Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak meminta maaf kepada DPRD DKI atas berbagai kesalahan yang ditemukan dalam angket. Bahkan, Basuki menyarankan DPRD untuk menggulirkan proses selanjutnya, yakni hak menyatakan pendapat (HMP).

"Makanya, saya sarankan DPRD, Anda kalau malu enggak usah suruh saya minta maaf. Teruskan saja hak menyatakan pendapat," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (8/4/2015).

Menurut Basuki, seharusnya, anggota DPRD yang memangkas anggaran program unggulan DKI dan menyelipkan pokok pikiran (pokir) hingga Rp 12,1 triliun dan Rp 40 triliun dari tahun 2012 meminta maaf kepada warga.

Lagi pula, lanjut dia, perihal kata kasar "bahasa toilet" yang pernah diucapkannya saat wawancara bersama Kompas TV beberapa waktu lalu, Basuki juga telah meminta maaf kepada publik sehingga tak ada yang perlu diperdebatkan kembali perihal itu.

"Yang harus minta maaf ke warga DKI itu mereka yang beli USB fungsinya UPS. Ya, aku menolak untuk minta maaflah, mereka juga harus minta maaf dong sudah ngajuin pokir Rp 12,1 triliun. Sudah benar tuh sekarang polisi periksa (anggota) DPRD, tangkapin saja mereka, baru deh harusnya mereka yang minta maaf," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, hak menyatakan pendapat merupakan keberlanjutan dari hak angket. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setelah paripurna angket, solusinya adalah mengajukan hak menyatakan pendapat atau berhenti di paripurna.

"Enggak ada hak menyatakan minta maaf. Berarti kalau Anda tidak menggulirkan HMP, ya Anda malu hanya berhenti di angket," kata Basuki. (Baca: Ketua Angket: Mudah-mudahan Ahok Mau Minta Maaf)

Sebelumnya, ketua tim hak angket Muhammad Sangaji mengatakan, ada dua opsi penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Basuki, yaitu berupa teguran keras atau pemakzulan. Akan tetapi, Ongen mengatakan, dua hal itu belum opsi resmi.

Untuk menentukan langkah selanjutnya dengan menggunakan hak menyatakan pendapat pun, kata Ongen, harus ditentukan dalam rapat pimpinan terlebih dahulu. Kendati demikian, Basuki yang terbukti bersalah tetap akan mendapat sanksi.

"Kalau orang salah, pasti ada sanksinya. Mungkin teguran keras, minta maaf, kan kita negara santun. Kesantunan harus kita jaga. Mudah-mudahan Pak Gubernur mau minta maaf, jadi bisa clear permasalahan," kata Ongen.