Ahok: DKI Sudah Bayar Semua Utang ke PLN

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggak tagihan listrik selama tiga bulan di 158 kantor pemerintahan dan sekolah hingga Rp 134 miliar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah membayar seluruh tunggakan listrik tersebut kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pak Heru (Heru Budi Hartono) sudah ke (bertemu direksi) PLN dan kami langsung bayar semua utang, sudah diberesi," kata Basuki di Balai Kota, Minggu (12/4/2015).

Dalam pertemuan itu, pihak DKI dan PLN, menurut Basuki, juga membicarakan tentang rencana penerapan pembayaran listrik melalui sistem autodebit. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran yang berujung pada pemutusan aliran listrik tak lagi terulang. Nantinya, dengan sistem autodebit, pembayaran listrik akan dilakukan secara otomatis setiap tanggal 1.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI pun tidak perlu repot lagi mengajukan pembayaran listrik kepada BPKAD dan baru anggaran mendahului dicairkan untuk pembayaran rutin tersebut. PLN merespons positif rencana Pemprov DKI itu.

Tidak hanya listrik, Basuki meminta pembayaran telepon, air, dan internet juga dilakukan secara autodebit. Selain telah berkomunikasi dengan PLN, Basuki juga telah menginstruksikan Bank DKI dan BPKAD untuk memisahkan rekening pembayaran tagihan autodebit.

"PLN kan jelas, mereka tidak mau tender atau lelang. Jadi, kamu pakai listrik berapa dayanya, tagihannya berapa, langsung di-autodebit saja tiap bulan. Nama rekening listrik, PAM, telepon pisahin langsung saja dari (rekening) yang lain, pakai autodebit," kata Basuki.

Untuk menggunakan sistem autodebit, DKI sebelumnya harus memproses peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum.

source

masalah sudah selesai.. utang sdh dibayar
tinggal ngeluarin peraturan autodebet..