Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa disalahartikan bila melakukan mediasi konflik DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian dikatakan Pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah kepada intelijen, Selasa (14/4).

Menurut Amir, sebaiknya Kementerian Dalam Negeri yang melakukan mediasi konflik DPRD DKI Jakarta-Ahok.

“Mendagri (menteri dalam negeri) antara lain mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan otonomi daerah,” ungkapnya.

Kata Amir, keterlibatan Jokowi dalam mediasi bisa menjadi dugaan akan keterlibatan ada kepentingan tersembunyi mantan Gubernur DKI Jakarta dalam mediasi itu.

“Dalam beberapa kasus korupsi di Pemprov DKI Jakarta saat dia masih gubernur,” katanya.

Amir mengatakan, mediasi ini bisa disalahartikan, di mana Jokowi berupaya menihilkan peran dan tugas Mendagri Tjahjo Kumolo yang oleh UU diberi kewenangan serta kekuasaan untuk membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (14/4), Presiden Jokowi meminta kedua lembaga secepatnya menyelesaikan berbagai masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Usai pertemuan, Presiden menyebutkan ada tiga kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan itu. “Pertama seluruh proses harus segera diselesaikan secepat-cepatnya, kemudian langsung dikerjakan untuk masyarakat DKI,” kata Jokowi.

Sumber gan: www.intelijen.co.id