Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat murka dengan langkah PLN memutus aliran listrik Rumah Pompa di Waduk Pluit hingga mengakibatkan Istana Merdeka sempat tergenang air pada Februari lalu. Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono menyebut hal itu disebabkan Pemprov masih menunggak bayaran listrik terhitung sejak Januari sampai Maret 2015.

Diakuinya, sebanyak 158 gedung kantor milik Pemprov DKI, seperti kelurahan, kecamatan, dinas, sekolah dan puskesmas menunggak listrik selama tiga bulan. Tak tanggung-tanggung, jumlah tunggakannya pun mencapai kurang lebih Rp 150 miliar.

"Memang, Rumah Pompa di Pluit diputus listriknya. Tapi, PLN kan enggak serta merta langsung mutus gitu juga," ujar Heru saat berbincang dengan detikcom, Rabu (8/4/2015) malam.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menilai seharusnya sebelum pemutusan aliran listrik dilakukan, ada semacam pemberitahuan. Namun, dia enggan berspekulasi terlalu jauh karena menduga bisa saja anak buahnya yang lalai meneruskan pemberitahuan dari BUMN tersebut.

"Pemda DKI bayar listrik hampir tembus Rp 1 triliun mulai dari kelurahan, kecamatan, puskesmas dan sebagainya. Maka, PLN harus bantu Pemda," lanjutnya.

Ahok berkali-kali menegaskan agar pompa di Waduk Pluit tetap dialirkan. Bagi mantan Bupati Belitung Timur itu, seharusnya PLN memberlakukan gardu miliknya di Waduk Pluit sama seperti di Istana. Sebab bila tidak, maka air yang ditampung bisa melebihi ambang batas aman.

"Saya sudah ngomong sama Direksi PLN tolong deh Waduk Pluit harus diberlakukan sama vital seperti Istana. Kalau ada gardu satu rusak nyambungin pakai kabel yang lain. Harusnya Waduk Pluit juga seperti itu. Bagaimana Anda bisa menyatakan ada korslet makanya dimatiin," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (10/2).

Ahok mengatakan, saat ini ada 6 pompa di Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang harus beroperasi. Menurutnya pompa air ini bisa mengurangi banjir di Jakarta jika beroperasi dengan baik.