JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku santai atas hasil angket yang nantinya dapat berujung pada pemecatan dirinya sebagai Gubernur oleh Mahkamah Agung (MA). Bahkan sambil berseloroh, Basuki mengaku telah mempersiapkan diri menjadi seorang komedian atau comic yang melakukan stand up comedy.

"Sekarang saya persiapan mau jadi stand up comedy, kalau dipecat (dari Gubernur DKI). Metro TV jangan lupa undang gue ya. Gue cukup lucu kok," kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin (6/4/2015).

Sebelumnya Basuki juga pernah mengungkapkan keinginannya menjadi seorang comic ketika bertemu dengan delegasi parlemen Uni Eropa, 18 Maret 2015 lalu. Saat itu Basuki juga menyindir gaya hidup mewah para anggota dewan. Walaupun penghasilan tidak terlalu besar, banyak anggota dewan yang memiliki mobil sport mewah. Basuki juga meminta perwakilan parleman Uni Eropa itu mendatangi langsung DPRD untuk belajar hidup mewah.

"Gue tawarin begitu, pada ketawa mereka. Gue juga bilang kalau dipecat dari Gubernur, gue mau stand up comedy. Kalau orang Eropa sudah ketawa, berarti sudah lumayan dong, sudah bisa laku gue kan," kata Basuki saat itu.

Basuki juga sebelumnya pernah menceritakan pengalaman lucu dengan standing microphone di Teater Graha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jumat (5/12/2014) lalu. Setting acara "Mati Ketawa Cara Politikus" itu mengambil tema rumah sakit. Bak seorang comic, ia mengaku bahwa banyak orang menyebutnya sakit jiwa.

"Saya memang merasa agak kurang waras, tapi untungnya pas dites di RSPAD Gatot Subroto cuma pas di garis (normal). Saudara suka enggak suka, Jakarta memang mesti dipimpin oleh orang agak strip satu. Karena kalau terlalu waras hadapi kalian kayak gini, nisa masuk RS Jiwa. Makanya saya bilang hanya ada satu triknya, PPG, pura-pura bodoh dan pura-pura gila," kata Basuki saat itu yang mengundang gelak tawa para pengunjung di sana.

Sekedar informasi, panitia angket akan melaporkan hasil penyelidikan terhadap Basuki dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan ada dua solusi jika diambil keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Keduanya adlaah melaporkan ke Mahkamah Agung atau Basuki meminta maaf atas pelanggaran yang dilakukan.