- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
JK dan Jimly Asshiddiqie Ternyata Tak Mempermasalahkan Capres/Cawapres RI Non-Muslim
TS
b4djul
JK dan Jimly Asshiddiqie Ternyata Tak Mempermasalahkan Capres/Cawapres RI Non-Muslim
Al-Azhar tak masalah ada capres non-Muslim
Minggu, 30 Maret 2014 12:45
Merdeka.com - Agama seringkali jadi ganjalan untuk maju dalam pemilihan presiden. Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Azhar Jimly Asshiddiqie menilai agama tak perlu jadi permasalahan.
Jimly mengaku tidak mempermasalahkan apabila ada calon presiden dari kalangan non muslim. Pencalonan presiden dari kalangan non muslim tidak berbenturan dengan hukum yang ada. "Ya kalau secara hukum tidak boleh dimunafikan. Boleh-boleh saja dari segi hukum," ujar dia yang ditemui dalam Tabligh Akbar di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Minggu (30/3).
Namun, Jimly menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam memilih calon presidennya. Dia mengingatkan pemilih harus secara sadar dalam memilih calon presiden. "Kalau soal orang memilih atau tidak ya terserah. Balik lagi memilih dengan kesadaran," kata dia.
http://www.merdeka.com/politik/al-az...on-muslim.html
Bagaimana Jika Presiden dari Non-Islam? Ini Jawaban Jusuf Kalla
Tuesday, 18 June 2013
JK
Pada sidang Sinode yang digelar awal Maret 2013 lalu, Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia diundang dalam acara tersebut. Acara yang dihadiri oleh 700 Pendeta dari seluruh Indonesia ini meminta JK untuk memberikan nasehat dan pandangannya mengenai keharmonisan dan damai dalam perbedaan.
Dalam sesi tanya jawab, ada seorang Pendeta yang bernama Pendeta Stefanus Marinjo bertanya pada JK “Apakah Bapak Jusuf Kalla secara Pribadi mau dipimpin oleh Presiden yang non-Islam?”
Bukan JK namanya kalau tidak dapat menjawab secara rasional dan tegas. JK pun menjawab:
“Kalau bicara tentang Presiden non-Islam, bahwa kita semua harus taat pada UUD 45, disitu tidak mencantumkan syarat agama. Tapi yang terjadi adalah pilihan rakyat; tentu umumnya orang memilih sesuai dengan kesamaan agamanya. Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika pun yang merupakan kiblat demokrasi, butuh waktu 171 tahun untuk orang Katolik bisa jadi Presiden di Amerika (Karena di Amerika mayoritas menganut Kristen Protestan). John F, Kennedy yang merupakan orang Katolik adalah orang pertama yang menjadi Presiden di Amerika. Dan kemudian di Amerika juga butuh waktu 220 tahun untuk orang kulit hitam, Barrack Obama untuk menjadi Presiden di Amerika.”
JK pun melanjutkan argumennya dengan mempertegas posisinya tentang keberagaman di Indonesia dan pilihan politik.
“Jadi, kita tidak bisa bicara bahwa kita tidak demokratis, karena minoritas tidak bisa jadi Presiden, di Amerika pun butuh waktu 220 tahun untuk kulit hitam bisa jadi Presiden. Nah, kalau kembali ke konteks Indonesia, tidak usah bicara masalah agama dulu, orang luar Jawa saja susah jadi Presiden di Indonesia ini. Jadi bukan soal agama, ini karena berdasarkan suara terbanyak, demokrasi yang membawa seperti itu, bahwa pilihan orang jatuh pada hal yang identik pada dirinya sendiri.”
“Tapi apapun itu, saya berharap kita tidak perlu butuh waktu 70 tahun untuk orang luar Jawa bisa menjadi Presiden di Indonesia, karena kalau kita menghitung 2014 itu artinya 69 tahun kita merdeka,” ujarnya
http://jusufkalla.info/archives/2013...n-jusuf-kalla/
Peluang Calon Presiden Non-Muslim, Din Kutip Kalimat Cak Nur (Nurcholish Majid)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengutip kalimat almarhum Nurcholish Madjid saat ditanya peluang calon presiden non-muslim memenangkan pemilihan presiden Juli mendatang.
