Sebuah petisi di website Gedung Putih yang dibuat oleh"S.V." dari Achorage mengajak penduduk Alaska dan yang lainnya untuk mendukung Alaska berpisah dari Amerika Serikat dan menjadi bagian dari Rusia.

Dalam waktu kurang dari seminggu, petisi yang berjudul "Alaska kembali pada Rusia" telah mengumpulkan hampir 30.000 tanda tangan, meskipun tidak jelas dari mana mereka asalnya.

"Dukung pemisahan Alaska dari Amerika Serikat dan bergabunglah dengan Rusia," begitu bunyi petisinya.

Walaupun petisi itu terasa janggal, namun itu bisa menjelaskan bahwa penduduk Alaska pada dasarnya adalah orang Rusia.

Katanya, sekretaris negara William Seward telah membeli Alaska dari Rusia seharga 7,2 juta dolar pada tahun 1867.

Sumber:Koran Opini

Sebuah petisi penggabungan negara bagian Alaska dengan Rusia yang diposting di situs Gedung Putih sejak tgl 21 Maret lalu telah mendapatkan lebih dari 25 ribu dukungan. Agar petisi ini bisa ditindanlanjuti secara formal, diperlukan 100.000 dukungan hingga tanggal 20 April mendatang.

Petisi berjudul “Alaska Back to Russia” tersebut berisi tuntutan pemisahan negara bagian tersebut dari Amerika dan bergabung dengan Rusia. Alaska adalah negara bagian terakhir yang bergabung dengan Amerika setelah dibeli dari Rusia senilai $7,2 juta pada tahun 1867.

Petisi tersebut dirancang oleh seorang warga kota terbesar di Alaska, Anchorage, beberapa hari setelah referendum penggabungan Krimea dengan Rusia tgl 16 Maret lalu. Untuk mendukung petisinya, warga tersebut menyertakan fakta-fakta sejarah tentang Alaska, di antaranya orang Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Alaska pada tahun 1732 adalah para awak kapal Rusia, Saint Gabriel, yang dipimpin oleh Makhail Gvozdev dan Ivan Fedorov.

Beberapa pengamat politik menganggap petisi semacam itu tidak akan terlalu berdampak politik. Namun sebagian lainnya mengingatkan untuk tidak meremehkan petisi tersebut. Bagaimana pun para penggagas petisi itu, sama dengan beberapa petisi lainnya yang menuntut pemisahan negara-negara bagian Amerika dari negara induk dan secara keseluruhan telah mendapat dukungan ratusan ribu orang, mengingatkan pemerintah dan rakyat Amerika akan basis dasar negara Amerika yang terbentuk dari penyatuan secara sukarela beberapa negara bagian (state) yang berdaulat, melalui Deklarasi Kemerdekaan tahun 1774.

Situs Gedung Putih juga mempostingkan petisi serupa yang berasal dari 29 negara bagian dari 50 negara bagian yang ada di Amerika.

“Gedung Putih setidaknya harus mulai mempertimbangkan kecenderungn baru ini,” kata Dmitry Abzalov, Wakil Direktur lembaga kajian Center for Strategic Communications.

“Sebagaimana sering terjadi, kebanyakan negara menfokuskan perhatiannya pada masalah eksternal dan mengabaikan proses separatisme di negaranya sendiri. Contohnya Spanyol dan Inggris, atau Asia Tenggara sebagai contoh. Bagi pemerintah Amerika hal ini lebih serius lagi, mereka sangat peduli dengan masalah internal seperti anggaran dan hutang asing. Ini lebih serius dari situasi di Ukraina yang warga Amerika tidak mengetahui banyak tentangnya. Kalau tidak, situasi yang sama dengan Krimea atau di Eropa kemungkinan besar akan terjadi di Amerika,” tambah Abzalov.

Jika pendukung petisi Alaska telah mencapai angka 100 ribu pada tgl 20 April mendatang, maka pemerintah Amerika harus melakukan tindak lanjut, meski hanya berupa surat balasan semata. Sebagai contoh pada tahun 2012 lalu jumlah pendukung petisi pemisahan negara bagian Texas mencapai angka 125 ribu, maka pemerintah mengirim surat penolakan pemisahan dengan alasan konstitusi yang dibentuk oleh para proklamator Amerika tidak menyebutkan tentang pemisahan negara bagian. Padahal konstitusi Amerika membuka lebar pemisahan negara-negara bagian dengan pernyataanya yang tegas menyebutkan bahwa rakyat berhak memisahkan diri jika merasa keamanan dan kebahagiaan mereka terancam.(ca/voice of russia)

Sumber:Liputanislam.com

Russians in Moscow's Red Square hold banners reading, "Love You Crimea!" "Together For All Time" and "Obama, Think About Alaska!" during a March 18 rally celebrating the annexation of Crimea.

