Tiga Aktivis Metro Diamankan


BANDARLAMPUNG – Momen kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar dimanfaatkan para aktivis, utamanya dari kalangan mahasiswa. Buktinya, sejumlah elemen menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu dengan menggelar aksi kemarin.

Bahkan di Kota Metro, unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di depan sekretariat pemkot berjalan panas. Aparat Polresta Metro sempat mengamankan tiga mahasiswa karena dituding sebagai provokator hingga aksi menjurus anarkis.

Aksi anarkis berawal ketika puluhan mahasiswa berniat menduduki Tugu Pena yang terletak di bundaran pusat Kota Metro. Mereka menilai Tugu Pena sebagai lokasi strategis untuk menggelar demo. Sebab, lokasi itu akan dilintasi Jokowi yang hendak menuju Trimurjo, Lampung Tengah (Lamteng).

Namun, niat para mahasiswa terhalang barikade aparat Polresta Metro. Sehingga terjadilah aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas. Suasana memanas karena para mahasiswa mencoba menerobos barikade aparat.

Akibatnya, tiga mahasiswa yang nekat menerobos barikade terpaksa diamankan. Kapolresta Metro AKBP Suresmiyati mengatakan, tiga mahasiswa itu akan menjalani pemeriksaan. ’’Para mahasiswa yang kami amankan untuk dimintai keterangan saja. Mereka tidak kami proses, karena kami sudah bicara dengan koordinator aksi demo,” ujar Suresmiyati kemarin.

Dia juga mengaku telah memberi instruksi tegas kepada bawahannya untuk tidak melakukan tindakan represif. ’’Kalau ada anggota saya yang melanggar prosedur, akan kami tindak,” tegas Kapolres perempuan satu-satunya di Lampung ini.

Dalam orasinya, para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang telah diberlakukan sejak 18 November 2014. Mereka menentang kebijakan yang dianggap sangat tidak prorakyat itu. Pada pendemo juga menuding pemerintah lalai dalam memperhatikan kelompok kurang mampu.

Wali Kota Metro Lukman Hakim sempat menemui para pendemo. Pada kesempatan itu, dengan pengeras suara, dia menegaskan mendukung menolak kenaikan harga BBM. Sebab, menurutnya, kenaikan BBM ini momentumnya belum tepat.

’’Kalau naik Rp2 ribu mungkin kendaraan bermotor tidak terasa. Namun akibat dari kenaikan tersebut, semua menjadi naik. Baik transportasi, bahan pokok, bahkan ongkos anak sekolah juga naik. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita,” ujar Lukman.

Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah dapat memberikan jalan keluar atau solusi atas kenaikan BBM yang dianggap memberatkan masyarakat. ’’Kalau menolak kenaikan BBM, saya mendukung. Tetapi kalau menolak Jokowi sebagai presiden, saya tidak,” tegasnya.

Terpisah, kemacetan panjang terjadi di ruas Jl. Z.A. Pagar Alam, Bandarlampung, kemarin. Kemacetan dipicu aksi 250 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu-Lampung (GRB-L).

GRB-L yang terdiri berbagai elemen seperti PPI, FSBKU-KN, KP-OP, FSBL, WALHI, PPKL Bandarlampung, SPRI, LBH, FKMP, SMI, FMN, LMND, GMNI, PMKRI, KMHDI, KAMMI, HMI, BEM Unila, BEM Polinela, BEM Darmajaya, BEM Umitra, dan BEM IAIN ini menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, UMP (upah minimum provinsi), hingga menolak Jokowi.

Aksi diawali dengan longmars dari lampu merah Unila menuju Universitas Bandar Lampung (UBL). Tak ayal, arus lalu lintas menjadi padat merayap. Para pengguna jalan harus bersabar lantaran pengunjuk rasa hampir menutupi seluruh ruas jalan.

’’Ini momen yang tepat untuk mengeluarkan unek-unek di jalan ketika Jokowi datang,” tandas koordinator lapangan (Korlap) Risma Borthon.

