Indonesia kini tengah berjuang menegakkan hukuman mati di tengah ramainya kecaman luar negeri. Ironisnya, DPR kini tengah menggodok kemungkinan 'menghapus' hukuman mati dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti diketahui saat ini DPR sedang menggodok revisi KUHP di Komisi III. Banyak perubahan yang ditargetkan tercapai. Salah satunya adalah soal hukuman mati.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, hukuman mati menjadi salah satu hukuman pokok. Soal hukuman pokok ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Nah, dalam draf RUU KUHP yang baru, hukuman mati dihapuskan dari pidana pokok. Jadi memang hukuman mati tak dihapus total dari KUHP, namun dihapus dari pidana pokok.

Aturan soal pidana pokok dalam draf RUU KUHP tercantum dalam Pasal 65 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri atas:
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menen­tukan berat ringannya pidana.

Ke mana hukuman mati? Dalam draf RUU KUHP, hukuman mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan sifatnya alternatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Jika draf RUU KUHP ini nantinya disahkan, maka para gembong narkoba di masa depan mungkin lebih beruntung dibanding yang dihukum saat ini. Sebab, dengan aturan itu, hukuman mati akan selalu menjadi pilihan alternatif terakhir yang besar kemungkinan tak diindahkan oleh hakim. Dampaknya, bisa jadi narkoba di Indonesia makin tersebar luas.

Akankah Komisi III benar-benar menghapus hukuman mati dari pidana pokok?


SUMBER