Eramuslim.co – Presiden Jokowi menghadiri Kongres PDIP ke-4 di Bali pada Kamis (10/4). Hanya saja, Jokowi datang dengan status sebagai kader PDIP. Dia datang mengenakan jas merah dan duduk di barisan terdepan bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua DPP Puan Maharani.
Walau demikian, Jokowi datang ke Bali tetap menggunakan fasilitas negara didampingi beberapa menteri. Uniknya, meski menyandang status presiden RI, Jokowi tidak diberi kesempatan pidato di Kongres PDIP.
Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti kejadian aneh yang menimpa Jokowi tersebut. “Ketika Presiden Hadir dalam satu acara hanya diam terbisu dan duduk manis…!!! Di NEGERI ini,” katanya melalui akun Twitter, @Dahnilanzar.
Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut mempertanyakan mengapa panitia Kongres PDIP tak memberi kesempatan Jokowi untuk berpidato. Padahal, setiap presiden yang hadir di acara partai selalu diberi kesempatan tampil di depan.
“Kepresidenan itu lembaga. Dan, lembaga negara. Ketika seseorang jadi Presiden tak bisa dia dipisahkan, Antar dia sebagai ‘Jokowi’, dia sebagai ‘Presiden’,” katanya. “Wibawa lembaga Kepresidenan itu, ya wibawa Indonesia juga.”
Dahnil pun kembali menegaskan, status Jokowi sebagai presiden RI tidak bisa dilepaskan, meski hadir di acara sebagai kader partai. “Klo mau dipisahkan, ketika dia jadi ‘Jokowi’ ya tak ada fasilitas apapun terkait dia sebagai Presiden. Tapi kan impossible.”
Dia melanjutkan, “Mohon maaf saya harus sampaikan; Joko Widodo adalah Presiden yang tidak menghormati lembaga Kepresidenan.” “Berangkat penuh dengan fasilitas Kepresidenan (pswt, ajudan, Dana dll). Duduk Bengong mengaku sebagai Jokowi. Terang menghina lembaga Kepresidenan.”(rz/rol)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir Presiden Joko Widodo. Mega ingin Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sudah seharusnya menjalankan garis kebijakan partai politiknya.

Itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali (9/4/2015).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai Megawati terkesan berlaku seperti tuan, sementara Jokowi pembantunya. Padahal, kata dia, dalam menjalankan sistem ketatanegaraan ketua umum partai politik tak boleh berlaku seperti itu.

"Saya sepakat peringatan itu penting. Tetapi itu tidak berarti pemimpin partai menjadi seorang ndoro, dan Jokowi sebagai jongosnya. Karena mereka (Jokowi-JK) tetap Presiden dan Wakil Presiden," ucap Ikrar kepada Metro TV, Jumat (10/4/2015).

Ikrar juga menerangkan, tidak hanya cara penyampaian yang tidak pantas, saat membuka pidatonya, Mega juga tidak memberikan salam kepada Joko Widodo, sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

"Ibu mega tidak memberikan salam kepada Presiden dan Wapres, beliau hanya menyebutkan ketika menyindir," terangnya.

Menurut Ikrar, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya diberikan penghormatan. Bahkan, Koalisi Merah Putih (KMP), yang notabene oposisi pemerintah, memberikan penghormatan kepada Presiden dan Wakilnya.

"Komunikasi politik sangat penting, politik itu juga penting, dan cara mengkritik itu juga penting. KMP saja masih menghormati Presiden, sudah seharusnya partai pengusungnya juga menghormati," tuturnya.

Megawati membuka Kongres IV PDI Perjuangan di Denpasar Bali dengan menyampaikan pidato politik. Isi pidatonya sarat dengan sindiran.

Salah satunya, perempuan kelahiran Yogyakarta itu mengatakan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan tetaplah kader partai politik. Maka, sudah seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan partai politiknya.

Bukan malah menjadi independen dari partai politik. "Presiden dan Wapres sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan partai," serunya.