Analis politik Indo Strategi Andar Nubowo menyayangkan langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas pemblokiran belasan situs Islam tanpa tanpa melakukan dialog dengan pengelola situs-situs Islam radikal tersebut. (Baca: Ini Kriteria Pemblokiran 19 Situs Radikalisme)

Kepada Merahputih.com, dosen di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu menilai pemblokiran yang dilakukan rezim Jokowi-JK adalah bom waktu bagi gerakan dan perkembangan gerakan radikal atas nama agama. "Ini kan bahaya. Saat ini terlihat kelompok radikal sedang tiarap. Tapi yang terjadi sesungguhnya mereka sedang melakukan konsolidasi. Mereka menilai ini adalah momentum tepat buat rapatkan barisan," kata Andar, Kamis (2/4).

Andar menjelaskan, kebijakan Kemenkominfo tersebut bukan murni usulan Presiden Joko Widodo. Andar menilai, pihak yang paling berperan melakukan tindakan tersebut ialah orang-orang di sekitar Presiden Jokowi, seperti Hendropriyono dan Luhut Binsar Panjaitan. "Otaknya ya orang di lingkaran Jokowi dong. Ini bahaya, kesan yang muncul, Jokowi anti-Islam," sambung Andar. (Baca: Situs Islam Diblokir, Analis: Kelompok Islam Radikal Makin Solid)

Seirama dengan Andar, Ketua DPP Partai Persatuan Pembanguan (PPP) kubu M Romahurmuziy, Reni Marlinawati Amin menuding cara-cara rezim Jokowi-JK memberangus media-media Islam sama seperti cara-cara Orde Baru. "Sikap pemerintah ini mengingatkan cara-cara rezim Orde Baru dalam memberangus pendapat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Pemblokiran situs media Islam tanpa melakukan dialog dengan pemilik media tentu merupakan langkah yang otoriter dan tendensius," tandas Reni. (Baca: 4 Makian untuk Rezim Jokowi)

Sebelumnya, seperti diberitakan Merahputih.com, Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, Irfan Idris menjelaskan, alasan pemerintah memblokir situs media Islam yang dianggap radikal, bukan hanya karena memuat tentang ISIS. Tetapi konten berita yang menjelek-jelekkan aparatur negara atau menjelekkan NKRI. (Baca: Situs Islam Diblokir, FPI Tuding Pemerintah Sampah)

"Judulnya memang tolak ISIS, tapi belakangnya demokrasi buruk. Jokowi bla bla bla. Ini kan sama saja mendiskriminasi," ujar Irfan, Selasa (31/3).

Sumber: Merahputih.com