Ridwan Kamil (Walikota Bandung)

Karya : BCC (Bandung Command Center)





Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/...kan-smart-city

EMIL –sapaan Ridwan Kamil– begitu populer. Tidak hanya di kalangan warga Bandung, tetapi juga di tingkat nasional. Dia merupakan salah seorang kepala daerah yang dianggap berhasil di Indonesia.

Ketika menjabat pertama pada 2013, Emil dihadapkan pada persoalan klasik kota. Kemacetan, pedagang kaki lima, sampah, dan infrastruktur, terutama banyaknya jalan yang rusak. Dia pun bertekad menjadikan Bandung sebagai smart city.

Konsep smart city ala Emil adalah menjadikan Bandung kota digital. Setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terintegrasi. Dengan begitu, pelayanan masyarakat juga bisa dilakukan secara online. ”Kami minta mahasiswa ITB membuat aplikasi online untuk memudahkan pelayanan masyarakat,” katanya.

Untuk menunjang itu, dibangunlah command center di Balai Kota Bandung dengan anggaran Rp 30 miliar. Pusat komando tersebut terhubung dengan CCTV yang dipasang di 80 titik strategis Kota Bandung. Dari ruangan itu, petugas pemkot bisa memantau kemacetan lalu lintas hingga pedagang kaki lima. Awal tahun ini command center siap beroperasi. ”Untuk membangun Kota Bandung, kami punya segi tiga strategi, yaitu inovasi, desentralisasi, dan kolaborasi,” ujar Emil.

Sebagai kota yang memiliki daya tarik pariwisata, Emil berupaya memberikan kesan positif kepada para wisatawan. Salah satu terobosan adalah dioperasikannya bus city tour yang dinamai Bandung Tour on the Bus (Bandros). Bus tingkat itu mirip dengan yang ada di Singapura dan London. Lantai 2 bus dibuat terbuka agar turis bisa menikmati city tour dengan leluasa. Bus tersebut nanti stand by di sejumlah hotel.

Untuk desentralisasi, Emil memerintah camat dan lurah secara rutin dan bergiliran makan malam bersama di rumah warga dan salat Jumat keliling kampung. ”Dengan begitu, aparat jadi lebih tahu masalah yang dihadapi warganya. Jika pemimpin paham kesulitan warganya, bisa mencari solusinya dengan baik,” katanya.

Emil juga mencoba berkolaborasi dengan beberapa pihak ketiga untuk mewujudkan pembangunan. Misalnya pembangunan sejumlah taman kota seperti taman film dan taman Persib. Di era Emil, taman kota di Bandung dihidupkan kembali. Beberapa taman dibuat tematik seperti Taman Lansia, Taman Jomblo, Taman Musik Centrum, Taman Fotografi, dan Taman Pustaka Bunga.

Pelayanan masyarakat menjadi salah satu prioritas Emil. Salah satu terobosan yang dilakukan ada di bidang kependudukan. Yakni menyediakan pelayanan pembuatan akta kelahiran di rumah sakit. Jadi, warga tidak perlu datang ke pemkot untuk mengurus akta. Berkas bisa diproses di rumah sakit ketika anak mereka lahir.



Hendrar Prihadi (Walikota Semarang)

Karya : PIN Semar (Pusat Informasi Semarang)




Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/...-warga-mengadu

Salah satu inovasi Hendi dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan Kota Semarang adalah pembuatan aplikasi (app) Lapor Hendi. Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui smartphone. Warga juga bisa mengaksesnya dengan menge-klik web: [url=http://www.laporhendi.com.]www.laporhendi.com.[/url]

