Cerdiknya Jokowi Memilih Kapolri Biar Megawati
Melongo

Benarkah Jokowi itu BONEKANYA Megawati?
Atau Jokowi memang petugas partai yang harus
patuh pada Ketua Umumnya?
Mari kita simak analisanya di bawah ini :
Para pendukung Jokowi yang berpikiran logis pasti
terperangah tidak percaya saat Jokowi
mengajukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai
calon tunggal KAPOLRI.
Di mata ICW dan masyarakat anti korupsi, BG
adalah figur monster yang menghantui mimpi
buruk. Saat bersamaan, Polri sendiri merupakan
institusi yang terkenal korup. Bagaimana mungkin
Jokowi akan memberantas korupsi di Indonesia
sementara “ujung tombak” penegakan hukumnya
adalah institusi Polri yang korup dan dipimpin oleh
pemimpin yang disinyalir juga korup?
Pertanyaan ini jelas ada dalam benak semua kita.
Apalagi saat mengajukan Kapolri justru Jokowi
tidak meminta pertimbangan resmi dari KPK. Ini
jelas fatal. Lha wong memilih menteri saja minta
pertimbangan KPK, kok ini milih Kapolri yang
jelas-jelas institusi “ujung tombak” pemberantasan
korupsi malah tidak libatkan KPK?
Apakah karena BG itu amat dekat dengan Mega
dan Mega inginkan BG jadi Kapolri sehingga Mega
TIDAK inginkan Jokowi berkonsultasi dulu dengan
KPK untuk ajukan BG?
Logis memang Mega tidak ingin melibatkan KPK
atau PPATK karena sangat mungkin pasti akan
di-“stabilo” merah. Hanya kalau ke DPR itu
perintah UU yang harus dilaksanakan. Bagi Mega
sendiri, jika saja DPR bisa di-“bypass” tanpa
melanggar UU pasti akan minta Jokowi
melakukannya.
Menurut saya, BETUL itu penjelasannya. Jokowi
langsung iyakan BG untuk diajukan jadi calon
tunggal Kapolri untuk memenuhi permintaan
Mega. Tapi benarkah dengan begini berarti Jokowi
itu “boneka”-nya Mega?
Hmm… entar dulu menuduh Jokowi “boneka”-nya
Mega dalam konteks ini. Bisa jadi Jokowi sedang
bermain “bola panas” secara cerdik menggocek
gawang! Mari kita pahami realitasnya:
Jokowi itu tidak punya dukungan penuh dari Partai
Pendukung. PDIP itu tidak sepenuhnya di bawah
Jokowi. PDIP itu di bawah Mega. Golkar yang
partainya JK malah justru oposisi terhadap
pemerintahan Jokowi.
Sementara KMP menguasai Parlemen. Birokrasi
juga „enggan“ dekat dengan Jokowi karena
banyak kebijakan Jokowi mengganggu „zona
nyaman“ para pejabat birokrat. Di titik ini secara
realitas jika Jokowi BERANI menentang maunya
Mega dengan menolak BG maka ini „harakiri“
politik! Menentang Mega dalam konteks ini adalah
keputusan bunuh diri dari sudut politik.
Ingat, kita semua tahu bahwa Mega itu punya
jejak rekam buruk tentang BLBI yang saat ini
sedang dikotak-katik KPK. Sangat mungkin Mega
benar-benar butuh BENTENG yang melindunginya
yaitu Kapolri yang siap sikat habis pihak-pihak
yang berani otak-atik BLBI. Di titik ini bagi saya,
Jokowi cukup cerdas untuk berkelit dalam situasi
sulit dengan pilihan-pilihan sulit.
Jadi langkah yang dilakukan Jokowi justru
langsung membuat BG sebagai calon tunggal
untuk diajukan ke DPR, sangat mungkin langkah
yang cerdik.
Ini malah jauh lebih menguntungkan posisi Jokowi
dari pada menentang maunya Mega. Memang
akibatnya, keputusan ini dikecam masyarakat.
Masyarakat pun menolak. KMP pun mulai bereaksi
keras. Akibatnya, KMP di DPR akan habis-habisan
menguliti koreng dan bau busuk yang melekat
pada kredibilitas BG. Jika benar kredibilitas BG
penuh kotoran nanah, karena kenyang dengan
rekening busuk gendutnya, maka pasti KMP akan
kuliti itu rame-rame di depan publik. Jadilah,
akhirnya DPR akan menolak BG. Tidak cuma
menolak bahkan mungkin mempermalukan.
Justru ini yang dimaui Jokowi. BG DTOLAK dan
yang menolaknya bukan Jokowi melainkan DPR.
Akibatnya, Mega hanya bisa melongo.
Setelah itu, saat Jokowi diminta kembali
mengajukan calon Kapolri maka dia pilihlah
Jenderal Polri yang paling bersih dari yang ada
serta sangat mungkin akan libatkan KPK, PPATK
dan Lembaga Audit Anti Korupsi yang kredibel
lainnya. Jadilah, Jokowi akan memilih Kapolri
pilihannya tanpa harus bermusuhan dan menyakiti
Mega.






demikian pembelaan pasnatak memuja muja jokowi dlm kasus budi gunawan