Jakarta, GATRAnews - Komisi III DPR RI mengkritik
kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Yasonna Laoly terkait rencana penggunaan personil TNI
dalam pengamanan Lapas. Ketua Komisi III DPR, Aziz
Syamsuddin mengatakan, pihaknya tidak sependapat
dengan kerjasama antara Kemenkumham dengan TNI
dalam pengamanan Lapas.
"Kami meminta jangan menarik TNI ke wilayah yang
seharusnya tidak boleh dimasuki," kata Aziz, saat rapat
kerja dengan Menkumham, di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (7/4) malam. Menurutnya, lapas bukan wilayah
tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) TNI. Pengamanan di
Lapas merupakan wilayah Polri sedangkan TNI diranah
pertahanan dan keamanan negara. "Kalau alasan
penggunaan TNI itu karena lapas yang melampaui
kapasitas maka harus dilakukan koordinasi dengan
penegak hukum," katanya.]
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR,
Benny K Harman. Ia meminta Menkumham mengkaji
ulang kebijakan tersebut. Sebab, penggunaan aparat TNI
dalam pengamanan lapas sebagai hal yang bias. "Belum
lama TNI dilibatkan di KPK, lalu masuk dalam sektor
pangan," kata politikus Partai Demokrat itu. Sedangkan,
Menteri Yasona menjelaskan bahwa Kemenkumham telah
menandatangani kerjasama dengan Panglima TNI.
Menurutnya, hal itu didasari karena kekurangan personil
internal untuk menjaga lapas.
"Karena selama ini tujuh orang pegawai harus
mengawasi 700 orang napi," katanya. Untuk itu, kata
Yasonna, pihaknya terpaksa merekrut anggota TNI yang
menjelang pensiun untuk ikut mengamankan lapas.
"Mereka bukan personil TNI aktif namun menjelang
pensiun. Kami sekolahkan di BPSDM dan kami terima
dengan melihat rekam jejaknya," jelas Yasonna.

http://www.gatra.com/politik-1/141613-dpr-tak-setuju-lapas-dijaga-personel-tni.html

Setelah TNI dilibatkan di KPK,dilibstkan dalam KEDAULATAN PANGAN,sekarang suruh JAGA LAPAS

hmmm .....UU DWI FUNGSI TNI dan UU SUBVERSIVE tinggal menunggu waktu rupanya

mesinya dah mule di panasi dan kelihatanya bola liarnya akan terjadi sesudah jendral muldoko pensiun...welcome to
indonesia dengan semimiliternya