New York - Keputusan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap 10 terpidana narkoba warga negara asing ditentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, Sekjen PBB Ban Ki-moon secara terang-terangan menyatakan keberatannya.

"Sekretaris Jenderal mengimbau pemerintah Indonesia untuk menahan diri tidak melakukan eksekusi terhadap 10 terpidana mati seperti yang sudah diumumkan karena tuduhan kejahatan narkoba,"kara jubir Ban Ki-moon seperti dilansir kantor berita AFP, Minggu (26/4/2015).

Menurut pandangan Ban Ki-moon, eksekusi mati berdasarkan ketentuan hukum internasional hanya dapat diberikan bagi pihak yang melakukan kejahatan serius seperti mencabut banyak nyawa orang sekaligus. Sementara, narkoba tidak termasuk kategori itu.

"Berdasarkan hukum internasional, hukuman mati bisa diterapkan untuk kejahatan yang sifatnya paling serius seperti pembunuhan secara disengaja. Sementara pelanggaran terkait obat, umumnya tidak termasuk kategori 'kejahatan paling serius'," jelas dia.

"PBB menentang hukuman mati apapun itu situasinya. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal mendesak Presiden Jokowi untuk mempertimbangan moratorium hukuman mati di Indonesia yang bisa berujung pada penghapusan," sambungnya.

Tak hanya Ban Ki-moon, Presiden Prancis Francois Hollande menentang keras rencana eksekusi mati terhadap Serge Atlaoui, warga Prancis yang divonis mati atas kasus narkoba di Indonesia. Hollande bahkan mengancam rencana kerja sama yang telah dibahas antara dirinya dan Presiden RI Joko Widodo saat KTT G20 pada November 2014 lalu, juga bisa ditunda.

Dikatakan pemimpin Prancis itu, dirinya akan bertemu Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada Senin, 27 April mendatang untuk membahas masalah ini. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan ancaman maupun tekanan merupakan hal yang biasa terjadi dalam hal eksekusi mati di suatu negara. Prasetyo pun menegaskan pelaksanaan eksekusi mati tidak akan dibatalkan.

Pengacara terpidana mati asal Nigeria Raheem Agbaje Salami, Utomo Karim menyebut pelaksanaan eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkotika yang saat ini berada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah akan dilakukan pada Selasa malam (28/4).

PBB dan Perancis Kecam Hukuman Mati, Jokowi Mulai "Ogah" Berkomentar



JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tampaknya tak antusias lagi menyikapi hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia. Berkali-kali membela diri soal kedaulatan hukum di Indonesia, kini Jokowi mulai enggan berkomentar atas sikap keras Presiden Perancis Francois Hollande dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Ban Kim Moon.

"Nanti ditanyakan ke kejagung. Saya sudah berkali-kali sampaikan, saya nggak akan ngomong lagi," ujar Jokowi sebelum lepas landas menuju Kuala Lumpur di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (26/4/2015).

Jokowi juga mengulang pernyataannya saat wartawan bertanya bahwa Perancis mengancam akan menarik duta besarnya jika Indonesia tetap akan menjatuhkan hukuman mati pada salah satu warga negaranya, Serge Atlaoui.

Serge merupakan satu di antara 10 terpidana mati yang akan menghadapi eksekusi dalam waktu dekat. "Saya tidak akan menjawab mengenai itu. Sudah cukup jawaban saya dari dulu. Saya nggak mau lagi ngomong," tukas Jokowi.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah terpidana mati mulai melakukan tahap isolasi di Lapas Besi, Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka sudah mendapat notifikasi akan dilakukannya eksekusi dalam waktu dekat. Notifikasi itu juga sudah diterima pihak kedutaan besar hingga pihak keluarga.

Namun, hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi waktu dilakukan eksekusi. PBB, Perancis, dan Australia menentang keras pelaksanaan hukuman mati itu. Presiden Perancis Francois Hollande bahkan mengancam pelaksanaan hukuman mati akan mengganggu hubungan bilateral Prancis dengan Indonesia. Dia juga menyatakan Perancis akan mengumpulkan negara-negara yang warganya terancam hukuman mati di Indonesia dan menyatakan sikap bersama.