"It's culturally impossible to have a non-muslim president in Indonesia (secara kultural Indonesia tidak mungkin memiliki presiden non-muslim)," ujarnya.
Pertanyaan tersebut dilontarkan moderator dalam diskusi "Membaca Arah Politik Islam" yang diadakan Populi Center di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu (19/4/2014).
Din bercerita pertanyaan serupa pernah dilontarkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada beberapa cendikiawan muslim Indonesia di awal reformasi.
Dekan Fisip UIN Jakarta Bahtiar Effendy, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi ini, mengatakan persoalan ini tidak berkaitan dengan isu primordial sama sekali. "Indonesia baru satu kali memiliki presiden yang berasal dari ormas Islam, yaitu Gus Dur," ujarnya.
Meski demikian, Bahtiar yakin segala kemungkinan bisa terjadi. Ia mencontohkan pada rezim Saddam Husein, Irak sempat memiliki menteri luar negeri non-muslim.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...alimat-cak-nur
Kegamangan PDIP Memasang Luhut Panjaitan untuk Cawapresnya Jokowi, dan Kegagalan Hanura akibat Masuknya Harry Tanoe, Expriment Menarik Untuk Meragukan Kecenderungan Pemilih Muslim di Indonesia?
---------------------------
Jangan remehkan suara rakyat mayoritas di negeri muslim terbesar di dunia ini. Jangan anggap remeh jabatan Wapres yang bisa otomatis menggantikan Presiden bila berhalangan tetap. Apa betul-betul siap untuk masa sekarang ini, rakyat Indonesia dan negara NKRI dipimpin Presiden non-muslim?
Minggu, 30 Maret 2014 12:45
Merdeka.com - Agama seringkali jadi ganjalan untuk maju dalam pemilihan presiden. Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Azhar Jimly Asshiddiqie menilai agama tak perlu jadi permasalahan.
Jimly mengaku tidak mempermasalahkan apabila ada calon presiden dari kalangan non muslim. Pencalonan presiden dari kalangan non muslim tidak berbenturan dengan hukum yang ada. "Ya kalau secara hukum tidak boleh dimunafikan. Boleh-boleh saja dari segi hukum," ujar dia yang ditemui dalam Tabligh Akbar di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Minggu (30/3).
Namun, Jimly menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam memilih calon presidennya. Dia mengingatkan pemilih harus secara sadar dalam memilih calon presiden. "Kalau soal orang memilih atau tidak ya terserah. Balik lagi memilih dengan kesadaran," kata dia.
http://www.merdeka.com/politik/al-az...on-muslim.html
Bagaimana Jika Presiden dari Non-Islam? Ini Jawaban Jusuf Kalla
Tuesday, 18 June 2013
JK
Pada sidang Sinode yang digelar awal Maret 2013 lalu, Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia diundang dalam acara tersebut. Acara yang dihadiri oleh 700 Pendeta dari seluruh Indonesia ini meminta JK untuk memberikan nasehat dan pandangannya mengenai keharmonisan dan damai dalam perbedaan.
Dalam sesi tanya jawab, ada seorang Pendeta yang bernama Pendeta Stefanus Marinjo bertanya pada JK “Apakah Bapak Jusuf Kalla secara Pribadi mau dipimpin oleh Presiden yang non-Islam?”
Bukan JK namanya kalau tidak dapat menjawab secara rasional dan tegas. JK pun menjawab:
“Kalau bicara tentang Presiden non-Islam, bahwa kita semua harus taat pada UUD 45, disitu tidak mencantumkan syarat agama. Tapi yang terjadi adalah pilihan rakyat; tentu umumnya orang memilih sesuai dengan kesamaan agamanya. Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika pun yang merupakan kiblat demokrasi, butuh waktu 171 tahun untuk orang Katolik bisa jadi Presiden di Amerika (Karena di Amerika mayoritas menganut Kristen Protestan). John F, Kennedy yang merupakan orang Katolik adalah orang pertama yang menjadi Presiden di Amerika. Dan kemudian di Amerika juga butuh waktu 220 tahun untuk orang kulit hitam, Barrack Obama untuk menjadi Presiden di Amerika.”
