Soal Tunggakan Listrik Miliaran Rupiah, Pejabat DKI Saling Tuding

JAKARTA, KOMPAS.com —Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman menyalahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) soal tunggakan listrik yang dilakukan gedung-gedung pemerintahan, tak terkecuali bangunan sekolah. Seharusnya, kata dia, hal tersebut tak perlu terjadi bila BPKAD mematuhi surat keputusan gubernur.

Menurut Arie, pembayaran listrik merupakan salah satu belanja tidak langsung yang seharusnya menggunakan anggaran mendahului. Dengan demikian, tidak perlu menunggu adanya usulan.

"DKI ini kan juaranya telat. Seharusnya BPKAD enggak perlu menunggu. Ahok sudah bolak-balik bilang kenapa enggak pakai autodebet. Soal anggaran-anggaran yang kita usulkan mendahului itu penetapan, TALI (telepon, air, listrik, internet). Itu sudah rumus," ujar dia, di Balai Kota, Kamis (9/4/2015).

Arie membantah tudingan Kepala BPKAD Heru Budi Hartono yang menyebut adanya kemalasan oleh para pengurus sekolah.

Ia bahkan membalikkan tudingan tersebut dengan menyebut jajaran bahwa bawahan Heru-lah yang malas. [Baca: DKI Tunggak Bayar Listrik Hingga Rp 134 Miliar]

"Pak Heru minta kepala sekolah ajukan ke Disdik. Heru tuding ada kemalasan. Silakan saja, yang malas siapa. Jangan kayak keledai, berkali-kali telat kok enggak ada perbaikan. Harusnya kan BPKAD mengecek ke berbagai SKPD. Internal customer-nya harus diservis yang baik," ujar Arie.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggak pembayaran listrik bagi 158 gedung kantor seperti kelurahan, kecamatan, kantor dinas, serta sekolah-sekolah pada periode Januari-Maret 2015, yang jumlahnya mencapai Rp 134 miliar.

Menurut Heru, hal itu tidak lepas dari telatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015.

Khusus untuk pembayaran listrik di sekolah-sekolah, Heru mengatakan bahwa anggaran baru bisa dicairkan dengan menggunakan anggaran pendidikan bila ada permohonan dari kepala dinas yang bersangkutan.

kompor

DKI Tunggak Bayar Listrik Hingga Rp 134 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggak pembayaran listrik bagi 158 gedung kantor seperti kelurahan, kecamatan, dan kantor dinas serta sekolah selama tiga bulan dari Januari-Maret 2015. Hal ini diakibatkan oleh keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan nilai tunggakan pembayaran listrik mencapai Rp 134 miliar.

"Saya minta Kepala Dinas Pendidikan segera mengecek kepala-kepala sekolah untuk segera mengajukan proposal anggaran pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)," kata Heru di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Setelah ada permohonan dari Disdik DKI kepada BPKAD DKI, baru anggaran bisa dicairkan dengan menggunakan anggaran mendahului. Padahal, lanjut dia, pembayaran TALI merupakan kegiatan yang dapat dibayar dengan menggunakan anggaran mendahului.

BPKAD setiap bulannya mengeluarkan anggaran untuk pembayaran operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta. Seperti, selama Januari-Maret 2015, Heru mengaku BPKAD telah mencairkan anggaran untuk operasional Dinas Kebersihan, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan honor petugas harian lepas (PHL). BPKAD juga telah mencairkan anggaran untuk kebutuhan Dinas Tata Air sebanyak Rp 1,7 miliar dan Dinas Bina Marga sebesar Rp 200 miliar.

"Makanya saya bingung kalau ada sekolah yang enggak bisa bayar listrik. Ini karena kemalasan bendaharanya untuk mengajukan surat ke kami. Jadi ajukan dulu proposalnya, baru nanti saya keluarkan anggarannya, karena saya enggak bisa bayar langsung ke PLN," kata Heru.

kompor