TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menyarankan Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara. "Presiden perlu evaluasi ulang seorang juru bicara," kata Djayadi saat dihubungi, Kamis 29 Januari 2015.

Djayadi menilai cara berkomunikasi tim kepemimpinan Jokowi kurang jelas. Contonya saat pengumuman kebijakan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Penjelasan terkait kartu sakti tersebut simpang siur. "Apakah anggaran kartu itu bersumber dari dana CSR atau APBN?" katanya. (Baca: Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi)

Contoh lainnya ketika Jokowi mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Polri. Djayadi mengatakan narasumber di Istana tidak jelas menetapkan Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri atau Wakil Kapolri yang menjalani tugas Kapolri. "Dari satu orang saja penjelasannya bisa berbeda," katanya. (Baca: 100 Hari Jokowi, Pengamat: Bidang Pertahanan Bagus)

Selama ini, Djayadi memperhatikan, pekerjaan juru bicara banyak diambil alih oleh Seskretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tak jarang pula Jokowi sendiri yang berbicara dan memberikan penjelasan. (Baca: Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden)

Djayadi mengatakan, tidak mungkin presiden yang harus selalu memberikan penjelasan langsung. Ia yakin Jokowi dan para menterinya punya banyak pekerjaan. "Juru bicara bisa mempermudah komunikasi presiden kepada publik," katanya. Ia juga meyakini wartawan yang berusaha mengklarifikasi dan berita akan lebih terbantu dengan adanya posisi juru bicara dalam kabinet Jokowi


DODOL


harap maklumlah yadi soalnye mental jokowi itu mental jongos