JK pun melanjutkan argumennya dengan mempertegas posisinya tentang keberagaman di Indonesia dan pilihan politik.
“Jadi, kita tidak bisa bicara bahwa kita tidak demokratis, karena minoritas tidak bisa jadi Presiden, di Amerika pun butuh waktu 220 tahun untuk kulit hitam bisa jadi Presiden. Nah, kalau kembali ke konteks Indonesia, tidak usah bicara masalah agama dulu, orang luar Jawa saja susah jadi Presiden di Indonesia ini. Jadi bukan soal agama, ini karena berdasarkan suara terbanyak, demokrasi yang membawa seperti itu, bahwa pilihan orang jatuh pada hal yang identik pada dirinya sendiri.”
“Tapi apapun itu, saya berharap kita tidak perlu butuh waktu 70 tahun untuk orang luar Jawa bisa menjadi Presiden di Indonesia, karena kalau kita menghitung 2014 itu artinya 69 tahun kita merdeka,” ujarnya
http://jusufkalla.info/archives/2013...n-jusuf-kalla/
Peluang Calon Presiden Non-Muslim, Din Kutip Kalimat Cak Nur (Nurcholish Majid)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengutip kalimat almarhum Nurcholish Madjid saat ditanya peluang calon presiden non-muslim memenangkan pemilihan presiden Juli mendatang.
"It's culturally impossible to have a non-muslim president in Indonesia (secara kultural Indonesia tidak mungkin memiliki presiden non-muslim)," ujarnya.
Pertanyaan tersebut dilontarkan moderator dalam diskusi "Membaca Arah Politik Islam" yang diadakan Populi Center di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu (19/4/2014).
Din bercerita pertanyaan serupa pernah dilontarkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada beberapa cendikiawan muslim Indonesia di awal reformasi.
Dekan Fisip UIN Jakarta Bahtiar Effendy, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi ini, mengatakan persoalan ini tidak berkaitan dengan isu primordial sama sekali. "Indonesia baru satu kali memiliki presiden yang berasal dari ormas Islam, yaitu Gus Dur," ujarnya.
Meski demikian, Bahtiar yakin segala kemungkinan bisa terjadi. Ia mencontohkan pada rezim Saddam Husein, Irak sempat memiliki menteri luar negeri non-muslim.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...alimat-cak-nur
Kegamangan PDIP Memasang Luhut Panjaitan untuk Cawapresnya Jokowi, dan Kegagalan Hanura akibat Masuknya Harry Tanoe, Expriment Menarik Untuk Meragukan Kecenderungan Pemilih Muslim di Indonesia?
Quote:
Secara Faktual Sulit bagi Luhut Panjaitan Jadi Cawapres Jokowi
Sabtu, 19 April 2014 , 16:00:00 WIB
LUHUT PANJAITAN
RMOL. Meski namanya disebut-sebut masuk dalam daftar nama cawapres bagi Jokowi, namun secara faktual sulit bagi Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan untuk duduk di RI 2 mendampingi Jokowi.
Disebutkan, di internal PDI Perjuangan sendiri banyak yang menolak mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu. Penolakan ini ada yang berifat personal maupun karena ada alasan ideologis.
Namun yang pasti, di luar dua latarbelakang penolakan itu, banyak yang percaya di internal PDI Perjuangan bahwa Luhut akan merepotkan Jokowi. Bahkan bukan tidak mungkin Luhut akan menelikung Jokowi. Dalam hal politik, jam terbang Luhut di atas Jokowi, dan ini memudahkannya untuk membuat Jokowi tak berkutik.
Lebih-lebih Luhut adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Bila pun ia masuk dalam lingkar dan jangkar kekuasaan, akan banyak gerbong yang dibawanya. Dan hal yang tak kalah penting, gerbong yang akan dibawa Luhut adalah pasukan Golkar yang selama ini secara praksis ideologis berbeda dengan PDI Perjuangan.
