Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tak tahu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah jumlah tunjangan uang muka kendaraan pejabat.

"(Saya) belum tahu soal itu. Tapi kenaikan uang muka itu dibarengi dengan harga mobil yang naik juga," kata JK di Jakarta, Kamis (2/4).

Kendati demikian, JK mengaku akan mempelajari secara detil jumlah anggaran dan berapa jumlah pejabat yang berhak menerima fasilitas tersebut.

Sebelum JK, dua menteri Jokowi yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tidak tahu soal penambahan uang muka kendaraan pejabat.

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan dinas pejabat negara sebesar Rp 94 juta menjadi Rp 210,89 juta per orang. Keputusan tersebut terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, yang diundangkan 23 Maret 2015.

Situs resmi Sekretariat Kabinet melansir beleid tersebut merupakan revisi atas perpres Nomor 68 Tahun 2010. Perubahan ketentuan hanya terjadi pada besaran fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari sebelumnya Rp 116,65 juta menjadi sebesar Rp 210,89 juta.

Kelompok pejabat negara yang dimaksud meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan anggota Komisi Yudisial (KY). (gen)