Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung, Senin (4/5/2015).
"Hari ini kami memeriksa Lulung untuk yang kedua kali," ujar Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram melalui pesan singkat ke Kompas.com, Senin pagi.
Lulung, lanjut Ikram, akan diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan uninterruptible power supply (UPS) di APBD Perubahan 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (baca: Ahok: Pasti Pak Lulung Senang...)
Ikram mengatakan, meski sudah diperiksa satu kali, penyidik masih butuh keterangan yang bersangkutan. Penyidik hendak menanyakan seputar pengadaan UPS yang dibahas oleh komisi E DPRD DKI di mana Lulung adalah koordinatornya.
"Kita dengar saja apa keterangan beliau nanti. Apa hasilnya pasti ada perkembangan," ujar Ikram. (baca: Mencari Tahu Keterlibatan Lulung pada Kasus UPS)
Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan. Perkara dugaan korupsi pengadaan UPS yang tengah diusut Polri terjadi di tahun anggaran 2014.
Dalam kasus itu, Polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.
Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Mereka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP
.
#saveOMlulung.. udah itu aj adri TS..
update dari TS
Quote:
Diperiksa Bareskrim, Haji Lulung Dipastikan Hadir
JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung.
Kuasa hukum Haji Lulung, Effendi Syahputra menyatakan kliennya akan menghadiri pemeriksaan hari ini sebagai sebagai saksi dalam kasus pengadaan peralatan uninterruptible power supply (UPS) di APBD Perubahan 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Insya Allah (Haji Lulung) hadir, dia akan diperiksa kembali sebagai saksi," ujar kuasa hukum Haji Lulung, Effendi Syahputra saat dikonfirmasi Okezone, Senin (4/5/2015).
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol Muhammad Ikram menjelaskan akan kembali memeriksa Haji Lulung dalam kasus korupsi yang telah menjerat dua tersangka yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.
"Hari ini kami memeriksa Haji Lulung untuk yang kedua kali," ujar Muhammad Ikram melalui pesan singkat
.
Quote:
Lulung: Saya Bukan Diperiksa, tapi Dimintai Keterangan
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana mengakui bahwa dia dijadwalkan kembali mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin (4/5/2015) ini. Akan tetapi, Lulung menolak jika kedatangannya ke Bareskrim adalah untuk diperiksa.
"Pasti saya datang. Bukan diperiksa tapi dimintai keterangan. Kalau diperiksa itu tersangka," ujar Lulung ketika dihubungi, Senin.
Sampai saat ini, Lulung selalu mengingatkan bahwa statusnya dalam perkara pengadaan uninteruptible power supply (UPS) masih sebagai saksi dan bukan tersangka. Meski mengaku akan datang ke Bareskrim, Lulung mengaku belum tahu pukul berapa ia akan datang.
"Tapi jam berapa saya enggak tau. Bisa siang, sore. Belum tahu," ujar Lulung.
Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung, Senin (4/5/2015).
"Hari ini kami memeriksa Lulung untuk yang kedua kali," ujar Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram melalui pesan singkat ke Kompas.com, Senin pagi.
Lulung, lanjut Ikram, akan diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan uninterruptible power supply (UPS) di APBD Perubahan 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
sumur 
