Di era pemerintahan Jokowi- JK, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tidak lagi disubsidi negara alias diserahkan pada pasar. Namun pemerintah selalu membela diri dengan menyebut bahwa harga BBM tidak sesuai harga pasar, melainkan sesuai harga keekonomian.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah berpandangan, pemerintah selalu membela diri bila dituding mengikuti harga pasar. Ini untuk menghindar dari tudingan melanggar konstitusi.

Sebab, sejak 2004 Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 28 Ayat 2 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pada intinya melarang penentuan harga BBM berdasarkan mekanisme harga pasar.

"Ini seakan pemerintah menerapkan ekonomi pasar malu-malu untuk mengakui," kata Abdullah di Jakarta, Sabtu (4/4).

Dia menantang pemerintah berani terbuka dan bertanggung jawab terkait ketahanan energi Indonesia. Apalagi dari hasil kajiannya, sektor energi selalu kedodoran dalam satu dekade terakhir.

"Pemerintah harus tegas. Indonesia selalu defisit 10 tahun terakhir sektor energinya. Dan tidak ada langkah perbaikan," terangnya.

Juru Bicara Kementrian ESDM Saleh Abdurrahman tak terima dengan tudingan bahwa pemerintah menutup-nutupi penetapan harga BBM.

"Ini bkn malu-malu, transparan kok, struktur harga bisa kita lihat," terang Saleh.







jangan malu-malu begitu dong pak. akui saja kalau memang begitu kondisinya