Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI yang dilantik secara tertutup Rabu 22 April 2015. Menurut pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi Yogyakarta, Diah Roesessita, pelantikan Budi sebagai Wakapolri, yang digelar mendadak dan tertutup, memberikan contoh buruk mengenai kualitas pengelolan lembaga negara. "Lebih jelek dari pemilihan Ketua RT (Rukun Tetangga)," kata Diah.

Gabungan aktivis ini menilai Budi tak layak menjadi pimpinan kepolisian. "Di program Nawacita, Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla) sudah berjanji mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri yang kompeten dan bersih," kata Tri Wahyu, Direktur Indonesia Court Monitoring. Dia bersama sejumlah ativis antikorupsi Yogyakarta anggota Koalisi merilis pernyataannya di PUKAT UGM Kamis, 23 April 2015.

Koalisi ini terdiri dari Indonesian Court Monitoring (ICM), Jogja Corruption Wacth (JCW), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM dan Perkumpulan IDEA. Di Koalisi ini juga ada aktivis Masyarakat Transparansi Bantul, Jaringan Gusdurian, Jaringan Perempuan Yogyakarta, Perempuan Indonesia Antikorupsi Yogyakarta, BEM Keluarga Mahasiswa UGM, Koalisi Perempuan Indonesia dan Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan.

Wahyu menyatakan gerakan penolakan pelantikan Budi sebagai Wakapolri sekaligus menagih janji Jokowi-JK, yang menyatakan di program Nawacita, akan membangun sistem penegakan hukum berbasis kepercayaan publik. Sementara figur Budi, dia mengimbuhkan, memiliki integritas meragukan di mata publik dan terindikasi terlibat dalam kegiatan politik praktis saat Pemilihan Presiden 2014. "Jokowi bukan petugas partai, kalau tersandera partai, dia bagian dari masalah," kata Wahyu.

Wahyu mengingatkan pelantikan Budi sebagai Wakapolri bisa semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, selain meragukan dari segi integritas, dia khawatir pelantikan Budi hanya hasil dari desakan politik dan bukan proses rekrutmen pejabat tinggi yang obyektif. "Jokowi-JK dipilih rakyat karena membawa harapan, jangan sampai tersandera, dia petugas rakyat," Wahyu mengimbuhkan.

Aktivis juga menilai Jokowi memiliki alasan kuat membatalkan pelantikan Budi. Ativis Jogja Corruption Watch, Baharudin Kamba berpendapat publik justru akan menilai Jokowi tidak konsisten apabila menyetujui pelantikan Budi sebagai Wakapolri.

Alasan dia, Jokowi telah membatalkan pencalonan BG sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak patut merestui pelantikannya sebagai Wakapolri. "Kalau merestui, Jokowi inkonsisten dan kami meragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi," ujar Baharudin.

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...lihan-Ketua-RT

ORLA, ORBA, ORMAT= ORDE MASALAH TERUS