Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan aturan baru terkait bea keluar (BK) atau 'pajak' ekspor produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pemerintah berencana memungut US$ 50 per ton untuk CPO dan US$ 30 untuk produk turunan CPO dalam setiap pengenaan BK ekspor produk sawit.

"Oh besok akan diparaf, besok rampung dan lusa akan dibawa ke presiden," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Komplek Istana, Selasa (14/4/2015)

Dana pungutan akan disimpan di dalam 'celengan' khusus atau yang disebut CPO Supporting Fund (CSF) untuk membantu industri sawit, yang dipungut dari eksportir. Pengelolaannya akan di bawah badan khusus atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian teknis dan uangnya tak masuk ke APBN. Potensinya penerimaannya sangat besar untuk menopang industri sawit di dalam negeri.

"Cukup besar, karena dana itu bisa digunakan untuk pertama, program ini akan meningkatkan harga CPO dan akan meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS). kemudian dana yang terkumpul akan digunakan untuk replanting," kata Sofyan.

Ia kembali menegaskan bahwa pemanfaatan dana ini antara lain untuk mendukung penggunaan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel sebanyak 15% untuk setiap 1 liter BBM solar.

"Dana ini tak termasuk cukai, ini PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang akan digunakan untuk kepentingan itu," katanya.

Mekanismenya dari ketentuan ini yaitu ketika CPO internasional di bawah US$ 750 per ton, maka pungutan US$ 50/ton langsung diberlakukan. Sementara itu, Bea Keluar (BK) yang dikenakan tetap 0% atau ditiadakan.

Sedangkan ketika harga CPO di atas US$ 750 per ton maka dikenakan BK sebesar tarif yang diberlakukan. Namun dari BK tersebut, sebesar US$ 50 per ton akan ditarik ke dalam dana CSF.

Sumur