Jakarta - Dalam laporan statistik utang luar
negeri oleh Bank Indonesia (BI), ada pencatatan
utang US$ 2,79 miliar ke International Monetary
Fund (IMF). Pencatatan 'utang' ini menimbulkan
polemik.
Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan, Arif
Budimanta mengatakan, komentar yang muncul
soal 'utang' ini, mulai dari Presiden Joko Widodo
(Jokowi), mantan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Menteri Keuangan (Menkeu)
Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet
(Seskab) Andi Widjajanto semua benar.
Arif menjelaskan, pencatatan utang IMF yang
nilainya US$ 2,79 miliar itu adalah dalam bentuk
special drawing rights (SDR). Ini bukan utang
dalam bentuk sesungguhnya, melainkan pinjaman
siaga ( stand by loan ). SDR ini merupakan
instrumen yang sudah berkembang sejak 1969.
"Jadi pertama, sampai saat ini Indonesia masih
menjadi anggota IMF. Nah kemudian kedua,
karena kita anggota, maka setiap anggota
memiliki yang namanya SDR, karena kita memiliki
voting power (hak suara) di IMF. SDR ini
merupakan stand by loan yang dapat
dikategorikan sebagai aset cadangan devisa
untuk cadangan devisa setiap negara. Jadi SDR
dapat dicatat sebagai cadangan devisa yang
berlaku umum," tutur Arif kepada detikFinance ,
Selasa (28/4/2015).
SDR ini, ujar Arif, merupakan komitmen IMF untuk
penguatan cadangan devisa negara-negara
anggotanya. Karena itu di dalam statistik
dicatatkan sebagai utang.
"Jadi tujuan akhirnya, dalam rangka memberikan
kekuatan dalam stabilitas keuangan Indonesia,"
ungkap Arif.
Bila ada guncangan ekonomi yang parah, SDR
bisa digunakan dan dicairkan. "Itu pun kalau kita
mau. Ini sebagai catatan, kalau kita tidak mau
(mencairkan) tidak apa-apa," imbuh Arif

Arif menjelaskan, soal 'utang' IMF, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah
pimpinan Jokowi tidak anti IMF atau lembaga
multinasional lain, seperti Bank Dunia dan Bank
Pembangunan Asia (ADB).
"Siapa yang bilang anti? Siapa? Kita kan masih
minjem ke sana. Itu sebuah pandangan, bahwa
perlu suatu tatanan keuangan global yang lebih
baik. Jangan memperhatikan negara-negara
miskin. Yang kurang, juga diberikan suntikan.
Jangan memberatkan. Berikan rangsangan untuk
pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Jokowi
beberapa waktu lalu.
Menurut Arif, Jokowi mengatakan 'minjem' ini
dalam arti pencatatan masih di dalam 'utang'
tadi.
"Yang dikatakan Pak SBY juga benar. Beliau
menjelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki
utang lagi kepada IMF," jelas Arif.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang
Brodjonegoro juga menjelaskan bahwa tidak ada
utang fiskal Indonesia ke IMF untuk
pembangunan. "Karena ini pencatatannya di
moneter. Jadi 'utang' tersebut bukan utang biasa
seperti untuk pembangunan," kata Arif.
Seskab Andi Widjajanto juga tidak salah menurut
Arif. "Yang disampaikan Mas Andi sebagai
Seskab benar. Utang ini sebagai cadangan," kata
Arif.
"Pencatatan tersebut adalah karena kita anggota
IMF," kata Arif
Pada perbincangan tersebut Arif mengatakan,
memang Presiden Jokowi sempat menyinggung
soal IMF di Konferensi Asia Afrika (KAA). Presiden
mengkritik soal kecilnya hak suara Indonesia di
IMF.
" Voting power kita kecil, kurang dari 1%,
sementara Amerika Serikat (AS) 16%. Padahal
kita sama-sama punya kedaulatan. bila kita ingin
suasana yang tidak seimbang di dunia menjadi
lebih seimbang, mari membangun dunia yang
seimbang," tutur Arif.
"Bila voting power negara maju besar, maka
kebijakan yang diambil pasti memberikan
manfaat kepada negara yang mapan. Contoh saja
perdagangan bebas, di mana Indonesia belum
siap. Jadi Pak Presiden berharap ada perubahan,"tutup Arif

THREAD PERDAMAIAAN