Lapor Hendi merupakan aplikasi mobile sebagai media bagi warga untuk menyampaikan aspirasi kepada wali kota. Setiap warga Kota Semarang bisa menjadi agen perubahan kotanya dengan turut serta aktif melaporkan permasalahan kota, baik kritik maupun saran, lewat aplikasi tersebut. Setiap laporan yang diterima akan disaring dan diperiksa langsung oleh Hendrar, lantas segera ditangani. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan demokrasi, yakni dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Di dalamnya terdapat tiga fitur aplikasi. Misalnya, lewat Lapor Hendi, masyarakat bisa mengunggah foto dan berbagai bentuk permasalahan yang ditemui di Kota Semarang. Ada pula fitur Aduan Instansi. Dengan fitur itu, masyarakat bisa menyampaikan keluhan, kritik, serta saran seputar pemerintahan dan pembangunan kota. Selain itu, terdapat fitur Rembug Ide. Masyarakat yang memiliki ide mengenai inovasi, kegiatan, atau acara menarik bisa menyalurkannya dengan mem-posting proposal di laman tersebut.

Memang, Lapor Hendi baru dioperasikan setahun belakangan ini. Namun, Hendi sudah merasakan manfaatnya. Dengan app itu, partisipasi masyarakat dalam membantu percepatan pembangunan sangat besar.

’’Saya jadi tahu secara langsung persoalan di tiap wilayah. Misalnya, ada warga yang sedang lewat Jalan Kaligawe, kemudian di sana menemukan lubang (jalan) yang besar, dia bisa langsung melaporkan kondisi tersebut disertai foto ke saya,’’ ungkap suami Krisseptiana itu.

Ketika mendapat laporan dari warga melalui Lapor Hendi, pria kelahiran Semarang, 30 Maret 1971, tersebut langsung merespons dengan memerintah dinas bina marga mengecek langsung ke lokasi. Dinas terkait wajib memberikan report secepatnya, termasuk penanganan yang akan dilakukan.

’’Misalnya hanya butuh penanganan kecil, ya segera dikerjakan hari itu juga atau paling lama seminggu harus sudah klir. Tapi, kalau ternyata kerusakannya besar dan butuh anggaran besar, harus disampaikan tertulis kepada saya, termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan,’’ ujarnya.

Hendi pun menjamin akan merespons semua keluhan atau informasi dari masyarakat sekecil apa pun. ’’Kalau tidak direspons, buat apa bikin sistem itu?’’ ungkapnya.

Tidak bisa dimungkiri, sistem mobile tersebut memiliki kelemahan. Laporan masyarakat yang di-share tidak selalu tepat. Kadang ada warga yang iseng mem-posting informasi hoax (bohong). Hendi mengungkapkan, dirinya pernah mendapat informasi adanya warga yang menjadi korban begal. Dia mendapat posting korban begal dengan kondisi berdarah-darah.

’’Dia kirim foto korban begal itu sedang terjatuh di jalan raya. Tubuhnya penuh darah. Kemudian, saya teruskan ke kecamatan supaya koordinasi dengan polsek. Namun, setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa,’’ ungkapnya.

Menurut anggota DPRD Provinsi Jateng 2009–2010 itu, sistem mobile Lapor Hendi sangat efektif. Sebab, masyarakat jadi lebih tersosialisasi. Mereka bisa mengusulkan dan memberi tahu, setelah itu memonitor respons pemerintah kota.

’’Jadi, ada keterlibatan masyarakat. Dari kami sendiri, dalam membuat perencanaan pembangunan, kami jadi lebih berhati-hati. Tidak asal ada uang, kemudian direncanakan dibuat jalan. Tapi, ada skala prioritas yang harus ditangani sesuai dengan kebutuhan masyarakat,’’ terang alumnus Magister Manajemen Universitas Diponegoro (Undip) 2002 tersebut.



Selain itu, perencanaan pembangunan kota bisa lebih tepat sasaran. Artinya, sistem mobile tersebut bisa meng-cover program-program di luar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Karena itu, Hendi meminta seluruh SKPD menggunakan sistem tersebut. Termasuk, memanfaatkan semua jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

’’Para pejabat tidak boleh gaptek (gagap teknologi),’’ tegas Hendi.

