Pengamanan Kantor PLN area Tanjungpinang dan sekitarnya oleh prajurit TNI AL, Rabu (22/4/2015) sebenarnya berawal dari permintaan pihak PT PLN area Tanjungpinang.
Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama Sulistyanto mengungkapkan, permintaan tersebut lahir dari ketakutan dan kekhawatiran pihak PLN yang pernah dipukul oleh anggota Solidaritas Masyarakat Peduli Aksi PLN.
"Ada permintaan dari PLN pada saat demo yang lalu di mana pendemo berlaku anarkis dan sampai terjadi pemukulan terhadap seorang manager PLN dan menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran dari semua staf dan pegawai. Karena sudah ada pemintaan lisan dan selanjutnya didukung dengan surat resmi dari PLN maka Lantamal memberikan dukungan pengamanan terhadap objek vital pemerintah tersebut," ungkap Sulistyanto ketika dimintai tanggapan, Rabu sore.
Sulistyanto mengaku sudah menggelar rapat dan hasilnya pun telah dilaporkan kepada Panglima Komando Armada Barat (Koarmabar).
Dalam laporan tersebut dicantumkan bahwa alasan pengamanan itu adalah ketakutan dan kekhawatiran staf dan pegwai PLN dalam menjalankan tugasnya.
Sulistyanto menyakini, PLN tidak akan bisa bekerja secara maksimal kalau selalu dihantui rasa takut dan cemas.
"Karena itu, kami hanya membantu memberikan rasa aman bagi staf dan pegawai PLN dan berusaha mencegah kerusakan aset negara. Bila ada yang anarkis dan merusak aset negara maka kami akan amankan dan serahkan kepada instansi kepolisian," kata Sulistyanto lagi.
Danlantaman IV Tanjungpinang itu pun mengaku sudah menegaskan kepada anggotanya untuk selalu bersikap santun, menghormati hak para pendemo dan berkomunikasi ketat dengan instansi terkait dan Polri.
Tujuan utamannya adalah mencegah perilaku para pendemo yang berujung pada tindakan anarkis.
"Senjata yang dibawa hanyalah untuk 'self defense' (pertahanan diri_red) apabila terjadi situasi yang membahayakan nyawa si penjaga dan staf PLN dengan urutan prioritas AL: peluru hampa, tembakan peringatan, tembakan melumpuhkan dan sebagainya. Alhamdulillah, demonstrasi yang terjadi berlangsung tertib dan kondusif," jelas Danlantamal IV Tanjungpinang.

Solidaritas Masyarakat Tanjungpinang Peduli Aksi PLN mendatangi lagi kantor PLN Area Tanjungpinang dan sekitarnya di jalan Bakar Batu, Rabu (22/4/2015) siang.
Mereka datang untuk menuntut janji PLN terkait tidak ada lagi pemadaman listrik.
Solidaritas masyarakyang dipimpin oleh Andi Cori Fatahuddin itu datang dengan santun.
Mereka berniat hendak berdialog dengan pelaksana tugas (plt) Manager PLN Majuddin dan mempertanyakan mengapa pemadaman listrik terus berlanjut.
Padahal, Majuddin pernah berjanji akan mengatasi pemadaman listrik tersebut sebelum 6 April 2015.
Namun, solidaritas masyarakat itu begitu terkejut dan kesal ketika melihat puluhan anggota TNI AL sudah berjaga di halaman kantor PLN
Pertemuan antara managemen PLN Tanjungpinang dengan Solidaritas Masyarakat Peduli Aksi PLN di Kantor PLN Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (22/4/2015).
Para prajurit itu tidak cuma berseragam lengkap, tetapi juga dilengkapi senjata AK-47 yang sudah disiapkan di pos jaga kantor PLN.
"Kami kecewa dengan anggota TNI AL ini. Mereka terdiri dari prajurit marinir, provos dan Pomal. Mereka bahkan siapkan senjata AK-47 yang sudah disiapkan di pos jaga. Kok kami dikawal dengan senjata AK-47. Padahal kami datang dengan baik-baik, tidak buat tindakan anarkis. Kami juga tidak bawa apa-apa," ungkap Cori kepada awak media dengan nada kesal.
Kekesalan itu diungkapkan Cori dan kawan-kawan saat berada di ruang rapat kantor PLN. Kepada Majuddin, solidaritas masyarakat itu kemudian melampiaskan kekesalan mereka.
"Kami datang untuk menagih janji PLN dengan kami dan Pak Gubernur beberapa bulan lalu!" tegas Raja Mansyur Razak, seorang penggerak solidaritas masyarakat ini saat berada di dalam ruang pertemuan kantor PLN.
"Mati hidup kami ada di tangan Allah. Kami heran, kok banyak sekali pihak lain yang datang. Kami tidak mau diadukan dengan aparat lain. Untuk apa aparat ini ada," sambung Cori lagi.
Berulang kali Cori mempertanyakan kehadiran anggota TNI yang mengawal kantor PLN.
Dia mengaku heran mengapa PLN sampai memakai jasa anggota TNI untuk menghadapi solidaritas masyarakat tersebut. Sebab, solidaritas masyarakat itu datang sebagai warga sipil bukan kumpulan para pengacau.

"Bapak-bapak dari TNI, saya minta maaf. Saya heran mengapa bapak-bapak banyak sekali ada di sini. Kami datang bukan sebagai masyarakat, bukan pengacau sehingga kami dihadapkan dengan pengamanan seperti ini," kata Cori.
