu menurun. Bisa 20 tahun dengan bunga fix,"imbuh Maryono.

Semua kebijakan itu masuk dalam skema program satu juta rumah murah. Pemerintah juga memproteksi program 1 juta rumah dengan asuransi. Namun pemerintah belum menentukan perusahaan asuransi yang akan melindungi program tersebut.

"Program pemerintah ini kan skemanya kredit KPR FLPP dengan subsidi. Di mana KPR ini di samping ada agunan rumah itu juga ada diasuransikan kreditnya. Jadi untuk mengeliminasi risiko bilamana ada kredit yang macet. Asuransinya kita lelang. Pada umumnya adalah asuransi-asuransi BUMN," jelas Maryono.

Sumber