Kata Fadli Zon, Perkelahian Anggota DPR Biasa Saja




JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, perkelahian antara dua anggota DPR, Mulyadi dan Mustofa Assegaf, tak perlu dibesar-besarkan. Dia berpendapat kejadian tersebut tidak mencoreng nama baik dan kehormatan DPR sebagai lembaga negara. (Baca: Anggota DPR Berkelahi Saat Rapat dengan Menteri ESDM)

"Saya sih melihat biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa terjadi di parlemen mana saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Fadli mengatakan, di berbagai lembaga parlemen di seluruh dunia, perkelahian yang terjadi justru bisa lebih parah. Hal itu, menurut dia, wajar karena parlemen memang adalah tempat anggotanya saling berdebat dan berargumentasi. Sesekali, kata dia, emosi bisa tersulut. (Baca: Wakil Ketua Komisi VII: Saya Tidak Berkelahi, tetapi Dipukul)

"Kalau marah-marah biasa karena di sini tempat berdebat dan argumentasi. Berbagai kepentingan berujung di sini, dari latar belakang dapil, suku, dan agama," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Namun, Fadli tak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai peristiwa ini karena tak mengetahui pasti insiden tersebut. Fadli menyerahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menindaklanjutinya.

"Ada MKD untuk menentukan hal-hal seperti ini. Baru kali ini terjadi dalam periode (2014-2019) ini," kata dia.

Perkelahian antara Mulyadi dan Mustofa terjadi saat rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2015) kemarin. Mulyadi mengatakan, yang terjadi bukanlah perkelahian, melainkan penyerangan secara sepihak oleh Mustofa terhadap dirinya. Selain melalui MKD, dia mengaku akan menempuh jalur hukum ke kepolisian. (Baca: Anggotanya Berkelahi, Fraksi PPP Minta Maaf)

Hingga kini, Mustofa belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasinya mengenai kejadian ini. Meski begitu, Fraksi PPP sudah meminta maaf atas ulah anggotanya itu dan menyerahkan sepenuhnya sanksi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sumur

M Taufik: Demonstran Dibayar Sah-sah Saja, Kan buat Makan!



JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menganggap wajar warga yang berdemonstrasi dibayar pihak lain. Ketika ditanya mengenai demonstran yang mengeluh hanya dibayar Rp 50.000 ketika mendemo Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin, Taufik malah mengatakan awak media terlalu membela Ahok (sapaan Basuki).

"Dibayar sih bisa-bisa saja kan buat makan. Sah-sah saja. Lagian jangan lihat dibayarnya dong," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Selasa (31/3/2015).

Taufik mengatakan, seharusnya hal yang harus lebih dicermati adalah tema dari demonstrasi kemarin. Menurut Taufik, wajar apabila mereka marah dengan sikap Ahok yang memberi nama sapi dengan menggunakan nama suatu suku.

Taufik pun setuju ketika demonstran mengatakan sikap Ahok tersebut tergolong tindakan rasial meskipun Ahok telah membantah bahwa ia bersikap rasialis dengan memberi nama sapi dengan nama USB (untuk sapi Betawi). [Baca: Ahok Bantah Namakan Sapi Betawi karena Rasis]

"Saya kira enggak bolehlah Ahok seperti itu. Kan menyinggung masyarakat Betawi. Itu rasis, sangat rasis. Bukan soal sapi unggulan, masa orang disamain sama binatang," ujar Taufik.

"Orang Betawi pasti marahlah. Bangga apa? Masa bangga disamain sama binatang. Gubernur tuh punya tanggung jawab melestarikan kebudayaan lokal loh, kalau disamakan dengan binatang itu sama saja penghinaan," kata Taufik. [Baca: Ahok: Mereka Harusnya Bangga Punya Sapi Unggulan]

Sebelumnya, para pendemo yang datang dari Masyarakat Anti Korupsi (Mars) merasa kecewa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (30/3/2015). Sebab, mereka dan perwakilan tokoh Betawi lainnya tidak bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. [Baca: Pendemo Kesal Dibayar Cuma Rp 50.000, Tak Bertemu Ahok Pula]

Kelompok ini melakukan aksi sejak pukul 11.00 hingga 13.30. Mereka meminta klarifikasi terkait pernyataan Basuki perihal pemberian nama sapi "USB" (untuk sapi Betawi) saat di Rumpin, Kabupaten Bogor. [Baca: Gara-gara Beri Nama Sapi "USB", Ahok Didemo]

"Kita sudah (dibayar) gocap (Rp 50.000) gini doang. Sudah enggak bertemu Ahok (Basuki), shalat dzuhur juga kagak. Rugi dua kali lipat nih gue," kata pria yang sedang memegang mikrofon untuk menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota DKI Jakarta itu.

Sumur