"Kalau kami hadir sebagai pengacau, sebut saja. Silahkan tangkap dan penjarakan kami. Kami tidak takut. Sebab, mati dan hidup kami di tangan Allah. Kami datang untuk menuntut hak kami," tegas Cori lagi.
Koordinator Solidaritas Masyarakat Peduli Aksi PLN itu kemudian menunjukkan surat perjanjian terkait penanganan masalah listrik di pulau Bintan.
Dia menyebutkan, di dalam surat perjanjian itu tertera lima poin kesepakatan antara PLN, Gubernur Kepri dan Solidaritas Masyarakat Peduli Aksi PLN.
Namun, penjanjian yang menjadi tanggung jawab PLN sama sekali tidak diwujudkan.
Di dalam surat kesepakatan bersama itu disebutkan bahwa PLN akan menambah daya listrik 3 megawatt pada 18 Maret 2015 sehingga pemadaman dilakukan 1 x 24 jam dengan durasi 3 jam.
PLN juga akan menambah daya 13 megawatt selama 18 Maret - April 2015. Setelah 6 April 2015, tidak ada lagi pemadaman listrik. Tidak ada lagi penambahan baru kecuali Kantor KPU Kepri. Kantor Wilayah PLN diusulkan ada di Kepri bukan di Riau.
"Ternyata pemadaman listrik masih juga terjadi. Kemarin, di Sungai terjadi 4 kali pemadaman. Kata PLN tidak ada lagi pemadaman," keluh seorang anggota solidaritas masyarakat bersorban putih.
"Kami tidak tahu lagi mau dibuat apa lagi dengan PLN ini. Ada lima poin yang ada di sini dan semuanya itu tidak dipenuhi PLN. Sesuai pernjanjian, pada 6 April 2015, masalah listrik sudah harus bisa diatasi. Tapi sekarang tanggal berapa," kata Cori kepada Majuddin.
Tidak cuma itu, solidaritas masyarakat itu menyoroti pemadaman listrik akibat petir, gangguan jaringan dan pemadaman total.
Mereka juga mempertanyakan mitra kerja PLN yang tidak berkompeten menangani listrik tapi dibayar oleh sekitar Rp 1,5 miliar sebulan.
Keberadaan 14 mesin genset bermek Mitsubishi dari yang didatangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada 2011 lalu namun tidak ditemukan lagi saat ini, di mana uang yang dipungut dari denda pelanggaran pelanggan PLN dan pegawai PLN yang menerima gaji hingga 18 kali dalam setahun pun disoroti mereka.
"Sekitar 4 kali Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menelepon kami meminta data untuk bekerja sama. Tapi kami tak mau. Karena kami sudah dengar dari PLN bahwa tiket perjalanan pejabat Kejari Tanjungpinang ditanggung PLN," tandas Cori menghardi Majuddin.
Semua keluhan solidaritas masyarakat ini dijawab oleh Majuddin. Terkait penanganan masalah listrik sebelum 6 April 2015, Majuddin secara jujur langsung
Dia mengaku sudah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi perjanjian yang diungkapkan sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang berada di luar kemampuannya.
"Kami sudah berusaha. Setidaknya sejak perjanjian itu dibuat hingga hari ini, sekitar 11 megawatt sudah ditambahkan. Daya listrik kita sekarang sebesar 53-54 megawatt. Daya mampu kita sudah cukup," ungkap Majuddin.
"Saya sendiri sama sekali tidak tahu soal 14 unit mesin genset Mitsubishi, bantuan Pemda itu. Saya bertugas di sini, mesin itu sudah tidak ada lagi. Semua uang yang kami pungut dari denda para pelanggan dikirim ke pusat pakai melalui bank. Di sini kami tidak punya uang. Kalau soal gaji kami seperti itu, semuanya merupakan kebijakan dari PLN Pusat," terang Majuddin.
Plt Manager PLN itu menangapi secara khusus terkait informasi mengenai uang tiket perjalanan para pejabat Kejati Kepri yang selalu ditanggung PLN seperti yang disoroti oleh solidaritas masyarakat itu.
Dia mengatakan, memang ada kesepakatan kerja sama antara PLN Pusat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada awal 2015 di Jakarta.
"Tiket para pejabat di Kejagung yang mengikuti kesepakatan kerja sama itu memang ditanggung oleh PLN Pusat. Tapi itu hanya terjadi saat kesepakatan kerja sama saja. Sekarang PLN tidak tanggung tiket pejabat Kejagung lagi. Kami juga tidak tanggung uang tiket untuk perjalanan dinas pejabat Kejari Tanjungpinang dan Kejati Kepri," jelas Majuddin.
Menurut Majuddin, kesepakatan kerja sama juga dijalin antara PLN Pusat dengan Panglima AL.
Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa TNI AL akan bertugas mengamankan barang-barang dan fasilitas PLN yang menjadi aset negara ketika ada aksi unjuk rasa.
"Pengaman ini sudah diminta oleh PLN Pusat. Jadi antara PLN Pusat dan Panglima AL sudah ada kesepakatan seperti itu. Kami tidak tahu soal itu," jawab plt Manager PLN Area Tannjungpinang dan sekitarnya itu.
"Kami tidak akan bersikap toleransi terhadap kehadiran anggota TNI AL ini. Kami akan mengirimkan surat untuk Kepala Staf AL terkait masalah ini," tukas Cori tidak puas.