President Vladimir Putin's annexation of Crimea is reigniting talk in Russia of taking back Alaska from the United States, which purchased the territory from a czar for $7.2 million nearly a century and a half ago.

Most of the talk is tongue-in-cheek, but it comes at a time of heightened sensitivity in the West over whether Russia is planning further incursions or land grabs.

A recent petition written in clunky English on the official White House website seeks Alaska's secession and return to Russia.

So far, it has generated more than 37,000 signatures — or more than a third of the 100,000 needed to get the Obama administration to formally respond.

According to the website, the petition was created by "S.V." of Anchorage on March 21. But The Moscow Times wrote Tuesday that the petition was actually uploaded by a pro-Kremlin outfit called Government Communication G2C, which was trying to show flaws in the White House petition system rather than get Alaska back.

In Russia, a digitally altered photograph showing a group of protesting "Alaskan" penguins holding up Russian signs that read "Crimea is ours," "Alaska is Next" and "Only Putin" has proved very popular online.

That penguins aren't native to Alaska was apparently lost on the photo's unidentified creator. But his or her intent appears to mock the pro-Kremlin United Russia Party, given that some of the penguins are holding party banners.

On the March 23 episode of BBC One's Andrew Marr Talk Show, Vladimir Chizhov, who is Russia's ambassador to the EU, also brought up Russia's historical claim to Alaska to another guest that day, U.S. Sen. John McCain, the Republican from Arizona.

"We do not have any — I would say — expansionist views," Chizhov said, when pressed about Russia's intentions in Ukraine and elsewhere.

When the moderator persisted, Chizhov responded: "Should I tell Sen. McCain to watch over Alaska? ... It used to be Russian."

He quickly added: "I'm joking, of course."

But it's no joke to some Russian officials and groups. Putin's annexation of Crimea resonated with many Russians, who see him as having righted a historical wrong. Similar sentiments are fueling Russian legal claims to oil-rich Alaska.

Last year, an obscure group called The Little Bees filed a claim with the U.S. government demanding a cancellation of the Alaska sales agreement and millions of dollars in compensation.

The plaintiffs claimed the payment the U.S. made to Russia was illegal and that legalization of gay marriage also violated the American-Russian contract.

Several Russian news outlets in the past week reported on a claim for a small part of Alaska by the mayor of the Siberian town of Yakutsk, who says he has uncovered documents showing that Spruce Island actually belongs to the Russian Orthodox Church.

The mayor has petitioned Putin, the Russian Parliament and the Foreign Ministry for the island's return to the church, rather than to Russia.

As for the Alaska secession petition drive, the Obama administration had no comment on its merit:

"We're not in a position to comment on the substance of a response before it has been issued," National Security Council spokeswoman Caitlin M. Hayden told NPR.

That won't happen unless the petition receives 100,000 signatures by April 20.

Sumber:[URL="http://www.npr.orgS E N S O Rparallels/2014/04/01/297835873/not-an-april-fools-joke-russians-petition-to-get-alaska-back"]NPR.org[/URL]

A mere four kilometers separate Russia's Big Diomede Island from Alaska's Little Diomede Island in the Bering Strait.

This boundary between two feuding powers — known as the "Ice Curtain" during the Cold War — is likely the only place from which former Alaska Governor Sarah Palin could really see Russia.

But after Russia's annexation of Crimea, which the Kremlin said corrected a "historical mistake," some in Russia would like to see the divide with Alaska eliminated by having Russia stake a new claim on the territory, which Tsar Alexander II sold to the U.S. for $7.2 million in 1867.

Amid growing anti-Americanism in Russia following the imposition of U.S. sanctions, Russian officials and pro-Kremlin journalists and bloggers have fueled talk — generally facetious — of an ambition to retake Alaska.

In an appearance on a BBC talk show last month, Vladimir Chizhov, Russia's permanent representative to the European Union, made perhaps the most direct hint at this goal of any official, suggesting that U.S. Senator John McCain should "watch over Alaska."

Comic takes on Alaska's Russian past have also emerged on Russian social media. Humor websites published a photoshopped picture of penguins from the pro-Kremlin United Russia party holding signs saying, "Crimea is ours," "Alaska is next!" and "Only Putin!" The picture conveniently ignores the fact that there are not actually any penguins in Alaska.

Other ostensive advocates of Alaska's return to Russia seem more serious in their declarations than the fictitious penguins, but they too are often joking.

A petition for the "secession of Alaska from the U.S. and joining Russia" appeared on the "We the People" section of the White House's website on March 21 and had garnered more than 35,000 signatures as of Monday evening. The petition has collected signatures from numerous U.S. states, including California, Florida, Michigan, New York and Texas. To receive White House attention, the appeal must collect 100,000 signatures by April 20.

The petition, which seems to have been written using an automated translation tool, was uploaded by an organization called Government Communication G2C, a pro-Kremlin "communications platform."

