" Jika tuntutan tak dipenuhi, mahasiswa UI akan lakukan aksi besar "
Dinilai belum berpihak pada rakyat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dengan tegas menolak undangan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai narasumber. Hal ini disampaikan BEM UI melalui surat terbuka yang dibacakan di area Stasiun UI Depok, Selasa 21 April 2015.
Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman, mengungkapkan penolakan BEM untuk menghadiri undangan Watimpres lebih menitikberatkan pada beberapa poin.
Salah satunya, Watimpres belum menunjukan keberpihakannya pada beberapa agenda prioritas, seperti konflik KPK-Polri, dan kenaikan harga BBM yang disertai kenaikan pangan.
"Selain itu, kami tidak kunjung mendapatkan ketegasan dan jaminan dari pihak penyelenggara terhadap tindak lanjut hasil diskusi terbatas itu. Apakah akan didengar oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pertimbangan strategis yang mendesak untuk dilaksanakan atau tidak," ujar Andi.
Pada kesempatan ini, BEM UI juga menyampaikan poin-poin penting dalam surat resmi yang diberikan kepada Presiden dan jajarannya.
Salah satu poin penting tersebut yakni, menuntut Presiden dan Wakil Presiden RI menemui langsung mahasiswa untuk berkonfrontasi atas kebijakan yang merugikan rakyat, sehingga tidak ada bias atau kesalahan informasi yang terjadi.
Selain itu, menuntut seluruh anggota Watimpres RI agar menerapkan secara penuh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) antara lain prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipatif.
"Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan rakyat atas segala nasihat yang disampaikan pada Presiden," kata Andi.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mahasiswa UI mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.
