Tahun 1960-1965 adalah tahun-tahun keemasan bagi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet dan Tiongkok pada zaman itu menyebabkan Indonesia bisa menghadirkan persenjataan yang mutakhir pada eranya dari kedua negara itu. Pada tahun 1960an, Indonesia mengalami beberapa konflik bersenjata dengan negara-negara tetangganya. Pada tahun 1961, Indonesia berkonflik dengan Kerajaan Belanda atas Irian Barat (Netherlands New Guinea), yang operasi pembebasannya disebut Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat).

Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah operasi yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala, yang terdiri dari gabungan AD, AL, dan AU yang berkedudukan di Makassar. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia mengklaim seluruh bekas jajahan Kerajaan Belanda untuk menjadi bagian dari Indonesia. Namun, Kerajaan Belanda tetap menganggap Papua Barat sebagai wilayah kerajaan dan mempersiapkannya untuk menjadi negara terpisah dari Republik Indonesia. Pada tahun 1949, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menarik seluruh pasukannya dari wilayah Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 di Den Haag. Nasib Papua Barat juga dibahas dalam konferensi tersebut.






Sejak bergabung dalam PBB hingga tahun 1961, Indonesia berupaya untuk mendapatkan Papua Barat lewat PBB, namun tidak berhasil. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Kerajaan Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak.

Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.



Pada tahun 1957, Ir. Soekarno memerintahkan untuk seluruh warga negara dan keturunan Belanda untuk hengkang dari Indonesia, puncaknya pada Desember 1967. Semua pelayanan umum tertutup bagi warga Belanda. Hari Sinterklas yang jatuh pada 5 Desember 1957 pun disebut "Sinterklas Hitam". Pada tahun 1958, Ir. Soekarno memerintahkan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Tahun 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Hingga puncaknya, 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora, yang berarti perang melawan Belanda.

Dalam Operasi Trikora, Indonesia melengkapi angkatan bersenjatanya dengan senjata buatan Uni Soviet dan Blok Timur (Pakta Warsawa). Karena kedekatan Ir. Soekarno dengan Nikita Kruschev, pemimpin Uni Soviet kala itu, Indonesia berhasil melengkapi angkatan bersenjatanya dengan persenjataan canggih Blok Timur masa itu.







Di sisi lain, Indonesia juga melengkapi angkatan bersenjatanya dengan alutsista buatan Barat, terutama buatan Eropa.



Persiapan Indonesia selain dalam militer, juga dalam ekonomi. Pada tahun 1958, Ir. Soekarno mengeluarkan UU no. 86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia.



Selain dalam bidang ekonomi dan militer, Indonesia juga mempersiapkan diri dalam bidang diplomasi. Indonesia meminta dukungan kepada India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.

Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun.

Bagaimana Kerajaan Belanda Mempersiapkan Dirinya untuk Mempertahankan Papua Barat?

Sebagaimana yang diketahui, Kerajaan Belanda menganggap bahwa Papua Barat adalah salah satu provinsinya. Kerajaan Belanda merasa bertanggungjawab untuk melindungi Papua Barat. Ditengah ancaman invasi Indonesia, Kerajaan Belanda harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan Papua Barat. Berikut adalah sebagian dari kekuatan Belanda di Papua Barat.

Pada hari Jumat, 19 Desember 1961, di tengah hujan lebat menyiram Alun-Alun Utara Yogyakarta, Ir. Soekarno mengucapkan pidato bertajuk Tri Komando Rakyat. Keesokan harinya, keluar surat keputusan bersama Ir. Soekarno selaku Panglima Tertinggi. Isinya, pembentukan Komando Mandala dengan tugas khusus membebaskan Papua Barat. Sejumlah langkah yang harus secepatnya dilakukan adalah "melaksanakan Trikora melalui sebuah operasi militer untuk merebut Papua Barat yang masih diduduki Belanda. Selain itu, diperintahkan untuk memimpin berikut menggunakan pasukan bersenjata maupun barisan rakyat serta lainnya yang berada di Papua Barat, dipadukan sebagai sebuah kekuatan nasional."

Tanggal 11 Januari 1962 Presiden Soekarno menetapkan Brigjen Soeharto sebagai Panglima Mandala. Pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Kedudukan Panglima Mandala langsung dibawah Presiden selaku Panglima Besar KOTI Pemibar sekaligus Panglima Tertinggi. Perkembangan tersebut merupakan pelukisan semangat dan tekad rakyat Indonesia dalam membebaskan Papua Barat.

Sebenarnya usaha pembebasan sebenarnya sudah dimulai sejak 1952. Pada tahun itu dilakukan usaha infiltrasi ke Pulau Gag dalam operasi rahasia yang dipimpin Ali Kabar.

Setahun kemudian, Sersan (Inf.) Kalalo bersama pasukannya infiltrasi serupa ke Fakfak. Pada pertengahan 1954, dilakukan infiltrasi ke Teluk Etna dipimpin J.A. Dimara. Kali ini sifatnya lebih spesifik. Mengedarkan uang kertas RI di tanah Papua.