Menurut dia, banyak celah kecil yang terinformasikan melalui media sosial seperti Twitter. Misalnya, masalah sampah yang menumpuk di jalan kampung yang belum diangkut petugas kebersihan. ’’Saya memang mendapat banyak informasi dari Twitter, mulai yang benar-benar faktual hingga yang hanya asal,’’ katanya.

Selain Lapor Hendi, mantan dosen Unika Soegijapranata Semarang (2001–2004) tersebut membangun Pusat Informasi Publik (PIP) di lingkungan balai kota. PIP merupakan ruangan yang disediakan bagi warga untuk mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, maupun berbagai persoalan lain yang bernama Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M).



Di dalam PIP disediakan sejumlah layanan yang dapat diakses dengan mudah seperti telepon lokal gratis, internet dan wifi gratis, charger box, bank data, dan yang paling utama adalah pelayanan P3M melalui sejumlah media sosial serta alat komunikasi elektronik. Masyarakat bisa menggunakan fasilitas di dalamnya secara gratis. ’’Semua hal tentang Kota Semarang ada dalam PIP. Masyarakat bisa memanfaatkannya,’’ tandasnya.



Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur Jakarta)

E-Budgeting



Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/0...ing-Versi-Ahok
TEMPO.CO , Jakarta:Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada 2013 menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan e-budgeting.

Bukan itu saja, alasan lainnya ketika Ahok masih menjabat Wakil Gubernurm ada sejumlah mata anggaran yang sudah pernah dicoret muncul kembali. "Saya ingat banget sudah saya coret, eh, ketika APBD diketuk kok muncul agi," katanya.

Ahok mencurigai kasus itu muncul lagi saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita lihat nanti siapa yang ribut kalau anggaran menggunakan sistem baru, berarti itu yang ada main."

Lain kesempatan Ahok mengutarakan alasan penting lainnya diterapkan sistem e-budgeting. Sistem itu menurut Ahok akan menjaga program kegiatan yang telah disusun satuan kerja tidak digangsir oleh aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika penyusunan masih menggunakan aplikasi excel, menurut Ahok, Dewan gampang mengutak-atik kegiatan yang telah disusun. "Kalau pakai excel kamu bisa comotS E N S O Rot 10-15 persen seenaknya. Karena semua orang bisa nge-print sendiri. Nah kalau masuk e-budgeting, kamu enggak bisa buka," kata dia di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.

Dalam sistem e-budgeting ada beberapa pihak berperan, antara lain :

SKDP. Setiap satuan dinas mempunyai login untuk mengisi usulan kegiatan dan harga yang disesuaikan dengan anggaran yang diberikan.

Tim Peneliti. Merupakan kelompok yang ditunjuk untuk memonitoring anggaran dan usulan dari SKDP. Tim Peneliti berhak membuat perubahan komponen yang diajukan SKDP.

Tim Data. Kelompok ini bertugas memeriksa komponen yang diusulkan SKDP kena pajak atau tidak kena pajak. Selain itu Tim Data dapat merubah komponen harga, menghapus komponen dan mengunci komponen.

Badan Perencanaan Kota (Bappeko). Bertugas menentukan program dan anggaran SKDP.

Legislatif. Anggota Dewasn dapat melihat usulan perencanaan setiap satuan kerja.

Administrator. Dapat mengakses semua akses user dan mengunci kegiatan yang sudah diusulkan satuan kerja.

Moh. Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar)

Smart Card
sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/...amdhan-pomanto

masyarakat akan dibekali kartu pintar atau smart card. Kartu tersebut bisa multifungsi. Pertama, sebagai uang elektronik untuk bertransaksi di supermarket, hotel, restoran, rumah sakit, parkir, dan sebagainya. Nanti kartu itu juga bisa digunakan untuk transaksi di kendaraan umum. Tinggal diisi, saat transaksi saldonya akan berkurang dengan sendirinya. Dengan demikian, ke mana-mana warga Makassar tidak perlu membawa uang cash. Kedua, smart card berfungsi sebagai kartu akses pelayanan publik.