Karena itu, semakin dikhawatirkan, bukan saja Luhut yang bermanuner, melainkan juga pasukannya. Manuver ini bisa dalam bentuk menggunting dalam lipatan, atau memotong di tengah jalan. Dan secara teknis, bila ada banyak politisi Golkar yang masuk kabinet, diakui atau tidak, akan menutupi kinerja menteri dari unsur lain, dan terutama dari PDI Perjuangan.
Bahkan ada cerita lain. Luhut dinilai dan dicurigai menjadi sosok yang menggembosi PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif 9 April lalu. Cara yang digunakan luhut, demikian kecurigaan itu berkembang, adalah dengan mengampanyekan "Jokowi Yes, PDIP No."
Luhut sendiri menyatakan dukungan pada Pencapresan Jokowi, beberapa jam setelah Megawati mengeluarkan surat perintah pencapresan Jokowi pada 14 Maret lalu. Manuver Luhut terlihat gesit dan cepat.
Namun kembali pada kecurigaan di atas, tujuan Luhut dengan menggembosi PDI Perjuangan adalah agar PDI Perjuangan tidak bisa mengusung capres sendiri. Dengan suara PDI Perjuangan yang minim, Luhut, melalui Golkarnya, berharap dilirik Jokowi. Namun sayang kecurigaan itu kini kain menggumpal dan menjadi salah satu alasan ketidaksukaan pada Ruhut.
http://www.rmol.co/read/2014/04/19/1...wapres-Jokowi-
Jum'at, 11 April 2014 , 22:41:00 WIB
Petinggi Hanura Minta Publik Lupakan Win-HT
RMOL. Masyarakat diminta melupakan duet pasangan capres-cawapres Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (Win-HT). Terkait, perolehan suara sementara Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif 2014 yang hanya sekitar 5,28 persen. "Pencalonan Win-HT jelas sudah tidak realistis lagi. Karena perolehan suaranya dilihat dari hasil quick count, mewajibkan kita (Hanura) harus melakukan koalisi dengan Parpol (partai politik) lain," kata Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier saat dihubungi, Jumat malam (11/4).
Menurutnya, Hanura juga tidak pernah menggelar rapat atau evaluasi pengusungan Win-HT sebagai capres dan cawapresnya. "Hal itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, sebab sudah selesai dengan sendirinya," ujar Fuad.
Orang yang paling keras menentang deklarasi Win-HT ini menambahkan, saat ini Hanura hanya perlu memikirkan bagaimana mencari mitra koalisi dengan parpol lain. Fuad pun mengaku belum tahu apakah salah satu dari capres-cawapresnya akan ditawarkan ke parpol lain, atau menurunkan derajat Wiranto menjadi cawapres.
"Ya nanti kan tergantung pembicaraan dengan parpol lain dalam membangun koalisi, bagaimana kesepakatannya. Yang pasti untuk mengusung keduanya (Win-HT) sudah tidak realistis lagi," jelas Fuad yang juga mantan Menteri Keuangan
http://m.rmol.co/news.php?id=150923
Hanura Jadi Juru Kunci, Fuad Bawazier Salahkan Hary Tanoe
Kamis, 10 April 2014 | 16:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura berada di posisi ketiga terbawah dengan perolehan suara 5,1 persen berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas. Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier mengatakan, perolehan suara itu meleset jauh dari target awal partainya, 10 persen. Dia mengkritik kinerja Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hary Tanoesoedibjo.
"Kami memang mensyukuri lolos (parliamentary) threshold. Tapi pada pemilu lalu menjadi juru kunci, sekarang juga jadi juru kunci. Saya rasa kehadiran Hary Tanoe, yang awalnya penuh harapan, ternyata begitu-begitu saja," ujar Fuad saat dihubungi, Kamis (10/4/2014).