Sejak kegagalan operasi infiltrasi sebagaimana disebut diatas, selama beberapa waktu kegaiatan tersebut dihentikan. Tetapi. sesudah perjuangan diplomasi dalam membebaskan Papua Barat tidak mencapai hasil yang bermakna, Pemerintah Indonesia sejak pertengahan 1957 mengakhiri kebijakan damai. Tahun 1958, Presiden Soekarno mengubah kebijakan. Indonesia memasuki konfrontasi di segala bidang. Langkah tersebut dilakukan menghadapi sikap kepala batu Belanda.

Setelah Indonesia memasuki masa konfrontasi, pimpinan militer mempersiapkan diri untuk melakukan operasi intelijen. Presiden Soekarno selaku Panglima Besar KOTI mendesak Mayjen Achmad Yani, Kepala Staf KOTI, agar operasi bisa dilakukan secepatnya. Menanggapi desakan tersebut, operasi dilakukan terburu-buru.

Sejak pertengahan 1960, Jenderal Nasution sebenarnya pernah mengeluaran instruksi melakukan operasi khusus dengan sebutan Operasi A, B, C. Operasi A adalah melakukan infiltrasi dan secara fisik masuk ke Papua, untuk mengumpulkan informasi mengenai kekuatan militer Belanda. Selain itu untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat setempat, membentuk kantong-kantong gerilya, dan menunggu datangnya perang terbuka.

Operasi A dilengkapi Operasi B dengan tugas mempersiapkan satuan-satuan militer untuk operasi merebut Papua Barat. Dalam waktu yang bersamaan, dilakukan Operasi C yakni aksi diplomasi di luar negeri untuk memperkuat klaim Indonesia atas Papua Barat.

Mayor (Pelaut) Samuel Johanes Muda, Komandan KRI Harimau, berdiri gagah di anjungan. Dengan nomor 607, kapal cepat pembawa torpedo tersebut keluar meninggalkan sarangnya, Pangkalan Komando Perawatan Kapal Tjepat (Kowatkat), Jakarta. Dia berusaha memastikan bahwa tiga kapal sejenis yang tergabung dalam Satuan Tugas Chusus 9 (STC-9) Djanuari telah mengikutinya.

Komandan Satuan Tugas, Kolonel Sudomo adalah pemimpin rombongan kapal perang tersebut. Kapal-kapal perang yang berada dibawah pimpinannya antara lain KRI Harimau, memiliki call signHRM, dipimpin oleh Mayor (Pelaut) Samuel Johanes Muda, KRI Singa, memiliki panggilan SNG dengan nomor lambung 653, dipimpin Letnan (Pelaut) Soegardjito KRI Matjan Tutul, dengan call sign MTL dibawah kendali Kapten (Pelaut) Wiratno, dan KRI Matjan Kumbang, bernomor lambung 606 dengan panggilan MKG, dipimpin Letnan (Pelaut) Sidhoparomo.

Kapal yang mereka gunakan adalah motor torpedo boat (MTB) kelas Jaguar. Sejak pertengahan 1960 mulai memperkuat ALRI. Dibeli dari Jerman Barat, buatan galangan kapal Lursen & Kroger di Bremen. Delapan MTB yang dibeli Indonesia dari Jerman Barat terdiri dari dua varian, kayu mahogani dan besi baja ringan. Kapal ini dideskripsikan sebagai "senjata sangat ampuh jika digunakan secara mendadak karena dengan tiba-tiba sanggup melancarkan serangan. Untuk itu, hanya diperlukan bantuan berupa kegelapan malam. cuaca berkabut, serta kesempatan bersembunyi di belakang pulau kecil atau berlindung dalam sebuah teluk."

Dalam suasana cerah pada awal tahun 1962, empat kapal tersebut beriringan meninggalkan sarang mereka, sesudah singgah dahulu di Pelabuhan Samudera Pura. Semua MTB merapat untuk menerima perbekalan untuk bekal dalam operasi. Sebenarnya, komandan KRI Harimau, Mayor (Pelaut) Samuel Moeda tidak tahu tujuan berlayar. Dia hanya ditugaskan untuk berpatroli beberapa hari dan sasaran baru akan dijelaskan setelah kapal berangkat.

Di sisi lain, komandan KRI Harimau merasa operasi ini dilakukan tergesa-gesa. Skuadron Kowatkat baru pindah dari Surabaya ke Jakarta bulan November 1961. Dua bulan setelahnya, langsung menerima perintah operasi. Semua cuti tahun baru dibatalkan, Semua personil secepatnya kembali ke pangkalan.

Kolonel Sudomo, sebagai Komandan Satuan Tugas sebenarnya menginginkan misinya dijalankan menggunakan kapal selam. Namun karena waktu itu kapal selam Indonesia hanya dua, gagasan tersebut ditolak oleh Laksamana Martadinata. Dia terpaksa mencari kemungkinan lain, dengan kapal ALRI lainnya. Ternyata yang memenuhi persyaratan adalah MTB.

Syaratnya, sebuah kapal harus sanggup menembuh pelayaran tidak kurang dari 2000 mil laut dari pangkalan, harus lincah dan bermanuver, dan harus mampu cepat menghindar seandaikan terdeteksi lawan.

Konspirasi di Balik Tenggelamnya Matjan Tutul: Catatan Julius Pour, Julius Pour, 2011, Penerbit Buku Kompas:Jakarta
www.wikipedia.co.id
www.indomiliter.com
www.merdeka.com

Gambar: www.google.com