Tri Risma Harini (Walikota Surabaya)

E-Budgeting




sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news...rantas-korupsi

VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya naik hingga 2 persen sejak kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Kenaikan itu bukan tanpa sebab.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Risma tak lagi menggunakan secarik kertas dalam menentukan kebijakan atau menjalankan proyek pembangunan.

"Uang (APBD) kami terbatas, tapi bagaimana kami bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kami mengelola itu semua dengan sistem e-budgeting. Jadi sudah melalui online semua," ujar Risma dalam diskusi Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi di Kementerian Hukum dan HAM, Senin, 23 Desember 2013.

Dengan sistem elektronik online tersebut, Risma mengaku lebih mudah mengontrol pengeluaran dinas-dinas. Sebab, ia menjalankannya pada seluruh sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai.

"Data orang miskin yang mau berobat, mereka cukup menekan sidik jari. Keluarlah data apa benar dia miskin dan bisa langsung diobati. Itu meningkatkan derajat mereka," katanya.

Sistem elektronik itu, kata dia, juga digunakan untuk mencegah praktik suap dan korupsi. Melalui sistem tersebut, ia acap kali memangkas oknum-oknum yang suka meminta biaya dalam proses tender proyek dan lainnya.

"Kalau pakai tender maka otomatis masuk ke sistem e-government kami," ucapnya.

#INTERMEZZO

Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)

Karya : Mesin Penyedot Data KPU
Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasi...-dipertanyakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredarnya pesan singkat (SMS) dari Politikus Partai Nasdem Akbar Faizal kepada Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho yang mengungkapkan adanya teknologi penyedot data informasi teknologi (IT) KPU di Pilpres 2014, harus dibongkar secara tuntas.

Menurut isi SMS tersebut, teknologi penyedot data tersebut dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ketika itu, Akbar maupun Luhut sama-sama menjadi tim sukses Jokowi. Saat ini, Luhut menjabat sebagai kepala staf Kepresidenan.

Dituturkan mantan anggota Tim Transisi tersebut bahwa kecanggihan teknologi milik Luhut, yaitu cukup hanya dengan memarkir mobil di depan KPU, maka data KPU akan tersedot. Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan Sya'roni menyatakan, Akbar Faizal juga sudah mengakui kebenaran SMS tersebut adalah miliknya.

"Sebagai tim sukses Jokowi-JK, informasi dari Akbar Faizal patut dikembangkan untuk dicari kebenarannya," katanya dalam siaran pers, Rabu (8/4).

Menurut dia, pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilpres 2014. KPU telah diberi dana sebesar Rp 13,8 triliun. Dana sebesar itu, kata dia, di antaranya juga untuk menyediakan teknologi IT yang canggih agar tidak mudah dicuri orang.

Namun, menyimak penuturan Akbar Faizal bahwa dengan begitu mudahnya teknologi Luhut bisa menyedot data KPU, maka kecanggihan teknologi IT KPU dipertanyakan. Bila benar teknologi Luhut B Pandjaitan bisa menyedot data KPU, maka sebagai pertanggungjawaban moral, seluruh komisioner KPU harus mengundurkan diri.

"Selain itu, biaya pengadaan teknologi IT KPU juga harus dikembalikan ke kas negara," ujar Sya'roni. Untuk itu, pihaknya mendesak Polri segera memeriksa kehandalan teknologi IT KPU.

Bila benar KPU menggunakan teknologi IT yang abal-abal, maka kepolisian harus menangkap siapa pun yang terlibat dalam proses pengadaan teknologi IT tersebut. "Selanjutnya, hasil penyelidikan kepolisian bisa digunakan untuk menguji keabsahan penuturan Akbar Faizal. Dan bila benar telah terjadi penyedotan suara rakyat di KPU, maka Jokowi-JK harus rela meletakkan jabatannya."

Kira-kira siapa lagi yang agan tau ? Ane masukin Pejwan gan biar lengkap