Fuad melihat Hary Tanoe tidak memiliki kemampuan menjadi Ketua Bappilu karena minim pengalaman. Sebagai contoh, Fuad menyebutkan bahwa dana saksi yang ternyata tidak disediakan partai. Menurut dia, hal itu mengakibatkan para calon anggota legislatif (caleg) tidak siap menghadirkan saksi di tempat pemungutan suara. "Jadi dalam urusan pelaksanaan teknis mengalami kekacauan. Saya bisa katakan, kehadiran Hary Tanoe tak memberikan dampak atau manfaat yang ada. Kehadiran HT di Hanura sebenarnya juga tak diterima," kata Fuad.
Mantan Menteri Keuangan itu mengkritik cara Partai Hanura yang terlalu gencar melakukan serangan udara melalui iklan di televisi, yang ternyata tidak efektif. "Ke depan, kami akan lakukan evaluasi besar-besaran karena banyak kekecewaan," katanya.
Fuad mengatakan, partainya masih belum menentukan posisi koalisi. Saat ini, Hanura masih melihat peluang yang disediakan oleh partai-partai besar lainnya.
Dalam hasil hitung cepat Litbang Kompas, Partai Hanura berada di posisi ke-10 dengan suara 5,1 persen. Partai Hanura hanya berada di atas Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hanura bahkan kalah oleh partai baru, Partai Nasdem, yang mendapatkan suara 6,7 persen.
http://nasional.kompas.com/read/2014...an.Hary.Tanoe.
Sabtu, 19 April 2014 , 16:00:00 WIB
LUHUT PANJAITAN
RMOL. Meski namanya disebut-sebut masuk dalam daftar nama cawapres bagi Jokowi, namun secara faktual sulit bagi Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan untuk duduk di RI 2 mendampingi Jokowi.
Disebutkan, di internal PDI Perjuangan sendiri banyak yang menolak mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu. Penolakan ini ada yang berifat personal maupun karena ada alasan ideologis.
Namun yang pasti, di luar dua latarbelakang penolakan itu, banyak yang percaya di internal PDI Perjuangan bahwa Luhut akan merepotkan Jokowi. Bahkan bukan tidak mungkin Luhut akan menelikung Jokowi. Dalam hal politik, jam terbang Luhut di atas Jokowi, dan ini memudahkannya untuk membuat Jokowi tak berkutik.
Lebih-lebih Luhut adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Bila pun ia masuk dalam lingkar dan jangkar kekuasaan, akan banyak gerbong yang dibawanya. Dan hal yang tak kalah penting, gerbong yang akan dibawa Luhut adalah pasukan Golkar yang selama ini secara praksis ideologis berbeda dengan PDI Perjuangan.
Karena itu, semakin dikhawatirkan, bukan saja Luhut yang bermanuner, melainkan juga pasukannya. Manuver ini bisa dalam bentuk menggunting dalam lipatan, atau memotong di tengah jalan. Dan secara teknis, bila ada banyak politisi Golkar yang masuk kabinet, diakui atau tidak, akan menutupi kinerja menteri dari unsur lain, dan terutama dari PDI Perjuangan.
Bahkan ada cerita lain. Luhut dinilai dan dicurigai menjadi sosok yang menggembosi PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif 9 April lalu. Cara yang digunakan luhut, demikian kecurigaan itu berkembang, adalah dengan mengampanyekan "Jokowi Yes, PDIP No."
Luhut sendiri menyatakan dukungan pada Pencapresan Jokowi, beberapa jam setelah Megawati mengeluarkan surat perintah pencapresan Jokowi pada 14 Maret lalu. Manuver Luhut terlihat gesit dan cepat.
Namun kembali pada kecurigaan di atas, tujuan Luhut dengan menggembosi PDI Perjuangan adalah agar PDI Perjuangan tidak bisa mengusung capres sendiri. Dengan suara PDI Perjuangan yang minim, Luhut, melalui Golkarnya, berharap dilirik Jokowi. Namun sayang kecurigaan itu kini kain menggumpal dan menjadi salah satu alasan ketidaksukaan pada Ruhut.
http://www.rmol.co/read/2014/04/19/1...wapres-Jokowi-
Jum'at, 11 April 2014 , 22:41:00 WIB
Petinggi Hanura Minta Publik Lupakan Win-HT
RMOL. Masyarakat diminta melupakan duet pasangan capres-cawapres Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (Win-HT). Terkait, perolehan suara sementara Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif 2014 yang hanya sekitar 5,28 persen. "Pencalonan Win-HT jelas sudah tidak realistis lagi. Karena perolehan suaranya dilihat dari hasil quick count, mewajibkan kita (Hanura) harus melakukan koalisi dengan Parpol (partai politik) lain," kata Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier saat dihubungi, Jumat malam (11/4).