"The objective of the petition is not to bring Alaska back to Russia," said Alexander Zhukov, an assistant to the organization's director, in a telephone interview. "We understand that this is not plausible. Our goal is to show the White House that its petition system is a flawed democratic tool that allows anybody to ask for anything."

"We are trying to protect the citizens of the U.S. by drawing attention to a tool that is said to be democratic but could be used by terrorists or other people with evil objectives," Zhukov said.

He also said that the petition's poor grammar was intentional and was meant to show the White House that "any fool" could use its system.

Genuine Regret
But the mock petition conceals a tacit reality: Russia carries a perpetually bruised ego in world affairs and bears genuine regret at having sold a vast, mineral-rich territory to the country that would become its nemesis in the 20th century.

Russia first claimed the land after Peter the Great dispatched Vitus Bering, an explorer and officer in the Russian Navy, to explore the Alaskan coast in 1725. But more than a century later, after the country's defeat in the Crimean War in 1856, Imperial Russia began to lose interest in its remote North American settlements.

Russia offered to sell Alaska to the U.S. in 1859, hoping that U.S. presence in the region would counterbalance Britain's influence, Russia's main rival in the Pacific at the time.

The American Civil War delayed the deal until March 1867, when U.S. Secretary of State William Seward and Russian diplomat Eduard de Stoeckl negotiated the transfer of Alaska from Russia to the U.S. for $7.2 million, a price of $4.19 per square kilometer. After the U.S. Senate's and President Andrew Johnson's approval, Alaska officially became U.S. territory on October 18, 1867. Alaska became the U.S.' 49th state in 1959.

In the U.S., the purchase of Alaska initially was ridiculed and disparagingly referred to as "Seward's Folly" and the territory as "President Johnson's Polar Bear Garden." But doubts about the purchase were soon dispelled when large gold deposits were discovered in the Yukon in 1896, making Alaska a gateway to the Klondike Gold Rush.

In modern-day Alaska, Russia's recent annexation of Crimea is being viewed through the lens of U.S. foreign policy and has not been perceived as a local issue, according to Jane Haigh, assistant professor of history at Kenai Peninsula College of the University of Alaska Anchorage.

"The annexation of Crimea has not been perceived as a potential threat to Alaska — it has not been thought of in those terms," Haigh said in a telephone interview. "Many people here are not actively aware that their state used to be Russian territory. This history is taught, of course, but awareness of the Russian past is rather low and most often localized in areas where there are Russian Orthodox churches or monasteries."

Alaska is home to more than 30 Russian Orthodox churches, six of which are U.S. National Historical Landmarks. These remnants of the state's Russian history may offer Russia, or at least Russia's most popular faith, the best chance of reclaiming portions of Alaskan territory.

Researchers led by Aysen Nikolayev, the mayor of Yakutsk, a far northern city of 270,000, have found archival evidence that suggests Alaska's Spruce Island still belongs to the Russian Orthodox Church.

Nikolayev has petitioned President Vladimir Putin, both chambers of the Russian parliament and the Foreign Ministry for the return of the largely uninhabited Spruce Island to the Russian Orthodox Church.

"I have been working on this since 2008," Nikolayev said in a telephone interview. "We found in the archives that Spruce Island belongs to the Russian Orthodox Church and that its ownership of the land was immune to any sale and territorial transfer. The island was the home of famous Russian holy people such as Saint Herman of Alaska."

Nikolayev insisted that Russia's relinquishment of Alaska was a "mistake," but said that it could not be recanted because both parties had officially agreed to the sale. But, he said, this should not prevent the Russian Orthodox Church from retrieving its lost territory.

"I have not proposed that Spruce Island be returned to the Russian Federation," he said. "I have only proposed that it be returned to the Russian Orthodox Church, which is active in many countries. Very few people live on Spruce Island. And if the Russian Orthodox Church were to retrieve its land, I highly doubt that anyone would be evicted."

Dan Clarion, the mayor of Ouzinkie, Spruce Island's only town, had never heard that the 46-square-kilometer island in the Kodiak Archipelago supposedly still belonged to the Russian Orthodox Church.

"There is a Russian Orthodox monastery on the other side of the island, but I have never heard claims that the whole island belongs to the Church," said Clarion, who oversees a town of 185 people, in a telephone interview.

Nikolayev's efforts to retrieve the Russian Orthodox Church's land could be hampered by legal and technical obstacles, according to Clarion — including an existing claim by another interested group.

"Personally, I would not be especially bothered if the Russian Orthodox Church made a claim to the land," he said. "I have lived on Spruce Island since I was about 12 and we have always had good relations with the Russian Orthodox Church. But I think that a territorial claim of this kind would cause more problems within the Ouzinkie Native Corporation, which was given land on Spruce Island as part of the Alaska Native Claims Settlement Act."

Alaska's official policy regarding Russian claims on the state remains unclear — the offices of the current Alaska Governor Sean Parnell and former Governor Palin did not respond to requests for comment in time for publication.

Sumber:The Moscow Times