JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, Muslim Ayyub, meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) konsisten terhadap parameter yang digunakan dalam pemblokiran situs. Untuk itu, lembaga yang dipimpin oleh Komjen Pol Saud Usman Nasution itu perlu melihat pula perkembangan media sosial dan situs jual beli.

"Parameternya yang soal negatif harus konsisten juga terhadap semua situs, termasuk di medsos, bahkan di Kaskus ada jual-beli peralatan ISIS," jelas Ayyub saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Komisi III, Rabu (8/4/2015).

Ayyub menambahkan, saat ini, DPR juga memiliki tugas untuk membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemberantasan Terorisme yang telah masuk ke Prolegnas 2015. Sebab itu, ia meminta BNPT untuk melakukan kajian pemberantasan terorisme di negara lain guna melihat konteks kekinian isu terorisme.

"Itu mau dibahas di Bamus, Prolegnas 2015. BNPT tolong dilihat mekanisme pemberantasan terorisme di negara lain, agar isunya kekinian," imbuhnya.

Sementara itu, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Al Muzammil Yusuf mengkritik kebijakan pemblokiran 19 situs internet yang dianggap radikal. Menurutnya, penutupan situs tersebut sama halnya kemenangan perspektif barat terhadap islam. "Ini perspektif barat dalam memandang islam, perspektif phobia terhadap islam kenapa dimunculkan kembali," beber Muzammil.

Muzammil juga menegaskan, mestinya BNPT juga berlaku sama terhadap situs-situs yang bermuatan paham komunis. Selain itu, ia juga meminta BNPT untuk memprioritaskan pergerakan separatis yang jelas membahayakan kondisi negara. "Situs paham komunis itu bagaimana? terus bagaimana dengan gerakan separatis yang sudah memakan korban. Bukan harapan palsu jadinya," pungkasnya.

sumber :' http://m.okezone.com/read/2015/04/08...source=news_bt'