Menurut dia, Lampung yang merupakan provinsi termiskin ketiga di Pulau Sumatera dan keenam untuk nasional ini masih jauh dari kehidupan layak. ’’Karena itu, kami menolak besaran UMP 2015 yakni Rp1.581.000,” tegasnya.

Para pendemo juga menuangkan protes mereka dalam aksi teaterikal membakar drum bertuliskan BBM. ’’Pemerintah mencoba membangun logika berpikir sesaat, daripada membebani anggaran, lebih baik subsidi dicabut. Padahal hakikatnya, menjadi kewajiban negara untuk menjamin rakyatnya mendapatkan bahan bakar yang murah dan mencukupi kebutuhan,” jelas ketua LMND tersebut.

Selain tentang penolakan BBM, aksi itu juga digelar dalam rangka menghimpun solidaritas terhadap tujuh anggota HMI yang menjadi korban kekerasan aparat saat menggelar aksi penolakan BBM di depan kantor gubernur Lampung, Senin (24/11).

Beberapa tuntutan yang diajukan GRB-L adalah menolak besaran UMP 2015, menolak kenaikan harga BBM, mewujudkan transportasi integritas, memberikan perumahan dan kesehatan murah bagi rakyat, serta wujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis. Kemudian subsidi pupuk dan perbaiki infrastruktur petani, tegakkan pasal 33 UUD 1945, setop kapitalisasi pendidikan, transparansi APBN dan APBD, serta pemberantasan mafia migas dan koruptor.

’’Beberapa jalan keluarnya adalah nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat, bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, laksanakan reforma agraria sejati, serta seret dan adili pengusaha nakal dan koruptor,” pungkasnya.

Sementara itu, tindakan represif oknum anggota Satsabhara Polresta Bandarlampung akhirnya berujung ke Polda Lampung. Koordinator lapangan Muhammad Alfiansyah (22) dalam jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung kemarin menyatakan, aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap kadernya merupakan bentuk kekerasan.

Alfiansyah kembali menegaskan aksi yang mereka galang adalah aksi damai dan legal karena telah mengantongi izin dari pihak kepolisian. ’’Kok malah kami dibubarkan oleh polisi secara membabi buta? Kami menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi yang mengakibatkan dua kawan kami terluka dan masih dirawat di rumah sakit,” sesalnya.

Dilanjutkan, tindakan represif aparat bermula ketika pihaknya mencoba menghentikan mobil Pertamina yang kebetulan melintas. ’’Tidak ada niat untuk melakukan perusakan terhadap mobil Pertamina itu. Kami hanya ingin memberhentikan mobil itu sebagai simbol, akibat dari kenaikan BBM,” terangnya.

Dia berharap Polda Lampung segera menindaklanjuti laporan mereka. ’’Perbuatan yang dilakukan oknum polisi itu jelas melanggar HAM,” tandasnya.

Pihaknya juga meminta Polda Lampung terbuka dan transparan dalam penuntasan masalah ini. ’’Polda juga harus tegas memberikan disiplin dan sanksi pidana bagi oknum polisi tersebut. Laporan kami jangan hanya diterima, namun tidak ada tindakan yang tegas,” tukasnya.

Terpisah, Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi mengaku amat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oknum polisi sehingga membuat mahasiswa menjadi korban. Menurut dia, seharusnya polisi tidak melakukan aksi kekerasan terhadap mahasiswa, karena itu sudah tergolong pelanggaran HAM.

Kalau kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, menurut dia, akan berdampak pada iklim berdemokrasi di Lampung. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung ini berharap kasus itu tidak berhenti pada pelanggaran kode etik semata. ’’Harusnya juga ada tindak pidana murni. Sebab ada kerugian yang ditimbulkan, yakni mahasiwa yang menjadi korban aksi kekerasan,” tandasnya. (wid/yay/tih/cw3/p3/c1/fik)



sum

Kok ditolak ? kan mau di buatin TOL ?