JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan dan PM Mesir Ibrahim Mahlab dalam rangkaian Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dimulai pukul 12.15 WIB siang ini. Dalam pertemuan ini disepakati kerjasama Indonesia – Mesir sebagai dua negara dengan penduduk mayoritas muslim akan diperkuat untuk menunjukkan politik Islam moderat.

Presiden Jokowi menyambut kedatangan PM Bangladesh Sheikh Hasina sebelum melakukan pembicaraan bilateral, di JCC Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menawarkan beberapa produk industri strategis pertahanan untuk Mesir. Kedua pihak sepakat akan meningkatkan dialog pertahanan antarkedua negara.

Adapun PM Mesir Ibrahim Mahlab sempat menanyakan masalah pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Jokowi. Presiden pun menjawab, alasan pengalihan adalah untuk mendukung sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan bantuan pendidikan serta kesehatan untuk rakyat.

Kedua Kepala Pemerintahan sepakat bahwa stabilitas Timur Tengah ditentukan oleh dua faktor, yaitu solusi damai untuk masalah instabilitas Timur Tengah, dan aksi bersama untuk menumpas organisasi terorisme yang sekarang sudah di level negara.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi keinginan Mesir untuk menambah kuota pelajar Indonesia di Mesir.

Terkait konflik di Timur Tengah, menurut PM Ibrahim Mahlab, Mesir mendorong upaya penyelesaian konflik secara damai. Terkait hal ini, Mesir merasa perlunya menjunjung tinggi 3 (tiga) prinsip dalam menyelesaikan masalah, yaitu: tidak mengintervensi masalah dalam negeri, menghormati konstitusi, dan menjaga kedaulatan masing-masing negara.



Sementara terkait radikalisme, PM Ibrahim Mahlab menekankan perlunya pemahaman yang benar mengenai ajaran Islam untuk mengatasi masalah terorisme, serta agar terorisme tidak lagi diasosiasikan dengan Islam.

Setelah pertemuan-pertemuan itu, Presiden Jokowi masih dijadwalkan bertemu dengan PM Vietnam Truong Tang San, PM Nepal Sushil Koirala, Presiden Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe, Ketua Presidium Majelis Tinggi Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Yong Nam, dan PM Timor Leste Taur Matan Ruak.