Jebolnya penerimaan pajak pada triwulan pertama tahun ini sangat mengkhawatirkan. Kabar buruk ini juga tepat bersamaan dengan datangnya "kabar baik" bagi aparat pajak. Secara total, mereka akan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 4 triliun—besaran pada masing-masing orang bergantung pada kinerjanya.


Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan, dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak hanya Rp 198,2 triliun atau 15,3 persen dari total target pajak pada 2015. Dalam kurun yang sama tahun lalu, penerimaan pajak mencapai Rp 210,1 triliun atau 21,3 persen dari target pajak 2014.

Penerimaan pajak yang di bawah target ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk menggenjot usahanya dalam sembilan bulan terakhir. Tingkat pencapaian penerimaan pajak ini amat penting bagi pemerintah karena target pajak sebesar Rp 1.380 triliun itu merupakan 77 persen dari total penerimaan negara.


Janji Direktorat Jenderal Pajak harus ditagih untuk melakukan intensifikasidan ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Intensifikasi merujuk pada upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi merupakan usaha memperluas cakupan dan jumlah wajib pajak baru.

Dua upaya itu sama penting, tapi sebaiknya pemerintah tidak "berburu di kebun binatang". Para wajib pajak yang patuh terus diuber-uber, sedangkan yang melanggar atau bahkan belum membayar pajak justru dibiarkan melenggang bebas. Data Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan, dari 25 juta pengusaha "layak pajak", hanya 600 ribu yang tergolong patuh.

Intensifikasi memang masih sangat dibutuhkan, terutama bagi wajib pajak yang nakal, seperti pada perusahaan perkebunan dan pertambangan. Ditengarai, pajak yang mereka bayarkan tidak sepadan dengan angka penjualan dan laba mereka. Hal ini belum menghitung penyelundupan berbagai komoditas, seperti timah, yang pasti tidak membayar pajak.

Itu sebabnya, intensifikasi sebaiknya ditujukan kepada mereka yang nakal. Pada saat yang sama, ekstensifikasi juga harus terus dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak. Upaya paksa badan (gijzeling) patut dipuji, tapi sebaiknya tidak dilakukan "hangat-hangat tahi ayam". Paksa badan ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk menimbulkan efek jera.








Mungkin gaji nya bisa diperlakukan seperti harga bensin ... naik turun sesuai harga pasar ... supaya beban pemerintah untuk gaji bisa berkurang ...