Moskow (ANTARA News) - Rusia yang mengklaim diri sebagai pemenang Perang Dunia Kedua tengah bersiap merayakan ulang tahun ke-70 kemenangan Uni Soviet dari Nazi Jerrman pada Perang Dunia II, tepat 9 Mei mendatang.

Pada perayaan kali ini, Rusia diboikot sekutu-sekutunya pada PD II gara-gara krisis Ukraina. Namun para pemimpin Tiongkok, Kuba dan negara-negara sahabat Moskow lainnya siap hadir.

Kira-kira 27 juta tentara dan rakyat Uni Soviet terbunuh pada PD II, namun kemenangan Tentara Merah dalam perang paling maut dalam sejarah manusia itu dianggap kebanggaan tersendiri bagi Rusia.

Hari Kemenangan membawa bangsa Rusia bersama.

"Ini adalah hari kejayaan, hari kebanggaan rakyat kita, hari untuk penghormatan tertinggi kepada satu generasi pemenang," kata Presiden Rusia Vladimir Putin.

Namun perayaan kemenangan pada PD II yang disebut Rusia sebagai Perang Patriotik Agung itu dianggap sebagian kalangan sebagai upaya propaganda Putin guna menaikkan status kekuasaannya.

Viktor Astafyev, penulis PD II, mengklaim jumlah korban Rusia lebih dari 27 juta jiwa dan para panglima perang memenangi perang itu dengan tumbal darah rakyat Rusia.

"Merekalah (para panglima perang) yang menyeret rakyat ke dalam api bagai api melalap tumpukan jerami," kata veteran perang itu dalam tulisannya di koran Novaya Gazeta. Dia melanjutkan, "musuh telah dibombardir oleh mayat-mayat, ditenggelamkan dalam darah rakyat Rusia".

Putin sendiri kehilangan banyak sanak familinya pada PD II. Namun dia mengatakan ayahnya yang terluka parah dan ibunya yang selamat dari pemboman Leningrad, tidak pernah membenci tentara Nazi.

"Mereka tidak membenci musuh, itu mengejutkan," kata Putin.

Pada 9 Mei nanti Putin akan memimpin parade di Lapangan Merah yang juga akan memamerkan persenjataan terbaru Rusia, dan defile 15.000 tentara Rusia dan pasukan asing, termasuk brigade kehormatan India dan Tiongkok.

Peringatan ini akan dihadiri pemimpin Tiongkok, Kuba, India, Afrika Selatan dan sejumlah negara eks Uni Soviet. Rusia sudah mengundang 68 kepala negara dan pemerintahan untuk menghadiri acara ini, demikian AFP.