Menurutnya, Hanura juga tidak pernah menggelar rapat atau evaluasi pengusungan Win-HT sebagai capres dan cawapresnya. "Hal itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, sebab sudah selesai dengan sendirinya," ujar Fuad.
Orang yang paling keras menentang deklarasi Win-HT ini menambahkan, saat ini Hanura hanya perlu memikirkan bagaimana mencari mitra koalisi dengan parpol lain. Fuad pun mengaku belum tahu apakah salah satu dari capres-cawapresnya akan ditawarkan ke parpol lain, atau menurunkan derajat Wiranto menjadi cawapres.
"Ya nanti kan tergantung pembicaraan dengan parpol lain dalam membangun koalisi, bagaimana kesepakatannya. Yang pasti untuk mengusung keduanya (Win-HT) sudah tidak realistis lagi," jelas Fuad yang juga mantan Menteri Keuangan
http://m.rmol.co/news.php?id=150923
Hanura Jadi Juru Kunci, Fuad Bawazier Salahkan Hary Tanoe
Kamis, 10 April 2014 | 16:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura berada di posisi ketiga terbawah dengan perolehan suara 5,1 persen berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas. Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier mengatakan, perolehan suara itu meleset jauh dari target awal partainya, 10 persen. Dia mengkritik kinerja Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hary Tanoesoedibjo.
"Kami memang mensyukuri lolos (parliamentary) threshold. Tapi pada pemilu lalu menjadi juru kunci, sekarang juga jadi juru kunci. Saya rasa kehadiran Hary Tanoe, yang awalnya penuh harapan, ternyata begitu-begitu saja," ujar Fuad saat dihubungi, Kamis (10/4/2014).
Fuad melihat Hary Tanoe tidak memiliki kemampuan menjadi Ketua Bappilu karena minim pengalaman. Sebagai contoh, Fuad menyebutkan bahwa dana saksi yang ternyata tidak disediakan partai. Menurut dia, hal itu mengakibatkan para calon anggota legislatif (caleg) tidak siap menghadirkan saksi di tempat pemungutan suara. "Jadi dalam urusan pelaksanaan teknis mengalami kekacauan. Saya bisa katakan, kehadiran Hary Tanoe tak memberikan dampak atau manfaat yang ada. Kehadiran HT di Hanura sebenarnya juga tak diterima," kata Fuad.
Mantan Menteri Keuangan itu mengkritik cara Partai Hanura yang terlalu gencar melakukan serangan udara melalui iklan di televisi, yang ternyata tidak efektif. "Ke depan, kami akan lakukan evaluasi besar-besaran karena banyak kekecewaan," katanya.
Fuad mengatakan, partainya masih belum menentukan posisi koalisi. Saat ini, Hanura masih melihat peluang yang disediakan oleh partai-partai besar lainnya.
Dalam hasil hitung cepat Litbang Kompas, Partai Hanura berada di posisi ke-10 dengan suara 5,1 persen. Partai Hanura hanya berada di atas Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hanura bahkan kalah oleh partai baru, Partai Nasdem, yang mendapatkan suara 6,7 persen.
http://nasional.kompas.com/read/2014...an.Hary.Tanoe.
---------------------------
Jangan remehkan suara rakyat mayoritas di negeri muslim terbesar di dunia ini. Jangan anggap remeh jabatan Wapres yang bisa otomatis menggantikan Presiden bila berhalangan tetap. Apa betul-betul siap untuk masa sekarang ini, rakyat Indonesia dan negara NKRI dipimpin Presiden non-muslim?
0
2.7K
39
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan